Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang muncul sebagai akibat dari adanya boom minyak pada dasawarsa 1970, yang menyebabkan pendapatan negara-negara pengekspor minyak meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong mereka untuk membangun negaranya masing-masing, dengan menarik pinjaman dari luar negeri, termasuk pinjaman dari sektor swasta. Dilain pihak dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang pengimpor minyak semakin meningkat. Sehingga mereka ikut mencari dana dari luar negeri. Memasuki dasawarsa 1980, harga-harga komoditi primer yang merupakan ekspor andalan negara-negara berkembang mengalami penurunan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Di lain pihak negara-negara maju melakukan pengetatan anggaran untuk dapat menurunkan laju inflasi dan mengurangi pelarian modal ke luar negeri. Sehingga tingkat bunga riil dunia meningkat. Kenaikan tingkat bunga riil inilah yang menyebabkan timbulnya krisis hutang luar negeri, sebab beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang sebagai penerima pinjaman meningkat. Krisis tersebut diawali dengan tindakan Meksiko yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya pada tahun 1982. Sejak saat itu muncul berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis hutang luar negeri tersebut. Diantaranya melalui Baker Plan dan Brody Plan yang menghapuskan sebagian hutang luar negeri Meksiko. Dalam perkembangannya muncul bentuk-bentuk pengurangan hutang luar negeri yang lain, seperti pengurangan tingkat bunga pinjaman, perpanjangan waktu pembayaran, pengaitan pembayaran bunga hutang dengan ekspor, maupun pengurangan hutang melalui pasar sekunder. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat pengaruh pengurangan beban hutang luar negeri (dalam hal ini beban bunganya) terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. menguji validitas teori yang dipakai melalui regresi dua tahap. 2. melakukan simulasi untuk melihat dampak dari adanya pengurangan beban hutang terhadap konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional, baik berupa simulasi historis antara tahun 1969 sampai 1993 maupun berupa peramalan antara tahun 1994 sampai 2003. Hasil penelitian tahap pertama berhasil menunjukkan validitas teori yang dipakai. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban bunga hutang dapat meningkatkan kinerja konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Di samping itu, hasil penelitian tahap kedua juga berhasil melihat dan meramalkan struktur hutang Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan struktur hutang yang sama dengan kondisinya lima tahun terakhir, maka Indonesia akan mengalami krisis hutang luar negeri pada tahun 1998. Karena krisis hutang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, maka dibutuhkan kesungguhan upaya pemerintah dengan sisa waktu yang ada untuk dapat menggalang sumber dana dari dalam negeri berupa pajak dan tabungan nasional, sekaligus meningkatkan pendapatannya dari luar negeri yang berupa ekspor. Penulis menyarankan perluasan model yang digunakan dengan memasukkan variabel-variabel non-kuantitatif yang relevan dalam menerangkan pengaruh pengurangan beban hutang terhadap kinerja perekonomian Indonesia."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"The aim of this paper was to determine the effect of public sector expenditure to economic growth and poverty in all provinces in Indonesia during period 2006 to 2008. Using Full Information Maximum Likelihood (FIML) approach, the result showed that public sector expenditure on education and health sector had significant effect inboosting economic growth. In addition, the output produced by the education and health sector, both of the output had significant effect on economic growth. While, public sector expenditure on infrastructure had insignificant effect. Furthermore, this study showed that public sector expenditure on education and health also had significant effect in reducing the number of poor through the outcome such as form of school enrollment, literacy, infant mortality and life expectancy. On the other hand, the effect of economic growth to reduce the number of poor was not significant."

"Berbagai model dan studi empiris mengenai fungsi investasi selama ini lebih banyak diterapkan untuk kasus negara-negara maju. Bahkan lebih sedikit lagi model investasi yang berusaha melihat hubungan antara investasi publik dan swasta. Maka skripsi ini bertujuan pertama, menerapkan dan menguji kesesuaian model investasi Neoklasik untuk kasus Indonesia. Kedua, memahami pola hubungan antara investasi publik dan swasta. Apakah selama ini investasi publik bersifat mensubstitusi (crowd out) atau melengkapi/komplementer (crowd in) investasi swasta. Untuk memperoleh jawaban atas kedua masalah tersebut maka dilakukan pengujian empirik atas suatu model investasi Neoklasik yang dikembangkan oleh Sundararajan dan Thakur. Model tersebut pada dasarnya berangkat dari cara pemikiran Neoklasik meski telah dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur pandangan teori Akselerator. Metode pengujian menggunakan pendekatan ekonometTi khususnya teknik Seemingly Unrelated Regression (SUR). Uji model dilakukan dua kali dengan membedakan sektor publik atas sektor Pemerintahan Umum (PU) dan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di bagian pertama (A) sektor publik diwakili oleh PU sendiri, sedarigkan di bagian kedua (B) sektor publik diwakili oleh PU dan BUMN sekaligus. Model yang dikembangkan dari prinsip Neoklasik ternyata memberikan hasil uji yang baik. Variabel investasi publik berdasarkan basil uji model tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat investasi swasta. Ini bukan berarti bahwa investasi publik tidak berperan terhadap investasi swasta Melainkan karena adanya pengaruh dua arah yang saling menetralisir satu sama lain. Di satu sisi keterbatasan sumber daya menyebabkan investasi publik seolah-olah menghambat investasi swasta, paling tidak dalam jangka pendek. Sementara di pihak lain investasi publik juga berpengaruh positif dengan cara meningkatkan permintaan terhadap output swasta Selain itu output yang dihasilkan sektor ini mutlak dibutuhkan sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi swasta Apalagi jika investasi publik tersebut bergerak di bidang pengadaan public utilities, output semacam ini akan sangat meningkatkan efisiensi, dalam arti mengurangi biaya produksi per unit output. Sifat mendua arah seperti ini menyebabkan pengaruh investasi publik tidak satu kalipun signifikan dalam dua kali pengujian. Hasil analisa dinamis terhadap model mengungkapkan bahwa hipotesa crowding out effect tidak terbukti di bagian (A), sedangkan di bagian (B) efek substitusi nampak terjadi pada tahun pertama setelah dilakukannya investasi publik. Di tahun-tahun berikut dampak positif investasi publik telah berhasil meniadakan dampak negatif mula-mula. Hingga sejak tahun kedua dan seterusnya angka pen anda dinamik telah berubah menjadi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa efek substitusi hanya berlaku sementara saja dan untuk selanjutnya dampak neto yang ditimbulkan adalah positif. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai pembiayaan sektor publik. Mengingat bahwa investasi publik sangat positif menstimulasi investasi swasta, maka kebijakan perluasan investasi di sektor ini perlu ditingkatkan jika kita ingin meningkatkan target investasi swasta yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi investasi publik yang membutuhkan Skala dan biaya raksasa terbentur pada kendala di bidang pendanaan sehubungan dengan makin beratnya beban hutang luar negeri Indonesia Menghadapi pilihan sulit seperti ini, meski dengan menyadari dampak-dampak sampingan yang mungkin ditimbulkannya, swastanisasi secara hati-hati agaknya menjadi pilihan yang harus ditempuh. Berhati-hati claim arti memilih bidang mana yang dapat diswastakan, dibarengi upaya terus-menerus untuk menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku swasta untuk menimbun keuntungan super normal. Deregulasi harus ditunjang oleh perangkat hukum dan kesiapan aparat untuk mendeteksi dan menangkal perilaku swasta yang hanya bermotivasi mencari rente (rent seeking). Untuk itu harus dibentuk peraturan yang jelas mengenai pelarangan praktek-praktek monopoli dan tindakan dumping yang dilakukan oleh negara lain. Yang terakhir ini untuk mencegah dirugikannya pengusaha nasional oleh pesaing luar negeri. Pendeknya fungsi pengawasan tetap harus dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan penyederhanaan peraturan di bidang perizinan dan pemecahan manajemen beberapa BUMN raksasa atas unit-unit regional yang lebih kecil, juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik."