Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena kelangkaan pupuk urea tabur dengan cara menelusuri faktor yang melatarbelakangi. Berawal dari deskripsi intermediate factors, sampai pada implementasi dan formulasi kebijakan yang mengatur, sebagai main factors. Sesuai pendekatan Ekonomi Politik yang digunakan, bertujuan: (1) menjelaskan peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, (2) menjelaskan pra-kondisi yang melatarbelakangi wajah ambiguitas kebijakan dilihat dari mekanisme koordinasi yang digunakan, (3) menjelaskan implikasi kebijakan tersebut terhadap kinerja pelaku distribusi dan konsumen. Satuan analisisnya ialah Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia. Datanya diperoleh melalui indept interview dengan informan terpilih (?purposive") dari policy makers, untuk mewakili departemen dan pelaku distribusi yang terlibat ("snowball.), sehingga representatif untuk diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Jawaban tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, peran policy makers dalam proses formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia didasarkan atas visi dan misi departemen dan atau pelaku distribusi yang diwakili. Kedua, pra-kondisi yang melatarbelakangi formulasi kebijakan distribusi pupuk di Indonesia, meliputi: (1) Pupuk dan beras merupakan komoditas bersifat "vital dan strategis". (2) Diharapkan distribusi pupuk memenuhi kriteria enam tepat. (.3) Para petani tidak semestinya diperlakukan sebagai "obyek". (4) Asumsi yang dianut policy makers ialah, pupuk "bukan komoditas komersial, melainkan barang yang didistribusikan". (5) Mempertahankan "rente ekonomi" yang dinikmati oleh departemen dan pelaku distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu "sebagian" dari fee, handling fee dan biaya distribusi yang disediakan. (6) Tanggung jawab utama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta (7) heterogenitas visi dan misi atau orientasi nilai policy makers. Kinerja konsumen (petani). Kenaikan harga dasar pupuk urea yang diikuti kenaikan harga dasar gabah tidak menguntungkan petani. Jadi, harapan petani tidak tercapai dan memposisikan memenuhi kebutuhannya dalam batas subsistensi. Disamping itu, meneguhkan superioritas pelaku distribusi, dibandingkan inferioritas petani dalam melakukan jual-beli komoditas input dan output pertanian. Selanjutnya, produsen pupuk (PT PUSRI) diuntungkan dengan tanggung jawab "formal" menyalurkan pupuk sampai lini IV karena hanya menyediakan sampai lini III. Sementara itu KUD berada pada posisi kunci, sekaligus krusial, karena menerima imbal tanggung jawab "aktual" penyediaan pupuk setelah lini III. Akibatnya, resiko ketidakefektifan distribusi pupuk sesuai kriteria enam tepat ditujukan kepada KUD. Kemudian, peran swasta dalam distribusi pupuk "mengaburkan asumsi" bahwa pupuk bukan komoditas komersial dan HET yang ditetapkan hanya berlaku di atas kertas. Rekomendasi penelitian: (1) Untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk diperlukan terobosan kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan tetap departemen dan pelaku distribusi pupuk Indonesia. (2) Diperlukan insentif dari pemerintah kepada petani, terutama kemudahan memperoleh pupuk sesuai prinsip enam tepat. (3) Campur tangan langsung pemerintah diarahkan untuk menindaklanjuti fungsi regulasi dan pengendalian yang dilakukan dan kebijakan yang mendukung harus tepat waktu. (4) Perlu dilakukan institusional arrangement pada berbagai level, agar terjadi keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab departemen dan atau pelaku distribusi pupuk, balk secara formal maupun secara aktual."

"Dari awal kelahirannya hingga fenomena kontemporer, pertumbuhan industri perfilman Indonesia mengalami pasang surut yang tiada henti. Penelitian ini tertarik membahas posisi dan resistensi industri perfilman nasional terhadap industri film dunia dan sudut pandang ekonomi politik yang dimodifikasi dengan penggunaan world-system theory. Mengingat sudah berpuluh tahun industri perfilman global dikuasai Amerika (Hollywood), kajian ini juga akan melihat aspek historisitas perfilman dunia. Selain itu, mengingat Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia yang industri perfilmannya terhegemoni Hollywood, penelitian ini juga melakukan komparasi terhadap industri perfilman India, Thailand, Singapura dan Korea. Untuk itu, sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagaimana karakteristik world film system yang menggiring pada dominasi Hollywood? Bagaimana proses akumulasi kapital terjadi dalam film dunia? Bagaimana relasi industri perfilman Indonesia sebagai periphery terhadap Hollywood sebagai core dibandingkan dengan industri film negara lain di Asia? Bagaimana perubahan kekuasaan dan kepentingan dalam industri perfilman Indonesia? Bagaimana perkembangan industri perfilman Indonesia merubah posisi core-periphery dalam industri film global?Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis dengan tipe penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : document analysis berupa buku, dokumen resmi, artikel jurnal cetak rnaupun intemet, hasil penelitian terdahulu dan artikel media massa; indepth¬interview dengan regulator perfilman, pekerja film dan pengamat pertilman; dan observasi. Data yang didapat kemudian dianalisa melalui analisa ekonomi politik kritis dengan varian konstruktivisme kerangka berpikir world-system theory.Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa industri perfilman global lebih banyak berkembang di Amerika terutama ketika Hollywood memasuki masa keemasan sistem studionya. Sejak itu teknologi maupun genre film dunia di negara dunia ketiga termasuk Asia dipengaruhi oleh Hollywood. Meskipun begitu, kehadiran teknologi televisi yang diikuti perkembangan media global membuat industri pefilman dunia melakukan pertunangan dengan media lain. Tak heran jika kemudian dunia media global sejak 1990-an dikuasai oleh beberapa perusahaan besar (TNCs). Proses akumulasi kapital yang dilakukan perusahaan besar ini membuat struktur pasar industri film dunia bersifat oligopolic. Relasi yang muncul antara core (Hollywood) dengan negara Asia (periferi) adalah kecenderungan ketergantungan mereka terhadap supply film dari Hollywood. Ketergantungan ini sengaja di-maintain oleh pemain-pemain kuat Hollywood didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional serta armada distribusi intemasional yang kuat.Kuatnya dominasi Hollywood ini tak berarti akan menimbulkan respon dan resistensi yang sama dari negara-negara Asia lainnya. India menunjukkan keberhasilannya melakukan imitasi Hollywod dengan upaya plusnya menumbuhkan sense lokal dalam film-filmya. Thailand mulai maju ke pentas film dunia internasional dengan mengambil wilayah lain baik secara geografis maupun muatan teks film yang ditawarkan sekaligus bekerjasama dengan industri perfilman Hollywood. Singapura dengan sadar menempatkan industri perfilmannya yang masih kecil untuk terbuka terhadap dominasi Hollywood. Sementara Korea menerapkan strategi integratif untuk mengalahkan film Amerika dengan membuat film nasionalnya menguasai pasaran film Korea.Sementara itu dalam industri perfilman Indonesia, tampak bahwa negara kurang responsif terhadap perkembangan film dunia. Regulasi film yang dibuat pada masa Orde Baru sudah tidak relevan dengan perkembangan konteks sosial politik pasca reformasi. Selain itu, belum ada upaya jelas menumbuhkan produksi film nasional sekaligus melakukan upaya resistensi terhadap gempuran film impor. Pasar film sendiri menunjukkan film nasional hares bersaing ketat dengan meluapnya film impor di pasaran, televisi dan pembajakan cakram VCD dan DVD. Meskipun begitu, langkah awal untuk menuju pertumbuhan status periferi perfilman Indonesia mulai muncul. Terdapat resistensi yang kuat dari segolongan sineas yang mempunyai background keilmuan film untuk memproduksi film yang berkualitas sekaligus memadukan dengan strategi pasar balk nasional maupun intemasional. Mereka menciptakan pasar dan penonton film baru sekaligus memasarkan film nasional melalui ajang-ajang festival intemasional. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sineas film independen yang mempunyai pola produksi dan distribusi yang unik.Kajian di atas menunjukkan bahwa penggunaan world system theory dalam analisis ekonomi politik secara teoritis memberikan sumbangan yang besar terutama dalam menunjukkan konteks makro industri perfilman nasional dalam tatanan film dunia. Di samping ini, perspektif ini juga memungkinkan penggunaan analisis historis materialis untuk melihat ke belakang pertumbuhan industri film nasional dan global yang mempengaruhi fenomena kontemporer industri perfilman Indonesia. Modifikasi world-system theory dan ekonomi politik media dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa cistern film dunia berikut struktur yang memuat relasi core-periphery bersifat dinamis yang tergantung dengan konteks waktu dan geografis. Respon serta resistensi industri film Indonesia dan negara-negara lain di Asia terhadap dominasi film Hollywood tidaklah bersifat sama. Oleh karena itu, sangat relevan jika pada kajian mendatang dilakukan analisis yang lebih mendalam dan mikro terhadap proses konsumsi ataupun resistensi melalui teks film dalam melihat pertumbuhan industri film nasional.Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan pemetaan terhadap permasalahan, tantangan dan prospek masa depan industri perfilman Indonesia yang tak hanya dilihat dari level nasional, melainkan juga global, nasional dan intemasional yang membutuhkan komitmen yang tinggi baik dari pemerintah, pekerja film dan khalayak untuk memanfaatkan momentum panting pertumbuhan film nasional era paska reformasi ini."

"Program swasembada beras merupakan program penting di Indonesia. Program tersebut mempunyai empat target utama, yaitu peningkatan produksi, stabilisasi harga dan cadangan bers pemerintah, serta penghentian impor. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberi mandat kepada badan usaha milik Negara, yaitu Bulog untuk melaksanakan kebijakan perberasan. Banyak kajian menemukan bahwa keterlibatan badan usaha semacam Bulog dapat memicu kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan pendanan.Pengkajian ini bertujuan untuk mengistimasi biaya social dari program swasembada beras berdasarkan pelaksanaan instrument kebijakan beras oleh bulog. Data yang digunakan merupakan data tahunan pada tingkat nasional periode 2002-2014, pengkajian menggunakan model fungsi preferensi politik untuk mengestimasi rente ekonomi dan kesejahteraan social yang hilang dengan menggunakan nilai elastisitas harga dari permintaan dan penawaran beras.Hasil kajian menunjukan bahwa rata-rata rente ekonomi yang timbul mencapai Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari ketahanan pangan, sedangkan kesejahteraan social yang hilang rata-rata Rp0,90 triliun per tahun atau 2,34% dari dana ketahanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa program swasembada beras melibatkan Bulog dalam pelaksanaanya secara ekonomi tidak efisien . pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pertanian yang lebih baik, mengkaji ulang harga pembeliaan pemerintah, dan menghentikan impor beras guna meredam kegagalan pasar."

"Sejak tanggal 7 Juni 2000, RRI memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni dengan PP No. 37 Tahun 2000, RRI telah ditetapkan sebagai radio publik. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ikut bergerak memperjuangkan reformasi, ini adalah suatu perubahan besar. Mereka semata memandang RRI selama masa Orde Baru sebagai state ideological apparatus. Sedang bagi sebagian angkasawan RRI, tuntutan untuk kembali ke radio publik ini sebetulnya hanya mengembalikan mereka kepada jejak sejarah mereka yang paling awal yakni terlahir sebagai radio perjuangan sejak 11 September 1945.Studi ini menganalisis proses negosiasi bentuk dan fungsi RRI dan perubahan-perubahan kebijakan visi dan misi RRI, sehubungan dengan transisi tersebut dengan pendekatan ekonomi-politik media. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para nara sumber (pelaku berbagai konteks sejarahl/historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi persepektif-perspektif mereka, make peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi nara sumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari pada nara sumber. Penelitian ini dilakukan melalui metode indepth interview dengan 38 nara sumber terdiri dari kalangan RRI pusat dan daerah, DPR, DPRD, pemerintah daerah, akademisi dan LSM di 11 kota.Dengan analisis ekonomi-politik media, maka kedua cara pandang yang terdapat di kalangan masyaxakat dan RRI, dapat memperlihatkan bahwa para pengamat atau peneliti bisa memandang setiap historical situatedness atau "epoch" sebagai sebuah "still photo" yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan untuk menggambarkan sebuah penjelasan yang lebih komprehensif, peneliti dapat mengumpulkan konteks-konteks sejarah yang dianggap penting dan kemudian dilihat akurnalasi, komposisi, dan kekuatan bobot relatif hubungan kausalnya masing-masing untuk melahirkan konteks sejarah selanjutnya.PP No. 37 Tahun 2000 dapat dilihat sebagai sesuatu yang terkait dengan sejarah lahimya RRI, berbagai konteks sejarahnya pada masa RIS, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan aktivis, jatuhnya Rezim Orde Baru 21 Mei 1998, serta dilikuidasinya Departemen Penerangan, merupakan historical situatedness mutakhir yang penting; dimana terhadap peristiwa-peristiwa awal tersebut angkasawan RRI relatif berada dalam posisi menunggu atau sekedar responsif. Namun serf historical situatedness selanjutnya memperlihatkan bagaimana angkasawan RRI mulai mencoba aktif dalam melakukan berbagai interaksi dengan struktur. Antara lain melalui gerakan-gerakan angkasawan muda RRI (poros Jakarta-Yogyakarta), interaksi RRI dengan LSM dan aktivis advokasi publik, lobi-lobi terhadap struktur politik Indonesia pada saat itu, serta (puncaknya) keluarnya PP No. 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan RRI. Beberapa titik sejarah panting lainnya dalam masa transisi RRI adalah upaya melakukan need assessment bersama publik, merubah dimensi proses produksi berita, serta mencermati kembali masalah siaran pedesaan yang pernah menjadi primadona atau puncak kontribusi RRI.Dalam setiap historical situatedness tersebut digambarkan interaksi antara struktur dan agensi, yang selalu diletakkan dalam interkontekstualitas antara faktorfaktor di level makro (faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi), level meso (produksi dan konsumsi teks), dan mikro (isi teks program RRI). Dari berbagai interaksi tersebut, dikaji pula beberapa potensi kelemahan yang masih akan mewarnai perjalanan sari konteks sejarah selanjutnya. Antara lain: interaksi pusat-daerah, persoalan kepegawaian dan sumber daya manusia, belum adanya lembaga supervisi penyiaran publik, belum tumbuhnya upaya pembangkitan dana publik yang baik, serta belum dilakukannya riset pendengar dan promosi yang memadai. Analisis terhadap potensi kelemahan ini kemudian diformulasikan melalu implikasi teroretis menjadi sejumlah prediksi dan saran-saran.Dengan demikian selain mempunyai signifikasi teoretis (belum lazimnya penggunaan analisis ekonomi politik terhadap proses transisi sebuah radio negara menuju sebuah radio publik), penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis untuk dapat dimanfaatkan pihak RRI dan pihak relevan lainnya dalam membantu kesuksesan proses transisi tersebut."

"Isu terorisme di Indonesia telah meningkat dari yang awalnya menyebabkan masalah hanya di negara tersebut menjadi menyebar ke negara lain. Kelompok teroris baru ini disebut Pejuang Teroris Asing (PTA). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis munculnya PTA Indonesia ke Suriah untuk berperang bersama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan menggunakan kerangka teoritis Analisis Ekonomi Politik (AEP), Analisis Pasar (AP), dan Teori Perubahan. Dengan menggunakan AEP, dapat dikemukakan bahwa munculnya PTA Indonesia di tingkat makro, sektoral, dan mikro tidak dapat dihindari. Penggunaan AP juga mendukung munculnya PTA Indonesia dan bagaimana cara untuk campur tangan di dalamnya. Akhirnya, penelitian ini mengemukakan teori perubahan untuk menghentikan aliran PTA Indonesia, yaitu dengan cara upaya pencegahan untuk pendukung PTA Indonesia, berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang terpengaruh oleh doktrin teroris, dan mengubah budaya dengan mendefinisikan ulang konsep jihad dan menerapkannya dalam kurikulum pendidikan Islam saat ini. Meskipun PTA Indonesia ke Suriah telah berhenti sejak kekalahan ISIS, penelitian ini berpendapat bahwa AEP, AP, dan Teori Perubahan dapat digunakan untuk menganalisis pergerakanmasa depan PTA Indonesia dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadapnya."