Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Illustrates the dilemma faced by the human rights community during peace negotiations, both in finding a place at the table and ensuring accountability for human rights violations. Those undertaking peace talks often argue that peace should come before justice. The many case studies in this book, from Sierra Leone to Colombia, not only confront this notion, but also challenge human rights advocates to recognize the difficulties in negotiating justice and protecting the rights of victims. the final chapter on the Colombian peace process in particular offers hope, showing the importance of including victims and civil society in these discussions."

"ABSTRAKMelihat kondisi Ambon pasca konflik, yang antara lain ditandai dengan lemahnya kebijakan manajemen pelayanan publik; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pertumbuhan ekonomi yang belum merata; dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja yang belum memadai; belum tuntasnya penanganan pengungsi; lemahnya proses penegakan hukum menyangkut hak-hak perdata pengungsi; masih kentalnya kondisi segregasi sosial berdasarkan garis agama; penataan kota dan pedagang kaki lima yang masih semerawut; perebutan lahan proyek yang masih tinggi; serta lemahnya akses publik terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan bahwa penanganan konflik Ambon memang tidak berorientasi pada rekonstruksi modal sosial. Penanganan konflik yang berorientasi pada rekonstruksi modal sosial mencerminkan pada tujuan untuk kerjasama yang muncul dalam struktur sosial, norma-norma, dan otoritas dengan aturan yang diakui umum. Kondisi yang demikian berasal dari hubungan antara anggota unit sosial dan dengan demikian, eksistensinya muncul dalam tindakan nyata.Modal sosial dalam perspektif ini adalah fungsi dari totalitas hubungan horizontal dan vertikal, formal dan informal dan jaringan dalam suatu unit sosial tertentu (kerangka kerja makro). Modal sosial dapat diakumulasikan pada tingkat yang berbeda dan dalam berbagai bentuk. Efek positif pada masyarakat hanya dapat dicapai jika tingkat mikro, meso dan makro terjadi dalam interaksi yang dinamis dan koheren, serta lingkup yang cocok.Membangun struktur pada meso dan tingkat makro adalah tindakan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi, tetapi tidak bisa sukses jika tidak memiliki dasar yang stabil dari tingkat mikro masing-masing pihak yang berkonflik. Tingkat mikro dari nilai-nilai bersama, sikap, hubungan, kepercayaan, dan lainlain tidak dapat diimpor, atau berubah seketika atau dipaksakan dari luar.Dalam situasi pasca konflik, sangat tidak mungkin untuk merehabilitasi modal sosial yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu modal sosial yang baru perlu dibangun. Untuk mendukung pernyataan bahwa rekonstruksi muncul tergantung pada tingkat mikro, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ukuran dan kepadatan jaringan dan lembaga-lembaga sosial, dan sifat interaksi interpersonal, secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan. Pengaturan kelembagaan juga harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi, upaya diarahkan untuk membantu orang tetap terhubung dengan partisipasi masyarakat, hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, dan evolusi lembaga-lembaga demokratis

---

ABSTRAKObserving the condition of Ambon postconflict, which characterized by weak public service management policies; the low participation in public service; uneven economic growth; dynamics of employment, the labor market has not been adequately; unresolved problems of refugees; lack of law enforcement regarding civil rights of refugees; still strong conditions of social segregation based on religion; arrangement of the city and street vendors are still not organized; land grabbing project is still high; as well as the lack of public access to natural resources management control, indicates that the Ambon conflict resolution is not oriented on the reconstruction of social capital. Handling conflict oriented social capital reconstruction reflects the purpose of the agreement emerged in the social structure, norms, and authority that are recognized by the general rule. Such conditions derived from the relationship between the members of a social unit, and thus existence appeared in the action.Social capital in this perspective is a function of the totality of the relationship of horizontal and vertical, formal and informal, and social networks in a particular unit (macro framework). Social capital can be accumulated at different levels and in various forms. Positive effect on society can only be achieved if the level micro, meso, and macro occurs in a dynamic and coherent interactions, and the proper scope.Build structures at meso and macro levels are necessary actions in the reconstruction process, but it can not be successful if it does not have a stable base of micro-level of each party to the conflict. Micro level of shared values, attitudes, relationships, trust, and others can not be imported or change instantly or imposed from outside.In postconflict situations, to rehabilitate existing social capital is impossible, therefore, the new social capital needs to be built. To promote the statement that the reconstruction occurs depending on the micro level, evidence suggests that the size and density of the network, and social institutions, and the nature of interpersonal interaction, significantly affect the efficiency and sustainability of development programs. Institutional regulating should be considered when designing interventions, attempt directed to help people stay connected with community participation, the relationship between civil society and government, and the evolution of democratic institutions"

"With an estimated ninety-five percent of the world's armed conflicts occurring within individual states, resolution and prevention of internal conflicts represent a main driver of global peace. Peace negotiations stand outside the traditional formalism of lawmaking and represent a uniquely privileged moment to observe the rise or adjustment of the legal framework of a given state. Based in a socio-legal and pluralistic understanding of law, this book explores the normative dynamics of peace negotiations. It argues that the role of law in the peaceful resolution of internal armed conflicts has been greatly underestimated and that legal theory can and should contribute to a better comprehension of these processes. Including thematic case studies from Darfur, North-South Sudan, Uganda, Côte d'Ivoire, Colombia, Sri Lanka, Sierra Leone, Mozambique, Bosnia and Israel-Palestine, this volume will be of use to scholars, students and affiliates of international organizations and non-governmental organizations."

"Tesis ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini berfokus pada tahap pencegahan yang terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus manajemen bencana.Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami secara umum belum mencapai hasil yang diinginkan. Ini dibuktikan dengan sikap Pemerintah Kota Padang yang lebih mengutamakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, kerentanan bangunan terhadap gempa dan tsunami yang masih tinggi, jalur dan lokasi evakuasi yang belum tersedia dan mencukupi serta sistem peringatan dini yang masih butuh perbaikan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana dengan lebih memperhatikan tahap pencegahan (pra ? bencana) berupa kesiapsiagaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami jika terjadi.

---

This research discusses about the efforts of Padang City Government to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami. This research focuses on pre ? disaster stage by raising preparedness as a part of disaster management. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that Padang City Government efforts to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami have not yet achieved the target. This can be inferred from the goverment?s disaster management priority in the post-disaster emergency response, the uneven disaster preparedness education, the poor building construction, the absence of sufficient evacuation lines and centers as well as the need to maintain the early warning system. It is recommended that the Padang City Government change its perspective in disaster management by prioritizing in pre-disaster preparedness as an effort to reduce the risk of potential earthquake and tsunami."