Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komponen Desentralisasi Fiskal dalam dana perimbangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2009-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian berjumlah 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia Hasil pengujian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of the components of Fiscal Decentralization in fund balance includes Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on economic growth area in the District / City in Indonesia 2009-2012. The study was conducted by using multiple regression analysis using panel data. The sample totaled 434 districts / cities in Indonesia The test results stated that the Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund negatively affect regional economic growth."

"ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome."

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property."