Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengusaha kecil dan menengah memiliki karakteristik kemandirian dan daya tahan alami dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian menyongsong era perdagangan bebas mulai tahun 2010 mendatang perlu pemikiran yang komperehensif terhadap upaya-upaya yang mendukung pengembangan mereka. Peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi termasuk dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah sejalan dengan teori Terence Daintith lebih mendekati pengertian "State intervention in the economy? daripada "economic polio". Teori Daintith tersebut dapat menarik substansi permasalahan peranan hukum dan kebijakan pertanahan nasional dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Menurut hemat kami intervensi pemerintah tersebut masih tercakup pengertian kebijakan dalam arti yang lebih luas. Intervensi tersebut dilakukan melalui peraturan dan kebijakan pertanahan sejak tahun 1960 hingga tahun 1999 telah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dengan tahap awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, tentang Penetapan Batas Penguasaan Maksimum tanah Pertanian yang dikenal dengan Undang-Undang Land Reform. Pada perkembangan kebijakan hukum pertanahan di tanah air kita selanjutnya ternyata ada sekian banyak peraturan dan kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Lingkup pengaturan yang dilakukan meliputi pengaturan pemilikkan, penguasaan tanah, penggunaan tanah sebagai agunan kredit, kemudahan dan keringanan perpajakan bagi golongan ekonomi lemah. Hal itu sejalan dengan tujuan land reform yang ke lima, yaitu untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani. Dari ketentuan tersebut dapat pula dikatakan bahwa kebijakan pertanahan merupakan salah satu infrastruktur bagi pengembangan ekonomi dan tentu saja termasuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peraturan hukum bagi pengusaha kecil dan menengah memang merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus, dan pada kenyataanya golongan ini mampu bertahan dan relatif tidak terkena dampak krisis ekonomi yang telah melanda tanah air kita sejak pertengahan 1997 yang lalu hingga saat ini merupakan alasan pembenar lainnya."

"ABSTRAKAda banyak sekali penelitian yang menganalisa dampak ekonomi dari pengeluaran militer menggunakan beragam jenis metode estimasi dan berfokus pada sebuah negara terutama di Eropa dan negara-negara maju, atau pada kelompok negara yang memiliki perjanjian kerja sama militer. Wilayah yang sedikit mendapat perhatian berkenaan dengan penelitian mengenai pengeluaran militer adalah wilayah Asia secara umum dan Asia Tenggara pada khususnya. Penelitian ini menganggap bahwa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran militer di wilayah Asia Tenggara sangatlah penting, terutama terkait adanya isu kompetisi dalam pengeluaran militer di wilayah ini. Penelitian ini mengikuti Nikolaidu (2008) dan menerapkan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model untuk mengestimasi pengeluaran militer setiap ngara dari lima negara dengan pengeluaran militer terbesar di Asia Tenggara (Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina). Temuan dari peneilitan ini mengindikasikan bahwa ada sedikit sekali kesamaan dalam faktor yang menentukan pengeluaran militer pada masing-masing negara.

---

ABSTRACTThere has been numerous studies that explore the economic effects of military expenditure using various types of estimation methods and focusing either on individual countries especially in Europe and developed country or on groups of countries that have military agreement. A region that has less research interest regarding the determinants of military expenditure is Asian Region and especially Southeast Asia. This paper argues that understanding the determinants of military expenditure in Southeast Asian countries is very important, especially given the discussion about regional arms race in this region. It then follows Nikolaidu (2008) and employs the Autoregressive Distributed lag (ARDL) model to estimate defense spending for each of five biggest defense spenders in Southeast Asia (Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia, and Philippines). The findings indicate that there is very little similarity in the factors that determine each country?s demand for military expenditure."

"Human trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang mulai diperhatikan pada pertengahan abad 20 dan dipermasalahkan secara global pada akhir abad tersebut. Dengan adanya dukungan serta tekanan dari dunia internasional, mekanisme-mekanisme respon terhadap human trafficking diciptakan di Asia Tenggara dalam waktu relatif sama, yaitu pada tahun 1997. Namun, inisiatif-inisiatif yang diciptakan pada awal pembahasan bersifat kurang konkret dan tidak sesuai dengan kondisi human trafficking yang unik di ASEAN. Walaupun demikian, selama lebih dari dua dekade ini, terdapat beberapa perkembangan dan perubahan perspektif di kawasan, terutama dalam inisiatif terbaru, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang baru diciptakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mekanisme-mekanisme respon ASEAN sebagai bahasan utama dengan ada sejarah human trafficking dan respon global yang diterapkan di ASEAN sebagai pembahasan pendukung untuk menimbulkan pemahaman secara keseluruhan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah mekanisme-mekanisme respon regional terhadap human trafficking oleh ASEAN mengalami perkembangan dan perubahan perspektif dari pandangan keamanan negara ke pandangan HAM. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki berbagai tantangan dalam pembahasan terhadap isu human trafficking. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah dari kondisi negara-negara anggota ASEAN sendiri, sifat ASEAN sebagai institusi regional, serta kondisi isu human trafficking di kawasan yang tidak hanya berakar lama dalam sejarah, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ACTIP telah berjalan ke arah yang benar, ASEAN sebagai organisasi regional masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki serta beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mengembangkan respon regional terhadap human trafficking di kawasan ini menjadi lebih efektif daripada sekarang."

"Penelitian yang membahas mengenai topik wirausaha wanita masih sangat sedikit. Faktanya, di dunia hanya terdapat kurang dari 10 penelitian mengenai wirausaha wanita Brush Cooper, 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi performa atau kesuksesan dari wirausaha wanita tersebut. Konstruk dari Pengenalan Peluang yaitu Orientasi Kewirausahaan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Tujuan dan Motif Wirausaha, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial-budaya, dan Faktor Legal dan Administratif. Jika dilihat dari entrepreneurial mindset yang terdiri dari Bricolage, Effectuation, Thinking Structure, dan Cognitive Adapt, maka variabel-variabel pada penelitian ini termasuk ke dalam Effectuation. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Multiple Regression dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Orientasi Kewirausahaan, Tujuan dan Motif Wirausaha, Faktor Sosial-budaya, Faktor Legal dan Administratif berpengaruh positif terhadap Pengenalan Peluang. Selanjutnya, Pengenalan Peluang juga berpengaruh positif terhadap Performa Wirausaha Wanita pada UMKM wanita di Kota Depok.

---

Research on the topic of women entrepreneurship is still very few in number. In fact, in the universe there are only less than 10 of research on women entrepreneurs Brush Cooper, 2012. This study aims to analyze the factors that can affect the performance or success of the woman entrepreneur. The constructs of Opportunity Recognition are Entrepreneurial Orientation, Human Capital, Entrepreneur Goals and Motives, Economic Factors, Socio cultural Factors, and Legal Administrative Factors. When viewed from the entrepreneurial mindset consisting of Bricolage, Effectuation, Thinking Structure, and Cognitive Adapt then the variables in this study included into the Effectuation. The data processing method used is Multiple Regression by using SPSS 20. The results of this study indicate that the Entrepreneurial Orientation, Entrepreneur Goals and Motives, Socio cultural Factors, and Legal and Administrative Factors positively influence the Opportunity Recognition. Furthermore, Opportunity Recognition also positively affects Women Entrepreneurs rsquo Performance in Depok City. "

"UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran UMKM di Indonesia dapat membantu menciptakan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga diyakini UMKM mampu mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya wirausaha berasal dari perspektif kognitif yang berguna memahami proses dalam mengidentifikasi peluang dan menggunakan informasi untuk mengembangkan usaha, dan juga wirausahawan yang optimis yakin dapat mencapai hasil yang sukses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasa optimisme yang dimiliki seorang pelaku UMKM terhadap persistensinya dalam menjalani usahanya dengan cognitive style cognitive knowing style, cognitive planning style, dan cognitive creating style sebagai variabel moderasi. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kota Depok. Metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi linear berjenjang hierarchical linear regression. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimisme secara positif berpengaruh terhadap persistensi, dan cognitive style tidak memperkuat hubungan positif antara optimisme dan persistensi.

---

SMEs have huge potential in promoting national economic growth. The role of SMEs in Indonesia can help create jobs and reduce the unemployment rate, so it is believed that SMEs able to realize the equalization of business opportunity and income distribution. The growth of entrepreneurship comes from cognitive perspective that is useful in understanding the process of identifying opportunities and using information to develop a business, as well as an optimistic entrepreneur sure to achieve successful results. This study aims to analyze the effect of entrepreneurs rsquo optimism on persistence with cognitive style cognitive knowing style, cognitive planning style and cognitive creating style as moderating variables. Respondents in this study are the owner of SMEs in Depok. Hierarchical linear regression is used as data processing method. The results of this study indicate that optimism positively affects persistence, and cognitive style do not reinforce the positive relationship between optimism and persistence. "

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."