Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Tesis ini membahas pengaruh dari determinan institusional terhadap kinerja Pemerintah. Determinan yang digunakan adalah tingkat desentralisasi fiskal, penerapan e-government di Indonesia, tingkat pendidikan Kepala Daerah serta kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah. Penelitian dilakukan untuk periode tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan menganalisis Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan penerapan e-government yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Variabel tingkat pendidikan Kepala Daerah dan kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemeritah Daerah.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of institutional determinants toward local governments'performance. The determinants are the degree of fiscal decentralization, e government implementation, head of the region's education level, and the head of the region's chance to be reelected for the second term. This research uses data of the year 2012 and 2013 with samples of city and regency local governments. The research technique used is multiple regression analysis.

The result shows that the degree of fiscal decentralization and e government implementation have significant influence toward the performance, while the other two determinants do not influence the performance."

"Pemahaman terhadap sifat/bentuk dan tujuan penugasan dalam pemeriksaan khusus (special audit) merupakan suatu hal pokok yang harus diketahui dalam menjalankan tugas pemeriksaan khusus. Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan khusus dilakukan terhadap pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek yang menggunakan kredit bank, dengan mengambil contoh studi kasus pada PT Perusahaan Fabrikasi X. Metode penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan melalui text-books dan artikel di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta studi lapangan dengan turut serta melakukan pemeriksaan khusus pada PT Perusahaan Fabrikasi X tersebut. Dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan pada PT Perusahaan Fabrikasi X atas pelaksanaan pembiayaan proyekproyek yang menggunakan kredit bank, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan kredit terhadap rencana penggunaan kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati. Di samping itu juga lemahnya pengendalian intern dan sistem administrasi yang kurang memadai pada PT Perusahaan Fabrikasi X turut nendukung penyimpangan penggunaan kredit tersebut. yang Tujuan Pemeriksaan atas pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek menggunakan kredit bank termastik pemeriksaan khusus. dari pemeriksaan khusus ini adalah untuk memperoleh yang lebih tepat mengenai penggunaan dana yang perusahaan dari sebuah bank dan untuk mengetahui gambaran diperoleh keadaan operasional perusahaan, merumuskan masalah yang dihadapi serta memberi rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan. Seiring dengan perkembangan jasa profesi akuntan yang dapat diberikan oleh akuntan publik, maka dalam pemberian jasa terhadap pemeriksaan khusus dirasakan perlu adanya pedoman yang lebih terinci terhadap prosedur yang harus dilakukan dalam pemeriksaan khusus dan berbagai contoh bentuk laporan khusus yang standar untuk mengantisipasi terhadap berbagai perkembangan jasa yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan khusus serta perlu adanya pengawasan mutu terhadap pemeriksaan khusus ini dalam bentuk peer review yang dapat dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)."

"Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penyediaan akses layanan perbankan dengan target utama masyarakat kecil dan UMKM. Namun, seiring perkembangan zaman, BPR dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural. Demi memperkuat kelembagaan BPR, dilakukan revisi UU Perbankan melalui pengesahan UU P2SK. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan BPR sebelum dan sesudah UU P2SK serta peran UU P2SK dalam memperkuat kelembagaan BPR. Metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dan menjawab rumusan masalah pada skripsi ini adalah penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terhadap rumusan masalah pertama disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengaturan BPR di sejumlah aspek. Pertama, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan nama Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kedua, berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan terdapat penambahan kegiatan usaha baru. Ketiga, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 4 POJK 7/2024 BPR bentuk badan hukum BPR yang semula Perumda, Perseroda, Koperasi, atau PT, kini hanya dapat Koperasi atau PT. Keempat, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 35 POJK 7/2024, BPR yang semula hanya dapat dimiliki WNI kini dapat dimiliki oleh WNA melalui dibukanya kesempatan penawaran umum. Terhadap rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa UU P2SK mendukung penguatan kelembagaan BPR melalui perluasan lingkup kegiatan usaha, perubahan bentuk badan hukum menjadi PT atau Koperasi, dorongan konsolidasi, dan terbukanya kesempatan penawaran umum. Saran pertama yang diberikan kepada OJK adalah melakukan revisi terhadap POJK 25/POJK.03/2021 dan POJK 39/POJK.04/2014, melakukan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaksanaan konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum, serta mengatur dan menerapkan kebijakan Kelompok Usaha Bank (KUB). Saran kedua yang diberikan kepada BPR adalah untuk melakukan kegiatan usaha baru, perubahan bentuk badan hukum menjadi Koperasi atau PT, konsolidasi, dan penawaran umum.

---

Bank Perekonomian Rakyat is a bank established to enhance the welfare of Indonesian people by providing banking services targeting small communities and UMKM. However, BPR faces various structural challenges. To strengthen its institutional, revisions to the Banking Law were made by enacting the UU P2SK. This thesis examines BPR regulation before and after the enactment of UU P2SK and the role of UU P2SK in strengthening BPR institutions. The research method employed in this thesis is doctrinal research, utilizing library studies of primary and secondary legal materials to collect data and address the research questions. The first issue concludes that there are changes in BPR regulations across several aspects. First, under Article 1 point 4 of the Banking Law, Bank Perkreditan Rakyat is changed to Bank Perekonomian Rakyat. Second, Article 13 of the Banking Law introduces new business activities. Third, under Article 21 paragraph (2) of the Banking Law and Article POJK 7/2024, the legal forms of BPR, which were previously Perumda, Perseroda, cooperatives, or PT, are now limited to cooperatives or PT. Fourth, under Article 23 paragraph (2) of the Banking Law and Article 35 of POJK 7/2024, BPR ownership, previously restricted to Indonesian citizens, now allows foreign ownership through public offerings. Regarding the second issue, it is concluded that UU P2SK supports strengthening BPR institutions by expanding the scope of business activities, changing the legal form to PT or cooperatives, promoting consolidation, and enabling public offerings. The first recommendation to OJK is to revise POJK 25/POJK.03/2021 and POJK 39/POJK.04/2014, enforce supervision and sanctions for consolidations and changes in legal forms, as well as organizing and implementing Kelompok Usaha Bank (KUB). The second recommendation to BPR is to adopt new business activities, change their legal form to cooperatives or PT, undergo consolidation, and engage in public offerings."

"Sumber daya perpustakaan terus berubah. Menurut Saw and Todd perubahan tersebut di dorong oleh teknologi, perilaku pemustaka, profil angkatan kerja dan angkatan kerja antar generasi. Perubahan harus dapat diadaptasi oleh pustakawan dengan baik. Tujuanya agar pemustaka tetap mengandalkan perpustakaan sebagai sumber informasi/pengetahuan baginya. Teknologi informasi dan komputer menjadi salah satu faktor perubah yang sangat dominan. Akuisisi, penyimpanan, akses, desiminasi, sampai konservasi informasi/pengetahuan dilakukan dengan TIK. Dengan alat bantu berupa ontologi dan manajemen pengetahuan pustakawan akan lebih mudah dalam memahami seluk beluk institutional repository dan melibatkan diri pada pengembangannya. Komponen ontologi dapat menunjukkan hubungan antara unit-unit yang ada pada suatu perguruan tinggi dengan pengetahuan beserta berbagai aliran pengetahuan yang terjadi. Data menunjukkan bahwa institutional repository di Indonesia belum dikelola dengan baik. Dari 2.647 perguruan tinggi (PTN dan PTS) baru 42 (1,59%) yang masuk dalam daftar Ranking Web of Repositories. Terdapat berbagai kendala yang menghadang pustakawan untuk terlibat dalam pengembangan institutional repository. Beberapa diantaranya “sindrom autis” dan lemah dalam penguasaan TIK. Tetapi dengan pendekatan SECI model partisipasi pustakawan pada pengembangan institutional repository akan dapat terwujud."