Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSekolah sebagai mini society yang multidimensi karena berkumpul orang-orang dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan bahkan budaya yang berbeda. Perbedaan terkadang menimbulkan konflik antar peserta didik, mulai dari sendagurau hingga mengarah pada bullying, perkelahian, tawuran bahkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan suasana dan lingkungan yang damai tidak hanya ada di daerah-daerah konflik tetapi juga di daerah-daerah tanpa konflik bahkan dilingkungan pendiidkan, lingkungan di mana harusnya konflik apalagi dengan kekerasan tidak terjadi. Tulisan ini hendaknya memberikan perspektif lain dalam penanganan konflik dan berbagai tindakan seperti bullying, diskriminasi, intoleransi, tawuran dan juga kekerasan yang terjadi disekolah dengan mengedepankan aspek pencegahan. salah satu bentuk pencegahan adalah dengan mengembangkan budaya damai (Peace Culture) di sekolah melalui pendidikan perdamaian (Peace Education) dan pendidikan HAM ( Human Rights Education) yang bertujuan membangun pemahaman dan kesadaran siswa dan seluruh unsur komunitas sekolah tentang perbedaan yang menyatukan (unity by diversity), nilai-nilai perdamaian (peace values), nilai-nilai HAM (human rights values) dan multikulturalisme. sekolah ramah HAM menjadi sebuah wadah bagi pengembangan budaya damai yang menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Budaya sekolah sebagai daerah kunci keempat dari sekolah ramah HAM turut pula menjadi komponen utama pendidikan perdamaian. pendidikan perdamaian yang diajarkan disekolah diharapkan akan menghadiri perilaku damai dengan menghargai hak asasi orang lain, sehingga akan membentuk kultur damai yang menjunjung tinggi hak asasi dan martabat manusia"

"Peranan pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan peradapan negara bangsa telah diakui secara umum, baik oleh politikus (negarawan) maupun pakar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengakuan itu dapat dilihat dari beberapa bukti, seperti : Pertama, pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan itu hampir tidak mungkin dapat tercapai secara optimal menakala tidak disertai dengan proses pendidikan yang bermutu. Kenyataan ini merupakan bukti pengakuan founding fathers akan pentingnya pendidikan. Kedua, presiden sukarno pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi revolusi dalam satu generasi : a summing up of many revolution ini one generation, termasuk perubahan radikal dari feodal ke demokrasi dan dari tradisional ke modern yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (sudijarto, 2003). Revolusi dan perubahan itu harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan peradaban negara bangsa dan karena itu diperlukan pendidikan modern, terutama dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan memperoleh gambaran tentang kebijakan seperti apa yang dilakukan kepala sekolah sebagai usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X Kota Jambi. Fokus penelitian ini meliputi aspek peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah mendukung kebijakan yang telah dibuat kepala sekolah. Desain kebijakan yang dibuat memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. "

"Visi baru Indonesia Sehat 2010 dengan pendekatan paradigma sehat merubah cara pandang dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang semula mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif, dengan paradigma sehat lebih mementingkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap peningkatan kemampuan SDM kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai misi baru. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan ditempuh berbagai cara salah satunya adalah pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdampak meningkatkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab SDM kesehatan di kabupaten/ kota. Peningkatan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/ kota, salah satu upaya melalui pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan termasuk kewenangan menyelenggarakan pelatihan oleh kabupaten/kota. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pelatihan di kabupaten/kota akan meningkat baik jumlah maupun jenisnya. Atas dasar itu perlu dipersiapkan kemampuan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan, dilakukan penelitian. Objek penelitian adalah kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Variabel yang diteliti adalah komitmen akan pentingnya pelatihan, kapasitas kuantitatif dan kapasitas kualitatif penyelenggaraan pelatihan. Sebagai responden adalah seluruh SDM kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif jenis studi kasus didukung oleh analisis kuantitatif sederhana. Instrumen penelitian menggunakan pedoman akreditasi pelatihan Pusdiklat Pegawai Depkes RI Jakarta tahun 1999 dan pedoman wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih rendah. Rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan disebabkan faktor kurangnya kemampuan SDM kesehatan dalam mengelola pelatihan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang diperlukan yaitu manajemen pelatihan dan administrasi pelatihan. Mengingat masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus, maka desentralisasi penyelenggaraan pelatihan agar dilaksanakan secara bertahap sambil terus menerus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus."

"Tujuan artikel ini untuk mengkaji khasanah pengembangan diversifikasi kurikulum ditinjau dari domain desentralisasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat ketentuan yang mengikat semua pihak bahwa daerah dimungkinkan dapat berperan dalam pengembangan diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan potensinya. Kedua, konten diversifikasi kurikulum dapat dimulai dari ide, perancangan, implementasi dan evaluasi kurikulum yang cakupannya mulai dari penataan struktur, pemilihan bahan kajian yang esensial baik secara utuh maupun merupakan penjabaran dari standar yang ada. Ketiga, dengan memandang bidang pekerjaan pengembangan diversifikasi kurikulum sebagai wilayah garapan yang tidak sederhana diperlukan tenaga pengembang yang profesional, yang berarti tim tidak mungkin bekerja sendiri agar tugas-tugas tim menjadi lebih memadai, efisien, dan efektif. Keempat, dari kesiapan sumber daya manusia daerah dianggap cukup berpengalaman dalam mengembangkan diversifikasi kurikulum. Kelima, bahwa diversifikasi kurikulum masih memerlukan beragam regulasi sebagai dasar bagi tim pengembang untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diversifikasi kurikulum merupakan kebijakan yang telah diberlakukan untuk mendorong keberagaman berkembang secara terus menerus tanpa menafikan tujuan pendidikan nasional."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyeenggaraan pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "