Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rice should be treated as quasi-public good, hence the government should subsidize rice farmers directly such as setting floor price. Floor price of is still an important instrument for protecting paddy farmers from low price in peak harvesting season. Levels of subsidy depend on level of floor price set and market clearing price of GKP (dry paddy) during the seasons. The seasons are divided into three semesters according to harvesting period not three semesters used by CBS (Central Bureau of Statistics). The forecasting market clearing price and level of floor price set, is used to calculate government subsidy. When the floor price set is too high, it will be difficult to be implemented for a year round and costly. It is suggested that Dolog/sub-Dolog and KUD (cooperatives) have to be involved directly to buy paddy (GKP) from the farmers. In the short run, they have to improve local personals to handle paddy rather than rice. Local cooperatives and sub-Dologs should have dryers to improve rice quality and reduce lost. This policy has to be hand in hand for an effective implementation of import tariff of rice."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."

"Pengering sangat penting untuk berbagai kebutuhan di dalam bidang pertanian maupun industri. Pengering yang dibahas di sini adalah pengering sederhana yang diharapkan bisa diaplikasikan di petani kecil. Hal ini didasari karena petani kecil sering kesulitan untuk mengeringkan hasil pertaniannya apabila intensitas cahaya matahari berkurang. Salah satu jenis pengering yang dipakai adalah tipe rak. Gambaran dari tipe ini adalah bahan yang akan dikeringkan diletakkan di atas rak dan diatur dengan ketebalan tertentu kemudian udara pengering di alirkan melewati bahan tersebut. Kadar air bahan lebih tinggi daripada kadar air pengering sehingga kandungan air bahan sebagian ikut terbawa oleh udara pengering sampai mencapai kandungan uap air yang seimbang, dengan udara pengering. Bahan yang mempunyai kadar air lebih tinggi mudah diuapkan daripada kadar uap yang rendah. Sehingga selama proses pengeringan penguapan air meningkat pada awal pengering atau untuk setiap kenaikan temperatur. Analisa massa setimbang dan konstanta pengering ini dilakukan dengan membuat asumsi perhitungan terlebih dahulu kemudian dilakukan percobaan dengan gabah sebagai bahan perbandingan hasil percobaan. Dengan mengganti banyaknya batubara yang dipakai sebagai masukan diketahui bahwa semakin banyak batubara yang dipakai untuk pemanasan massa setimbang akan menurun sedangkan konstanta pengeringan akan menaik dikarenakan semakin cepat penguapan berlangsung."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sejak pertengahan tahun 1997, telah mewarnai perkembangan perekonomian Indonesia, dan dampaknya masih terus dirasakan dalam rentang waktu lima tahun ini.Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi memberikan idea untuk melihat sampai seberapa jauh kondisi tersebut berpengaruh terhadap pasar modal, dengan melakukan penelitian terhadap pergerakkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta.Tujuan penelitian untuk melihat seberapa jauh gejolak ekonomi yang diwakili pergerakkan indikator pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Product), laju inflasi, tingkat bunga SBI dan kurs dollar Amerika, berpengaruh terhadap imbal hasil indeks IHSG di Bursa Efek Jakarta, pada kurun waktu tahun 1997 sampai tahun 2001.Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, dengan populasi yang dipilih sebagai objek riset adalah harga saham-saham yang telah listing di Bursa Efek Jakarta yang tergabung dalam indeks harga saham gabungan (IHSG), data pertumbuhan ekonomi (GDP), laju inflasi, bunga SBI dan kurs dollar Amerika, masing-masing sebanyak 20 sampel dari tahun 1997 sampai tahun 2001 dalam kwartalan.Model penelitian digunakan model persamaan regresi linier berganda, dimana variabel terikat adalah IHSG dan variabel bebas adalah GDP, laju inflasi, bunga SBI dan kurs dollar Amerika.Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya pengaruh indikator-indikator ekonomi tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap imbal hasil indeks IHSG, dan dapat menjelaskan pengaruhnya sebesar 61,90% dan sisanya sebesar 38,10% dijelaskan variabel lainnya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa gejolak krisis ekonomi di Indonesia yang ditinjau dari pergerakkan indikator-indikator ekonomi diatas, pengaruhnya cukup signifikan terhadap naik turunnya imbal hasil indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia namun dari segi formal maupun dari segi material pendirian yayasan teraebut belum seragam. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tersebut timbul permasalahan pokok yaitu syarat-syarat. apakah yang harus dipenuhi agar suatu yayasan memperoleh status badan hukum, bagaimana status hukum yayasan yang didirikan sebelurrmya dan penyesuaian apakah yang harus dilakukan.Dalam tesis ini penulis mencari jawaban atas permasalahan pokok tersebut dengan melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian yang beraifat empiris yang berdasarkan observasi penulis dalam praktek selaku notaris.Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa agar suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka harus dipenuhi syarat formil yaitu yayasan didirikan dengan akta notaris, disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan syarat material yaitu anggaran dasar yayasan harus disesuaikan dengan ketehtuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Pada prinsipnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 mengakui yayasan yang didirikan sebelumnya sebagai suatu badan hukum dengan beberapa pembatasan dan harus mel akukan penyesuaian anggaran dasarnya terutama yang berkenaan dengan nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud tujuan dan kegiatan usaha yayasan, jangka waktu pendirian, kekayaan yayasan, organ yayasan, perubahan anggaran dasar yayasan, penggabungan dan pembubaran yayasan, tahun buku dan laporan tahunan yayasan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari nilai debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA) dan rasio biaya operasional dengan harga air per m3 (BPH) serta tingkat kehilangan air (KA) terhadap kemampuan membayar hutang jatuh tempo (DSR), serta meneliti apakah variable-variabel tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan membayar hutang jatuh tempo (DSR) suatu PDAM. Model penelitian yang digunakan adalah "regresi berganda dengan dummy variable". Dimana sebagai variabel independent adalah DER, ROA, BPH, KA sedangkan variabel dependent adalah DSR dan sebagai dummy variabel adalah golongan/ klas PDAM.Berdasarkan hasil penelitian temyata nilai DER, ROA dan BPH secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan membayar hutang jatuh tempo. Namun demikian nilai koeffisien determinan (R square) menunjukkan nilai 33,6 %, yang berarti bahwa 33,6 % dari nilia DSR dipengaruhi oleh DER, ROA dan BPH. Sisanya sekitar 66,4 % dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan KA berpengaruh signifikan terhadap BPH, sehingga secara tidak langsung KA berpengaruh terhadap DSR.Hubungan antara DSR dengan DER, ROA dan BPH adalah bahwa pada saat nilai DER, ROA. dan BPH rendah sekali maka DSR bemilai 383,043 %. Dengan mengasumsikan nilai ROA dan BPH tetap, maka setiap perubahan DER sebesar 1 % akan menurunkan nilai DSR sebesar 0,421 %. Kemudian dengan mengasumsikan nilai DER dan BPH tetap, maka setiap peningkatan nilai ROA sebesar 1 % akan menyebabkan peningkatan DSR sebesar 3,365 % dan dengan mengasumsikan nilai DER dan ROA tetap maka setiap peningkatan BPH sebesar 1 % akan menurunkan nilai DSR sebesar 1,881 %. Hubungan antara BPH dengan KA berkorelasi positif, bila KA naik 1 % maka akan dapat meningkatkan rasio BPH sebesar 0,658 %.Besar kecilnya PDAM tidak berpengaruh terhadap kemampuan membayar hutang jatuh tempo. Sedangkan terhadap nilai BPH besar kecilnya PDAM berpengaruh signifikan, dimana semakin besar PDAM akan semakin kecil nilai BPH.

---

This research to know the influence of debt to equity ratio, return on asset ratio, cost price ratio per cubic meters of water and unaccounted for water to debt service ratio of Indonesian PDAMs, and to know that variables can to prediction of debt service ratio of PDAMs and to know the influence of PDAMs company size for debt service ratio.The research model is "multiple regressions with dummy variable". The independent variables are DER, ROA, CPR and UFW; the dependent variable is DSR, the dummy variable is size of PDAM Company.According to the research, DER, ROA and CPR significant influence for DSR. But the value of determinant coefficients (R-square) is 33.6 %, that meaning 33.6 % of DSR impacted by DER, ROA, CPR and 66.4 % residue of that impacted by the others factor_ UFW significant influence for CPR, so indirectly UFW influence for DSR.If value of DER, ROA, and CPR are very low, so DSR value will be 383.043 %. If assumpted of ROA value and CPR value are fix, so increasing of DER 1 %, will be decrease DSR value 0.421 %. Than if assumpted of DER value and CPR value are fix, so increasing of ROA 1 %, will be increase DSR value 3.365 % and if assumpted of DER value and ROA value are fix, so increasing of CPR I %, will be decrease DSR value 1.881 %. The correlation of CPR and UFW is positive; increasing of UFW value will be increasing of CPR, if 1 % increasing of UFW will be increasing of CPR 0.658 %.The size of PDAM not significant influence to debt service ratio. Otherwise the size of PDAM significant influence to PCR."