Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usahasuatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalamdunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021,terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusanmasalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadappenyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut olehOJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalampenyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsiini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajianmenyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untukmeninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yangPerizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakankasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapanketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yangperizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telahmembuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yangperizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kreditbermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus olehTim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"Potensi negara menjadi produsen ikan terbesar di dunia salah satu nya dimiliki Indonesia yang dimana memiliki industri perikanan yang cukup makmur dapat dilihat dengan jumlah populasi perikanan diindonesia mencapai 12.5 juta ton per tahun yang diambil para nelayan menggunakan kapal ikan. Pentingnya kapal untuk meningkatkan populasi perikanan, dibutuhkan pengembangan atau inovasi guna mendapatkan performa kapal yang lebih baik dalam segi hambatan, stabilitas ,olah gerak dan lain-lain. Dengan adanya inovasi kapal pelat datar jenis semi-trimaran banyak para nelayan yang terbantu dikarenakan manufaktur yang mudah dan murah dalam pemeliharaannya. Namun kapal pelat datar juga memiliki kekurangan yaitu hambatan yang harus diperhatikan. Maka dari itu diperlukan modifikasi pada desain pelat datar khususnya bagian haluan yang dibuat menjadi streamline atau dalam tugas akhir ini kapal ikan 5GT Model B. Pada desain tersebut dilakukan pengujian simulasi CFD dan eksperimen uji tarik untuk mengetahui nilai hambatan total dalam 3 kondisi yaitu ketinggian draft 50%,75% dan 100%. Pengujian dilakukan pada kecepatan 4 - 8 knot untuk kapal ukuran asli dan untuk ukuran model 1:10 mengikuti variasi indikator alat dimmer. Hasil pengujian simulasi CFD menggunakan Ansys Fluent pada kondisi 1 memiliki perbedaan paling besar 70.7% , pada kondisi 2 memiliki perbedaan 36.9% dan pada kondisi 3 memiliki perbedaan 10.5% dibandingkan dengan pengujian eksperimen uji tarik pada nilai hambatan total kapal ikan 5GT Model B.

---

The potential of a country to become the largest fish producer in the world is evident in Indonesia, which has a thriving fishing industry. Indonesia's fishing population reaches 12.5 million tons per year, with fishermen using fishing vessels to harvest the abundant marine resources. The importance of vessels in increasing fish populations necessitates development and innovation to achieve better vessel performance in terms of resistance, stability, maneuverability, and more. The innovation of semi-trimaran flat plate vessels has greatly assisted fishermen due to their ease of manufacturing and low maintenance costs. However, flat plate vessels also have drawbacks, particularly in terms of resistance, which needs to be addressed. Therefore, modifications are needed in the design of flat plate vessels, specifically in the bow section, which is streamlined in this final project, known as the 5GT Model B fishing vessel. In this design, CFD simulation testing and experimental towing tests were conducted to determine the total resistance values in three conditions: draft heights of 50%, 75%, and 100%. The testing was carried out at speeds ranging from 4 to 8 knots for the full-scale vessel, while for the 1:10 scale model, it followed variations in the dimmer indicator. The results of the CFD simulation using Ansys Fluent showed the largest difference in condition 1, with a difference of 70.7%, condition 2 had a difference of 36.9%, and condition 3 had a difference of 10.5% compared to the experimental towing test for the total resistance of the 5GT Model B fishing vessel."

"A new property right known as the coastal waters commercial use right (Hak Pengusahaan Pengairan Pesisir (HP-3)) introduced by Law No. 27 of 2007 regarding the Management of Coastal and Small Island Areas has been ruled inoperative by the Constitutional Court. The decision raises a question as to whether the door has been closed to marketbased instruments that rely on property rights as a policy tool in natural resources management. This concern is relevant as legal developments in natural resources law internationally have moved away from traditional forms of regulation to focus on the creation of new statutory property rights such as fisheries rights, water use rights and rights associated with carbon sequestration. An exploration of theConstitutional Court?s decisionsuggests that a similar line of reasoning would not, and should not,arise in relation to other forms of property rights that the Government of Indonesia may seek to introduce in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan prevalensi TB pada pasien DM pada puskesmas wilayah DKI Jakarta. Penelitian memakai desain cross sectional dan melibatkan subyek penelitian sebanyak 291 pasien DM. Pengukuran status gizi dilakukan melalui indeks massa tubuh (IMT) dan rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP). Dari 291 pasien Prevalensi TB pada pasien DM sebesar 35,7%. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kejadian TB paru pada pasien DM terbesar pada status gizi kurang yang diukur dengan IMT yaitu sebesar 82,8% kemudian kejadian terjadinya TB pada DM terkecil pada pasien dengan Obesitas grade II sebesar 16,7%. Pada status gizi berdasarkan RLPP didapatkan pasien dengan status normal yang lebih besar mengalami kejadian terkena TB yaitu sebesar 50.7% dibandingkan dengan pasien obesitas yang positif TB sebesar 25.2%. Kesimpulannya, status gizi kurang berhubungan dengan prevalensi tuberkulosis dengan nilai p <0,001.

---

The association between Body Mass Index and Ratio of Waist-Hip Line with the Prevalence of Tuberculosis in Patients with Diabetes Mellitus who Have Been Taking Treatment at Community Health Centers in Jakarta. The purpose of this research is to obtain the prevalence of tuberculosis in patients with diabetes mellitus who have been taking treatment at community health centers in Jakarta and its association with nutritional state of the patients using cross sectional design. The number of patients who become the subjects of this research is 291. From 291 patients, 35.7% patients are diagnosed as TB patients. To measure of nutritional state of the patients two measurements are used: body mass index and ratio of waist-hip line. Based on body mass index, the number of patients with obesity who are diagnosed as TB is 82,2%, as the number of patients with obesity grade II state who are diagnosed as TB is 16,7%, and number of patients with under nutrition who are diagnosed as TB is 82.8%. Based on ratio of waist-hip line, number of patients with obesity who are diagnosed as TB is 25.2% and number of patients with normal state nutrition who are diagnosed as TB is 50.7%. As the conclusion, malnutrition status is associated with the prevalence of tuberculosis as the p value < 0,001."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi budaya organisasi dan kompetensimanajerial pada Kesatuan Brmob Polda Metro Jaya. Budaya organisasi menjadi salah satubagian dalam agenda reformasi Polri yang merupakan elemen penting dan strategis dalamtransformasi organisasi. Perubahan budaya organisasi tidak mudah sebab akan mempengaruhiperubahan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku individu didalam organisasi. Penelitianini menggunakan konsep Organizational Culture Assessment Instrument OCAI andManagement Skill Assessment Instrument MSAI yang dikembangkan oleh Cameron andQuinn 2006 .180 petugas kepolisian menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk menjawabpertanyaan didalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untukmendeskripsikan persepsi setiap responden terhadap budaya saat ini existing dan budayayang diharapkan preferred di dalam organisasi. Analisis kompetensi manajerialmenggunakan skala dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 pada setiap managerialbehaviour, managerial effectiveness, dan importance competencies. Akhirnya dari hasilpenelitian, bahwa petugas Satuan Brimob mengharapkan adanya perubahan budayahierarchy, clan, adhocracy dan market culture. Kemudian dalam kompetensi manajerial,pada budaya Clan kompetensi mengelola pengembangan anggota organisasi dinilai sangatpenting. Pada budaya Adhocracy,kompetensi mengelola perbaikan berkelanjutan lebihpenting. Kemudian budaya market ,kompetensi mengelola karyawan lebih penting dan padabudaya hierarchy kompetensi mengelola koordinasi lebih penting dibandingkan kompetensiyang lain pada budaya hierarchy.

---

ABSTRACTThis research is to examine the organizational culture and managerial competency ofBrimob unit at Metro Jaya Regional Police Department. The organizational culture is part ofthe national police reform agenda due to its strategic and important element in organizationtransformation. The changing of organizational culture is not easy because it will involve thechange in values, habit, mindset, and behaviour of the people in organization. This researchused the Organizational Culture Assessment Instrument OCAI and Management SkillAssessment Instrument MSAI developed by Cameron and Quinn 2006 .The 180 police officer and brigadier was selected as the samples in the study. Toanswer the research questions in the study, the research used descriptive analysis to describethe perception of respondents towards the existing culture and the preferred culture inorganization. The analysis of managerial competency used the five scale for each managerialbehaviour, managerial effectiveness and importance competencies. The results indicated thatthe police officer and brigadier police preferred hierarchy, clan, adhocracy and market cultureshould be improved. In terms of managerial competencies, managing the development ofother in Clan culture is more important. In adhocracy culture, managing continuousimprovement was more important. In market culture, energizing employees was moreimportant and in hierarchy culture, managing coordination was more important"

"This book presents the state-of-the-art in simulation on supercomputers. Leading researchers present results achieved on systems of the High Performance Computing Center Stuttgart (HLRS) for the year 2011. The reports cover all fields of computational science and engineering, ranging from CFD to computational physics and chemistry, to computer science, with a special emphasis on industrially relevant applications. Presenting results for both vector systems and microprocessor-based systems, the book allows readers to compare the performance levels and usability of various architectures. As HLRS operates not only a large cluster system but also one of the largest NEC vector systems in the world, this book also offers excellent insights into the potential of vector systems. The book covers the main methods used in high-performance computing. Its outstanding results in achieving highest performance for production codes are of particular interest for scientists and engineers alike. The book comes with a wealth of color illustrations and tables of results."