Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menggambarkan mengenai bagaimana peran solidaritas sosial dalam menjamin kesejahteraan pekerja sektor informal, dengan kasus dua usaha warung makan yang berada di Kober, Kelurahan Pondok Cina, Depok. Hasil temuan lapangan menggambarkan bahwa solidaritas sosial suku bangsa menimbulkan tanggung jawab moral yang pada akhirnya mendorong pemilik warung makan untuk memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yaitu berupa pemenuhan terhadap kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, sarana kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, tabungan, dan jaminan sosial, serta kesejahteraan spiritual.

---

This thesis is describing the phenomenon about how is the role of the social solidarity in assuring the welfare for the informal workers sector, with a case study of two eating place in Kober, Pondok Cina, Depok. And the result shows that the social solidarity of ethnics creating a moral responsibility that finally driven the owner to give attention to their worker's welfare, in a forms of providing them food, clothes, a place to stay, health care, education, transportation, recreation, saving, worker's social security, and spiritual walfare."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi.Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik.Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal.Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha.Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal (studi deskriptif pada desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat desa menggunakan tiga tahapan pemasaran sosial dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pertama, tahap analyzing the social marketing environment dimana terdapat kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah, dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait program. Kedua, tahap researching and selecting the target adopter population dimana terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek pengetahuan dimana masyarakat lebih mengetahui program BPJS kesehatan dibandingkan BPJS ketenagakerjaan; aspek sikap dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program; aspek perilaku dimana pada masyarakat yang tertarik disebabkan oleh adanya pencairan dana program, sosialisasi, pembagian kupon sembako murah, serta adanya kebutuhan program. Sedangkan pada masyarakat yang tidak tertarik disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa program mendukung kematian, kekhawatiran dana tidak cair, serta iuran program terlalu berat. Ketiga, tahap designing social marketing objetives and strategies yang mencakup tiga hal yaitu total biaya pemasaran dimana perangkat desa memanfaatkan momentum acara tertentu yang disisipi dengan sosialisasi program sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pada lingkup bauran pemasaran terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek produk berupa ide sosial; aspek harga berbentuk pengorbanan berupa uang, waktu, dan usaha; aspek tempat/distribusi terdapat empat bagian meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, berbagai mekanisme pendaftaran, dan berbagai mekanisme pembayaran; aspek promosi terdapat berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kepesertaan yaitu melalui organisasi penjualan dengan cara membuat segmentasi sosialisasi dengan berbagai metode dan komunikator, melalui iklan gapura desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan promosi penjualan dengan cara pembagian kupon sembako murah, serta dengan mendaftarkan masyarakat pada program gratis bayar iuran 3 bulan pertama. Pada lingkup alokasi pemasaran didasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemasaran sosial yaitu perangkat desa yang dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pada proses perubahan perilaku masyarakat terdapat empat elemen pokok yang terdiri dari inovasi dimana terdapat aspek kerumitan produk dan aspek tipe keputusan yang terdiri dari opsional dan kolektif; elemen saluran komunikasi terdiri dari komunikasi massa dan interpersonal; elemen jangka waktu yang bervariasi berdasarkan beberapa faktor pertimbangan; serta elemen sistem sosial berupa faktor struktur sosial, peran pemimpin dan agen perubahan. Selain itu, terdapat lima tahapan dalam proses perubahan perilaku yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap konfirmasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga sikap yang ditunjukan oleh masyarakat pada setiap tahapannya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang berkembang dalam program BPJS Ketenagakerjaan baik yang berasal dari internal maupun ekternal. Kendala yang berkembang dari internal antara lain yaitu faktor ketergantungan, faktor predisposisi, serta munculnya faktor waktu sebagai temuan baru penelitian. Sedangkan faktor kendala yang berkembang dari eksternal yaitu faktor pemungkin perubahan. Sejumlah upaya dan rekomendasi juga ditemukan dalam penelitian ini.

---

This study discusses the strategy of village officials to increase community participation in employment social security program in the informal sector (descriptive study of labor social security aware village of Kadugenep Village, Petir District, Serang Regency) and the obstacles faced by the program. This study uses a qualitative approach and is a descriptive research type. Data collection techniques used were literature study, in-depth interviews, field observations, and documents review. The results showed that village officials used three stages of social marketing in carrying out the employment social security program. First, the stage of analyzing the social marketing environment where there was a condition of low community knowledge, and there was community distrust related to the program. Second, the stage of researching and selecting the target adopter population where there are three developing aspects. Those aspects are: the aspect of knowledge where the public is more aware of the health security program than the employment security program; attitude aspect where there are people who are pros and cons to the program; behavioral aspect where some people are interested and not interested because of some interesting driving factors. Third, the stage of designing social marketing objectives and strategies that include three things, namely: First, the total marketing costs in which the village officials utilizes the momentum of a particular event which is inserted with program socialization; second, the scope of the marketing mix where there are four developing aspects, namely the product aspect in the form of social ideas, the price aspect in the form of sacrifice in the form of money, time, and effort; the site/distribution aspect where there are four sections covering technical guidance, promotion, various registration mechanisms, and various payment mechanisms; and the last one is the aspect of promotion where there are various promotional efforts in order to increase membership. And the third thing is the scope of marketing allocation which is based on the actors involved in the social marketing process. Furthermore, in the process of changing people's behavior there are four main elements consisting of innovation element; element of communication channel; time period element; and social system element that consists of factors such as social structure, the role of leaders and agents of change. In addition, there are five stages in the behavior change process, namely the knowledge stage, the persuasion stage, the decision stage, the implementation stage, and the confirmation stage in which there are things done by village officials and there are also the attitudes displayed by the community at each of these stages. In this study there are also obstacles that develop in the employment social security program, both internal and external. Factors that develop from internal constraints include dependency factors, predisposing factors, and the emergence of time factor as new research finding. While the constraints that develop from the external factor is the enabling factor for change. Several efforts and recommendations were also found in this study.

"

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."