Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya dunia perpustakaan meiliki cakupan tugas yang sangat luas. Perpustakaan dan pustakawan adalah dua sisi mata uang yang artinya tidak ada perpustakaan tanpa pustakawan. Namun kesan masyarakat terhadap pustakawan cukup miring karena masyarakat masih menganggap pustakawan sebagai sesuatu yang eksklusif dan kajian ilmiah pustakawan masih dianggap sulit untuk diterapkan di masyarakat. Ada juga pandangan bahwa jabatan pustakawan kurang menarik karena tidak mimiliki nilai ekonomis secara langsung dan masih kurangnya respon pemerintah terhadap pustakawan. Keluhan para asisten pustakawan antara lain minimnya nilai angka kredit untuk memenuhi unsur tugas pokok untuk penilaian kerja. Penempatan dan kepangkatan yang tidak kompetitif yang menyulitkan pustakawan untuk mendapatkan lompatan karir, obyektifitas penilaian dari tim penilai, dan kesulitan mengumpulkan alat bukti. Ketika minat masyarakat semakin tinggi untuk menjadi seorang pustakawan, maka pemerintah harus berbenah diri dalam menyiapkan perangkat aturan yang kondusif, dinamis, dan profesional."

"Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktifitas. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi.Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca desentralisasi melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) tahun 2007 sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai program pelaksanaan JKJ, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program JKJ tahun berikutnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masukan secara keseluruhan dapat didayagunakan dengan baik, walaupun pada sumber daya manusia perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi terutama dari segi kuantitas dan diperlukan adanya peningkatan kualitas baik terutama kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kerja yang dilakukan. Unsur proses yang dilakukan Bapel JKJ dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan juga telah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Unsur luaran memperlihatkan hasil yang cukup baik, yaitu meningkatnya tingkat kepesertaan program walaupun tidak signifikan, akan tetapi moral hazard masih ditemukan pada pemberian pelayanan kesehatan oleh PPK."

"Penelitian tatakrama masyarakat di Desa Air Kuning menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk mengkaji permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatakrama masyarakat di Desa Air Kuning, memiliki wujud, fungsi, dan makna bagi kehidupan warga masyarakatnya. Wujud tatakrama, diantaranya: tatakrama terhadap orang tua (orang yang dituakan), tata krama makan dan minum, tatakrama berpakaian, dan yang lainnya. Fungsi tata krama adalah dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam mengatur dam menata kehidupan masyarakatsedangkan makna tatakrama adalah dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada warga masyarakat, dalam bersikap dan berperilaku. Di samping itu, makna tatakrama dapat meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri bagi warga masyarakatnya dalam bersikap dan berperlaku. Pelaksanaan tatakrama oleh warga masyarakat di Desa Air Kuning dilakukan baik di dalam lingkungan kerabat, maupun luar lingkungan kerabat."

"Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat."

"Pengelolaan air irigasi berhubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan di suatu negara. Di Belanda dikenal melalui waterschappen yang pengernbangannya didasari oleh mekanisme desentralisasi fungsional. Di negara berkembang, menurut pakar-pakar pemerintahan daerah hampir dirancukan oleh konsep delegasi seperii diakui oleh Cheema, Rondinelli dan Nellis.Di negara-negara maju seperti Belanda, Jepang, USA, dan Jerman pengembangan praktek lembaga semaoam ini ditandai oleh sifat-sifat otonom yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam konstelasi sistem administrasi negaranya Lembaga ini bersifat khusus dan otonom di tingkat lokal mengerjakan fungsi yang spesifik. Baik di negara Kesatuan maupun negara Federal terdapat lembaga tersebut. Lembaga ini pertanda sebagai kompleksnya sistem administrasi negara dimana persoalan sosial-ekonomi masyarakat tidak melulu diselesaikan oleh tingkatan pemerintahan yang selama ini dikenal, melainkan dapat dikernbangkan Iembaga khusus yang otonom tersebut.Penelitian ini membandingkan antara praktek pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, serta di Hulu Langat Malaysia. Alasan mengangkat ketiganya adalah sama-sama menangani persoalan air irigasi. Malaysia telah lama mengembangkan dewan sumberdaya air di tingkat Nasional dan Negara Bagian. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antar obyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya seoara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupatenf Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia.Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Disamping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktek bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengaran ke dalam praktek desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenunnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing Praktek desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktekkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Sementara itu, pengaturan kawasan khusus pada level makro pun tidak terkait dengan fungsi irigasi. Hal ini disebabkan oleh adanya daya dukung ekonomi politik yang rendah dari sektor irigasi pada umumnya dan irigasi tersier pada khususnya.Implikasi akademik dan praktis dari penelitian ini adalah bahwa konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah dalam wacana akademik Indonesia khususnya memerlukan pengembangan konsep desentralisasi fungsional secara komprehensif terkait konstruksi adminisrasi negara. Kuatnya wacana desentralisasi teritorial menjadi penyebab konstruksi distribusi urusan irigasi hanya berpaku pada model distnbusi pada lingkup desentralisasi teritorial.Selanjutnya perlu dilakukan penelilian mengenai daya jangkau organisasi ingasi Subak dan dharma tirta, disamping penelitian-penelitian terhadap perlunya mengotonomikan organisasi tersebut pada jenjang yang cukup radikal yang menempatkan petani sebagai bagian dalam proses pengisian struktur politik terlepas dari pemerintahan daerah yang selama ini ada. Penelitian mengenai dampak (ekstmalitas) organisasi pengelola irigasi perlu dilakukan bersamaan dengan uji kepentingan atau nilai strategis kelembagan tersebut bagi masyarakat. Kajian terhadap sektor Iain pun memungkinkan untuk dilakukan.Terhadap aras empirik, Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian serta pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar Iebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda diperlukan dalam kerangka kepentingan kemajuan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat tergantung kepada urusan irigasi di Indonesia.

---

Irrigation management closely relates to the distribution of functions among levels of government. It also has a hierarchical system from primary to tertiary level of cannal. The jurisdiction of the irrigation management creates a territory which does not always be symmetric with the administrative governmental area. This nature of irrigation implies an ambiguity of some existing institutions for tertiary water irrigation management at the grassroot level in term of decentralization and local govemment in Indonesia.In the Netherlands, there are waterschappens instititution which have been established based on functional decentralization for managing irrigation. In the developing countries, functional decentralization has been mis-interpreted by delegation concept according to Cheema, Rondinelli and Nellis_ Functional decentralization in developed countries such as Netherland, Japan, USA, and Germany, are indicated by the existence of autonomous body in the local level. This institution is specific in the nature according to the function should be carried out.Within both the Unitary state and the Federal state, the aformentioned institution can be established to retiect the complexity of the state. It shows that social and economic problems can be managed not only by local government based on territorial decentralization as ordinary local public body, but also by local institution based on functional decentraiization mechanism as special local public body.This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in govemmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments.Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools.This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deooncentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia.At the micro level, it is showed that there are some failures in tertiary irrigation management. These failures were results from macro level condition on distribution of functions among levels of govemment that were being developed just based on territorial decentralization concept. This condition created a weak tertiary irrigation institution. Meanwhile, special territory which developed according the law number 32 of 2004 on Local Governance does not relate to irrigation function- lt happened because of low political economic capabilities of irrigation sector, especially in tertiary irrigation level.There are some academic and practical implications of this research. First, the discourse on decentralization and local government in Indonesia should be developed towards the concept of functional decentralization. Strong discourse on territorial decentralization an sich caused the distribution of functions among levels of government limited to this model distribution of functions in Indonesian local govemment.Second, advanced research for analyzing tapering of Subak or Dharma Tirta should be conducted, rather than research that analyze the urgency of this organization's autonomy to radical stage which place the farmer as a part of political structure. Future research on irrigation management should be conducted with regards to its positive as well as negative externalities.Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"Sejak tahun 2004, Perpustakaan UI mulai mencanangkan program information skills bagi sivitas akademika UI dan tahun 2005 Perpustakaan UI berhasil membuat modul untuk pelatihan information skills. Tujuan utama pembuatan modul information skills tersebut adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada pengguna perpustakaan untuk dapat mengidentifikasi, mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pustakawan mengenai program information skills dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan program tersebut di UI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena metode ini lebih tepat untuk menggali persepsi informan mengenai topik yang dibahas. Peneliti mewawancarai 13 pustakawan dari 13 fakultas di lingkungan UI (10 orang kepala pustakawan dan 3 orang pustakawan rujukan). Model operasional menggunakan model SCONUL. Model ini berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan dan menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan sangat memahami pentingnya program information skills di perguruan tinggi untuk mendukung visi universitas menghasilkan lulusan berkualitas dan menjadi pembelajar seumur hidup.Tanggapan informan terhadap program information skills mencakup hal-hal berikut :1) Program information skills adalah bagian dari information literacy2) Program information skills adalah bagian dari pendidikan pengguna yang dirancang secara sistematis dan lebih mendalam.3) Information skills mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara tepat dan efektif.4) Information skills bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan pengguna dalammengelola informasi dan mencegah pengguna melakukan tindakan plagiat.5) IS membutuhkan pengetahuan mengenai perpustakaan (basic library skills) danketrampilan teknologi (IT skills).6) Modul information skills UI cukup lengkap dan mencakup semua materi dalaminformation skills, namun belum spesifik sesuai kebutuhan semua fakultas.7) Program information skills merupakan tanggung jawab pustakawan sebagai penyediainformasi dan sebagai partner staf pengajar dalam penyelenggaraan prosespembelajaran di perguruan tinggi.8) Pustakawan yang mengajarkan information skills harus memiliki kemampuan soft skills, hard skill dan memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau menguasai berbagai macam sumber-sumber informasi serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.9) Pustakawan harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik mengenai perkembangan ilmu, khususnya subjek ilmu di fakultasnya masing-masing.10) Pustakawan berperan sebagai fasilitator atau intermediary (perantara) bagi pengguna.Hasil wawancara menunjukkan bahwa program information skills di UI belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh Perpustakaan UI. Para informan mengakui bahwa banyak kendala yang dihadapi di lapangan yang membutuhkan tindakan lebih serius dari lembaga. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:1) Keterbatasan SDM yang mampu mengajarkan IS kepada pengguna. Pustakawan di lingkungan UI tidak semuanya dapat diandalkan mengajarkan keahlian informasikepada pengguna.2) Kebijakan yang tidak mendukung dari pimpinan dan staf pengajar.3) Fasilitas yang tidak memadai (komputer, akses Internet),Melihat kendala-kendala diatas, Perpustakaan UI perlu melibatkan dosen dan mahasiswa untuk menjalankan program information skills. Hal ini dapat ditempuh dengan memasukkan program information skill dalam kurikulum pendidikan dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti BEM atau Senat Mahasiswa. Perpustakaan UI juga harus dapat memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di tiap fakultas memadai untuk membuka kelas information skills. Supaya kegiatan dapat dilakukan, perlu pendekatan resmi kepada pimpinan fakultas karena hal ini menyangkut fasilitas kegiatan akademik.Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah promosi terus menerus terhadap sivitas akademika UI dan mengorganisir pelaksanaan program tersebut secara terpadu.

---

In 2004, the library of the University of Indonesia decided to introduce training in information skills to the academic community. In 2005, the UI Library UI prepared a module for training in information skills. This module aims especially at giving library users the knowledge and skills to identify, access, evaluate and use information effectively. This research is based on a survey of UI librarians concerning their perceptions about the training program and the constraints faced in applying it at UI. The research method is qualitative because this method is more appropriate for probing perceptions in regard to the topic. The researcher interviewed .13 Librarians from 13 faculties at UI (10 Library directors and 3 reference librarians). The SCONUL model was used to guide the researcher in raising question and conducting analysis.Results show that all informants have a good understanding of the importance of the program on information skills in support of the vision of a high-quality university graduate who becomes a lifetime learner. Responses included the following:1. The program of information skills is part of information literacy.2. A program information skill is a kind of consumer education designed in a systematic and thorough way.3. Information skills include the ability to access, evaluate and use information precisely and effectively.4. Information skills aim to increase consumer skills in managing information and avoiding plagiarism.5. IS requires a knowledge of basic library skills and information technology skills.6. The UI information skills program is comprehensive enough and includes all the relevant materials in information skills, but has not yet been adapted to the needs of each faculty.7. The program in information skills is a responsibility of librarians, who serve as resources of information and as partners of teaching staff in managing the study process in college.8. Librarians who teach users need to have soft skills, hard skills and a background in library science, together with good communications skills.9. Librarians need to have a good knowledge of scientific development, especially in regard to one's own faculty.10. Librarians need to function as facilitators or intermediaries for users.Survey results indicate that the UI program in information skills has not yet been implemented as expected by the UI Library department. As a group, the informants mentioned many constraints requiring more serious action from the [which?] institute. These include:1. Limited skills on the part of librarians. Not all of them have the mastery needed to teach information skills to users2. Policies that are not effectively supported by leaders and teaching staff3. Inadequate facilities (computers, Internet access).Considering these constraints, the UI Library department needs to involve students and teachers in the program for developing information skills. This could be accomplished by introducing an IS program in the regular curriculum, and collaborating with student organizations, including the BEM and Student Senate. The Library Department also needs to ensure that equipment and facilities are provided in every faculty to support classes in information skills. In order that this support be obtained, a formal approach to faculty leaders is needed. On this basis, the IS program can be promoted to the entire academic community and implemented in an integrated way."

"Dewasa ini, kemajuan ilmu dan teknologi telah menghadirkan perubahan yang begitu signifikan. Keadaan yang semula penuh kesederhaan kini berubah menjadi sangat modern. Ilmu membantu kehidupan manusia menjadi lebih dinamis karena keadaan sosial di suatu lingkungan masyarakat berkaitan erat dengan ilmu. Konflik sosial serta keadaan ekonomi rendah di suatu masyarakat dapat dipecahkan dengan ilmu dan teknologi. Konflik sosial dan ekonomi menjadi tertarik untuk dikaji melalui disiplin ilmu teknik sipil. Dalam dunia konstruksi, kotoran sapi dapat didaur ulang menjadi material bangunan, yakni sebagai pengganti batu bata. Selain upaya memecahkan konflik sosial masyarakat., batu bata kotoran sapi juga dapat menjawab masalah ekonomi masyarakat karena mampu menyediakan lapangan kerja dalam pemanfaatan limbah kotoran sapi."