Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kembali ke Nagari di Sumatera Barat merupakan respon lokal terhadap reformasi di Indonesia setelah rezim otoritarian Soeharto (1966-1998). Kebijakan Kembali ke Nagari ini dalam aspek tertentu dapat dipandang sebagai legitimasi dan strukturisasi peran perempuan Minangkabau di ranah publik, terlepas dari dominannya laki-laki sepanjang proses perumusan kebijakan, dan penguatan adat yang membebani perempuan. Legitimasi ini secara struktural telah memperluas wilayah peran perempuan Minangkabau yang dahulunya hanya di wilayah domestik (kaum) menjadi wilayah publik (Nagari). Adat Minangkabau menetapkan bahwa perempuan mempunyai peran sentral di dalam kaumnya dengan kedudukan sebagai Bundo Kanduang. Peran sentral perempuan Minangkabau di dalam kaum tersebut dengan kembali ke nagari secara implicit juga mendapatkan penguatan kembali. Posisi penting Bundo Kanduang dalam struktur masyarakat minangkabau ini idealnya dapat menjadi modal dasar bagi perempuan Minang untuk masuk ke ranah publik. Sehubungan dengan itu Kembali ke Nagari dapat diartikan sebagai terbukanya ruang baru bagi peran dan partisipasi perempuan Minangkabau di Nagari terutama dalam bidang politik dan pemerintahan, di samping bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya. Terbukanya ruang sosial baru bagi partisipasi dan reposisi perempuan di ranah nagari (publik) dalam realitasnya tidaklah mudah untuk diisi dan dimanfaatkan oleh perempuan Nagari. Selain karena faktor-faktor internal seperti: kapasitas perempuan, tokoh-tokoh perempuan, kesadaran perempuan. organisasi perempuan, keberhasilan perempuan dalam mengakses posisi-posisi strategis di nagari juga sangat tergantung kepada kultur dan keterbukaan elit laki-laki di nagari baik niniak mamak, alim ulama maupun cadiak pandai (elit adat, elit agama, cendikiawan) yang dalam cukup banyak kasus masih bias gender.

---

The policy of returning to Nagari (Kembali ke Nagari) in West Sumatera is a responsive local policy to reform in Indonesia in post-Soeharto`s authoritarian regime (1966-1998). This policy of Kembali ke Nagari in a certain aspect can be viewed to justify and to re-structure the role of Minangkabau women in public domain vis-à-vis the dominant roles of Minangkabau men in making decisions/policies and in reinforcing cultural values to village communities. The policy of Kembali ke Nagari has extended the roles of Minangkabau women as Bundo Kanduang (the clan`s chief), to Nagari leader (Wali Nagar/ sub-district leader) and other public roles. In other words, the policy of Kembali ke Nagari is a new opportunity to Minangkabau women to participate in politics, government and economy in the local level. But it is not easy for woman to participate and reposition in public area so that the openness of structure has not been utilized by Nagari organization and success of woman in assessing the strategic position in Nagari, is also depends on the culture and openness of elite man in Nagari such as the leader of tribe, the man of religion and experts who have the gender bias perspectiveness."

"Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan.

---

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit Air is weakening and declining."

"Latar Belakang. Perubahan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau saat ini sudah menjadi sebuah realita sosial. Menguatnya ikatan keluarga batih turut mengurangi peran mamak. Mamak lebih mengutamakan mengurus keluarga batihnya daripada keluarga besarnya. Bergesernya peran mamak di Minangkabau mempengaruhi tatanan sosial hubungan kekerabatan pada keluarga besar. Hubungan mamak dan kemenakan sudah tidak sekuat dulu. Kepentingan kemenakan tidak lagi terpenuhi dengan seharusnya. Perubahan fungsi mamak yang terjadi dewasa ini pada prinsipnya tidak menyalahi aturan adat, selama dapat memposisikan diri antara kepentingan anak dan kemanakan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan mamak dan kemenakan saat ini menurut adat di Nagari Ampang Tareh. Metode. Karya skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian, menggunakan teknik pengumpulan data berupa participant observation dan wawancara mendalam. Kesimpulan. Hubungan mamak dan kemenakan tidak sekuat dulu. Hal ini disebabkan karena menguatnya hubungan mamak dan anak kandung.

---

Background. Changing the role of mamak in the Minangkabau community has became a social reality.Strengthening of nuclear family reduce the role of mamak to nephew. Mamak prefers taking care of hisnuclear family rather than his extended family. The shifting role of mamak in Minangkabau affects the socialstructure of kinship relations in extended families. The relationship between mamak and nephew is not asstrong as before. Nephew's interests are no longer fulfilled as they should. Changing in mamak functions thatoccur today in principle do not violate customary rules, as long as they can position themselves between theinterests of children and children. Objective. This study aims to describe the current relationship betweenmamak and nephew according to adat in Nagari Ampang Tareh. Method. This thesis uses qualitative researchmethods and studies, using data collection techniques in the form of participant observation and in-depthinterviews. Conclusion. The relationship between mamak and nephew is not as strong as before. This is due tothe strengthening relationship between mamak and biological children."

"Perempuan Minangkabau termasuk yang berada di Nagari Taeh Baruah salah satu nagari asli Minangkabau berada di bawah sistem matrilineal yang secara ideal mengatur posisi perempuan menjadi istimewa. Berbeda dengan perempuan yang berada di bawah sistem patrilineal, perempuan Minangkabau dianggap memiliki posisi dominan dan ideal dalam masyarakatnya, namun demikian sistem matrilineal tidak menjamin perempuan Minangkabau terlepas dari pengaruh kuasa yang berasal dari berbagai pihak. Salah satu kuasa yang terlihat adalah dari transformasi penutup kepala perempuan Minangkabau seiring dengan berubahnya rezim dan zaman. Perubahan ini tidak hanya terkait akan budaya berbusana namun juga terkait dengan berbagai kuasa yang mempengaruhi tatanan hidup masyarakat Nagari Taeh Baruah. Penelitian ini mengambil rentang waktu dari 1950an hingga 2017 dengan mengambil fokus di Nagari Taeh Baruah, sehingga ditemukan pola kuasa yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain pola kuasa dalam penelitian ini juga ditemukan bagaimana cara masyarakat matrilineal Nagari Taeh Baruah dalam menegosiasi berbagai kuasa yang dilekatkan pada tubuh perempuan.

---

Minangkabau women, including those who live in Nagari Taeh Baruah, one of the native Minangkabau nagari, lived under a matrilineal system which ideally regulates the position of women to be special. According to Minangkabau custom, rules governing the position of women are considered ideal where the culture of Islamic patriarchy meets the culture of Minangkabau matriarchy. However, in reality Minangkabau women in Nagari Taeh Baruah remain subject to the ambient powers government regulation, among other things. This can be seen from how women in Nagari Taeh Baruah have been subjected to regulations on how to wear head covering along with the changing regime and era. This change is not only related to the culture of dress, but also related to various powers that influence the living arangements of the people of Nagari Taeh Baruah. This study took a span of time from 1950s to 2017 by focusing on Nagari Taeh Baruah, so that a pattern of power occurred from time to time. In addition to the pattern of power in this study also found how matrilineal community in negotiating various powers attached to the female body."

"Perpustakaan nagari is the institution information based on local content with purpose to collect, mantain, preservation and dissemination indegenous knowledge of minangkabau society. Perpustakaan nagari is different from the other libraries because perpustakaan nagari are in the nagari government system based on customs and culture of minangkabau. The function of perpustakaan nagari are: (1) storage; (2) educton; (3) information; (4) research; (5) culture; (6) recreation and (7) transformation of indegenous knowledge. The importance of perpustakaan nagari became the culture information central of minangkabau are (1) perpustakan nagari based on minangkabau culture and exist only in the west sumatera (2) perpustakaan nagari became institution transformation from oral tradition into a written. The constraints of perpustakaan nagari be a central of culture information minangkabau are (1) perpustakaan nagari equated with the village library (2) don't have librarian (3) skill of staff who manage perpustakaan nagari not good (4) participation of community to develod perpustakaan nagari is very low"