Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"What is the appropriate role of intelligence in the making of national security policy? Most members of the national security community bring to their roles a preconceived and mostly subconscious view on this issue, which view seems so obvious to its holders, that they rarely see reason to raise the question. Even within the U.S. Intelligence Community, where the subject is discussed more frequently, it is usually approached as part of an academic discussion, and only rarely as part of the planning and execution of normal support to the national security policy process."

"Kajian-kajian tentang pelacuran di Indonesia,seperti halnya penelitian gender dan perempuan pada umumnya, lebih terfokus pada masa abad ke-20. Kajian-kajian tersebut memfokus pada konteks lokal yang spesifik dan kurang melakukan perbandingan secara lebih luas. Tulisan ini mencoba memberikan dasar historis dan komparatif yang lebih mendalam untuk mendiskusikan pelacuran di Indonesia dengan menempatkannya dalam kerangka perdagangan global di Asia Tenggara antara abad ke-17 dan 18...[...] Penelitian akhir-akhir ini tentang gender dan seksualitas hampir selalu melihat 'perubahan' sebagai sebuah fenomena modern. Tulisan ini berpendapat bahwa asal mula pelacuran di Indonesia dapat dilacak ke masa sebelum abad ke-19, pada masa ketika urbanisasi, perbudakan, kehadiran orang-orang asing, dan pertumbuhan komersialisasi mentransformasikan masyarakat-masyarakat lokal. Sampai sekarang, perempuan miskin dan tidak terdidik masih sering melihat partisipasi dalam perdagangan seks sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi mereka."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"The purpose of this study is to analyze the correlation between the new prostitution act and the continous in crease in the numbers of sexually transmitted disease patients since their implementation in 2004 , in addition to examining the change in the population of prostitution traders and the trend toward new kinds of sex industries...."