Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi utama pasar berjangka adalah sebagai sarana hedging dan sarana pembentukan harga (price discovery). Efektifnya fungsi pasar berjangka sebagai sarana hedging hanya dapat tercapai apabila fungsi price discovery dan tingkat konvergensi harga yang terjadi di pasar berjangka dapat berjalan dengan efektif.Berdasarkan hal diatas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan pengujian dinamika cash price dan cash equivalent price yang selanjutnya menjadi parameter terbentuknya price discovery dan tingkat konvergensi harga di pasar berjangka. Data penelitian yang digunakan adalah data transaksi harian komoditas emas dengan kode perdagangan GOL yang diperdagangkan di PT. JFX.Periode penelitian adalah 2 Januari 2007 sampai dengan 21 November 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian VAR/VECM. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pasar berjangka dapat melakukan fungsi price discovery dengan baik. Namun, tingkat konvergensi harga di pasar berjangka terjadi dengan sangat lambat (tidak efektif). Hasil penelitian ini mengindikasikan tidak efektifnya kontrak berjangka komoditas emas digunakan sebagai sarana hedging/lindung nilai.

---

The main functions of a future market are used as hedging facility and price discoverer. The effectiveness of future market as a hedging facility can be achived if only the function of future market as a price discoverer and the convergence rate in future market can be operating effectively.

From this problem, the intention of this studying is examining the dynamics of cash price and cash equivalent price which afterwards become parameter of price discovery process and convergence rate in future market. The research's data that used in this studying is the daily transaction data of gold future contract which have trading code as GOL traded in PT. JFX.

Research period consist from January 2nd 2007 until November 21st 2011. The method that used in this studying is VAR/VECM. This studying suggests that futures market in gold commodity can perform price discovery well. But the convergence rate in this future contract is very slow (ineffective). This result indicates that gold future contract in PT. JFX is a ineffective hedging facility."

"Dimasa datang, Bursa Komoditi Indonesia akan berKembang pesat seiring dengan komitmen Pemerintan untuK mengembangKannya dan potensi Indonesia sebagai produsen beragam komoditi bersKaia dunia. Oleh Karena itu, perlakuan akuntansi untuk transaksi futures contracts yang diperdagangkan dalam bursa komoditi menjadi penting dipanami. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme perdagangan clan perlakuan akuntansi untuk transaksi futures contacts. Peneiitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk meningkatkan pemahaman atas mekanisme perdagangan di bursa komoditi. Sebagian besar peneIitian meialui studi kepustakaan, karena bursa komoditi di Indonesia belum dapat menjadi rujukan bagi transaksi futures contracts. Futures contract berbeda dengan forward contract dalam hal standarisasi kontrak, cara dan tempest kontrak diperdagangkan, serta pengakuan keuntungan dan kerugian kontrak. Motivasi individu atau perusahaan melakukan transaksi futures contract ialah untuk hedging, spekulasi dan arbitrasi. Perdagangan berjangka (futures trading) disebut pula perdagangan dengan marjin (margin trading) maksudnya transaksi yang terjadi dijamin oieh sejumiah uang (marjin) yang digunakan untuk menjaga agar kontrak tidak gagai (default). Perdagangan futures contract yang pada akhirnya diselesaikan melalui penyerahan fisik komoditi hanya sekitar 2% dari total volume perdagangan. Pembahasan akuntansi dalam skripsi ini berpedoman pada pernyataan I-ASB no. 80. Penilaian atas futures contract menggunakan metode market dan perubahan harga pasar dari futures contract non-hedging harus diaKul sebagai gain atau loss. Perubahan harga futures contract yang memenuni kriteria hedge dari aktiva atau pasiva harus diaKui sebagai penyesuai dari carrying amount untuk aktiva atau pasiva tersebut. Perubahan harga futures contract yang meng-hedge Komitmen perusahaan diaKui dalam peniiaian tansaksi yang akan memenuhi komitmen tersebut, perlakuan yang sama diterapKan pula bagi transaksi yang diantisipasi. Pengungkapan (disclosure) futures contract yang dipertanggunajawabkan sebagai hedge harus mencakup sifat/ karakteristik dari aktiva, pasiva, komitmen dan transaksi yang diantisipasi , serta metode akuntansi untuk futures contract."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran pelaku pasar yang berbeda dalam proses price discovery di pasar obligasi pemerintah. Price Discovery sangat penting dalam manajemen return dan risiko karena informasi terikat pada harga aset. Penelitian ini akan mencakup dua lapis pasar. Pertama adalah pasar interdealer dan kedua adalah pasar pelanggan. Penelitian ini mempelajari order flow mana yang memiliki dampak yang lebih besar dalam pembentukan harga di pasar obligasi pemerintah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada pasar obligasi pemerintah Indonesia berpengaruh pada pembentukan harga, namun dari dua lapis order flow yang mempengaruhi harga adalah order flow dealer jangka pendek dan order flow customer jangka pendek. Koefisien regresi order flow customer jangka pendek lebih berpengaruh kepada pembentukan harga hal ini menunjukan bahwa pada perdagangan obligasi tersebut terdapat informed customer. Sedangkan pada penelitian Valseth (2013) order flow dealer pada semua jangka waktu mempengaruhi pembentukan harga. Dalam perdagangan obligasi pemerintah Indonesia customer tidak hanya melakukan perdagangan berdasarkan pertimbangan likuiditas saja namun memiliki informasi dalam mengambil keputusan atau membuat portofolio investasi. Pada hasil penelitian peran dealer secara individual, dimana dalam penelitian ini dilakukan secara grup dealer. Menunjukan bahwa dealer memiliki peran secara heterogen dan memiliki segmen yang berbeda pula. Hal penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Valseth (2013) bahwa dealer berperan secara heterogen.

---

This study is try to conduct investigation about price discovery in Indonesia government bond market. Price discovery is very important to achieve return and  manage risk because information is tied to price of the asset. This research will cover two tier market, first tier is interdealer market and second tier is customer market. We study the dealer and customer order flow to identify which side that have greater impact in price formation in government bond market. The results show that from the two layers of order flow, the short-term dealer order flow and short-term customer order flow have role in price discovery process. Customer flow order regression coefficient is larger than the dealer order flow. Meanwhile Valseth study (2013) dealer order flow orders aggregatly affect daily yield changes. Customers trade not only trade based on liquidity but also have information in making decisions or making investment portfolios (informed customers). At the group dealer order flow, dealers have a heterogeneous role and have different segments. This result follows Valseth (2013) study that dealers play a heterogeneous role."

"Penelitian ini membahas PT Freeport Indonesia mulai sejak masa eksplorasi, pengesahan UU No.1 Tahun 1967 mengenai modal asing (UU PMA 1967) hingga tahun 1974 atau sebelas bulan setelah January Agreement 1974. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui komitmen Freeport Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan pada kurun waktu 1967-1974. Penelitian ini juga membahas urgensi UU PMA 1967 bagi pemerintahan Soeharto dan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Adapun kebaruan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis pembangunan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang selaras dengan Kontrak Karya generasi pertama. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik hingga historiografi, penelitian akan disusun berdasarkan data fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian bersandar pada sumber aturan pemerintah, arsip surat kabar, majalah, website resmi Freeport Indonesia, dan laporan resmi Lembaga terkait. Melalui penelitian in dapat diketahui bahwa kehadiran Freeport di Papua pada kurun waktu 1967-1974 belum dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan untuk aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kejelasan tertulis mengenai manajemen dampak lingkungan dan masyarakat pada Kontrak Karya yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset-riset masa depan mengenai pertambangan dan regulasi modal asing di Indonesia yang sudah sepatutnya selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

---

This research discusses Freeport in Indonesia from the exploration period, the enactment of Law No.1 of 1967 on foreign capital (1967 PMA Law) until 1974 or eleven months after the January 1974 Agreement. This research was written to determine Freeport Indonesia's commitment to sustainable development in the 1967-1974 period. It also discusses the urgency of the 1967 foreign capital law for the Soeharto administration and the history of Papua's integration into Indonesia. The novelty of this research is to analyze Freeport's sustainable development in Indonesia based on the first-generation Contract of Work. By using historical research methods that include heuristics to historiography, the research will be organized based on factual data so that it can be academically accounted for. The research relies on sources of government regulations, newspaper archives, magazines, Freeport Indonesia's official website, and official reports of related institutions. Through this research, it can be seen that Freeport's presence in Papua during 1967-1974 has not been able to have a real impact on sustainable development in terms of both natural and human resources. This is due to the unclear written rules in the contract of work regarding the management of environmental and community impacts. This research is expected to help further research on mining regulations and foreign capital in Indonesia that must ensure environmental sustainability."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat motif yang dimiliki oleh Singapura dalam melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan. Kerjasama ASTEP adalah sebuah kerjasama ekonomi yang memiliki mekanisme seperti sebuah FTA pada umumnya, yaitu adanya penurunan dan penghapusan tarif dagang, penghilangan hambatan dagang berbentuk non-tarif lainnya, dan adanya pembukaan pintu masuk untuk arus investasi yang lebih luas. Permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah ldquo;Mengapa Singapura melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan padahal Singapura mengakui One China Policy? rdquo; Untuk menganalisis data pada kasus yang diteliti, tesis ini menggunakan Teori Pemilihan Mitra FTA oleh Mireya Solis dan Saori N. Katada. Melalui hasil analisis data, ditemukan bahwa Singapura memiliki motif ekonomi yang kuat berupa kebutuhan impor atas sumber daya, terutama pada komoditas elektronik. Hal ini berkaitan dengan motif politik Singapura untuk menaikkan status negaranya dengan cara menetapkan negaranya sebagai hub elektronik di kawasan Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis aimed to see the motive behind Singapore rsquo s decision in signing ASTEP Agreement with Taiwan. The research question being asked in this thesis is, ldquo Why did Singapore choose to sign the ASTEP Agreement with Taiwan, even though Singapore recognised One China Policy rdquo Theory of Motive on Choosing FTA Partners by Mireya Solis and Saori N. Katada is used to analyse the data that has been collected in this research. This thesis found that Singapore has a strong economic motive in the form of the need to import resources from Taiwan, especially electronic commodities. This need is also related to Singapore rsquo s vision to raise its international status by establishing themselves as an electronic hub in the region of South East Asia. "

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Ma Ying-jeou pada masa kepresidenannya yang pertama dari tahun 2008-2012 dalam hubungan antar selat Taiwan dan Cina. Secara spesifik, kebijakan luar negeri yang dibahas merupakan kebijakan luar negeri di bidang keamanan, ekonomi, dan identitas. Di bawah Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan berusaha memperbaiki hubungan antar-selat yang memburuk ketika Taiwan dipimpin oleh Presiden Chen Shui-bian. Beberapa kebijakannya, seperti pengakuan kembali Konsensus 1992, dimulainya kembali dialog antara SEF dan ARATS, serta pembentukan ECFA merupakan contoh bagaimana Taiwan mencoba memperbaiki hubungan antar-selat. Menggunakan kerangka konsep Realisme Defensif di bidang keamanan, Neoliberal Institusionalisme di bidang ekonomi, dan konsep Identitas di bidang identitas, tugas karya akhir ini mencoba mencari mengapa Presiden Ma Ying-jeou mengambil kebijakan luar negeri yang bertujuan memperbaiki hubungan antar-selat tersebut. Hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Taiwan di bidang keamanan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di level sistem, terutama dari reaksi Cina terhadap inisiatif yang diberikan oleh Taiwan. Pada bidang identitas, faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar, dan dilengkapi oleh faktor-faktor dalam negeri, ikut membentuk kebijakan di bidang identitas.

---

This final assignment discusses the foreign policy of Taiwan under President Ma Ying-jeou under his first term (2008-2012) in Cross-strait Relation between Taiwan and China. Specifically, the policies discussed are those in the aspect of security, economic, and identity. Under President Ma, Taiwan tries to repair the cross-strait relation that was worsening under the previous Taiwan President, President Chen Shui-bian. Some of President Ma's policies, such as the official recognition of 1992 Consensus, the resumption of SEF-ARATS dialogue, and the creation of ECFA, are examples of the effort Taiwan made to repair the relation between Taiwan and China.

Using three theoretical frameworks, which are Defensive Realism in security, Neoliberal Institutionalism in economy, and Identity Concept in identity, this final assignment tries to find why President Ma created foreign policy that tries to repair the cross-strait relation.

The discussion concludes that foreign policy of Taiwan in Security and Economic aspect is shaped by factors in systemic level, especially from the reaction of China to initiatives given by Taiwan. In identity aspect, external factors play a big role, and complemented by domestic factors, in shaping the policy in identity aspect."