Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa kondisi teknis komponen arsitektur sangat berpengaruh pada kinerja bangunan rumah susun sederhana sewa. Terdapat 4 komponen arsitektur yang mempengaruhi kinerja teknis bangunan, yaitu: atap, dinding, lantai, dan utilitas. Kondisi teknis komponen bangunan ini dipengaruhi oleh: kualitas material, desain, kualitas pengerjaan, kondisi lingkungan luar serta perilaku penggunaan, dan perawatan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai aspek yang dipertimbangkan dalam penjaminan kinerja teknis komponen arsitektur bangunan rumah susun sederhana sewa, agar target umur bangunan 50 tahun yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai. Aspek-aspek penjaminan kinerja teknis komponen arsitektur dikembangkan melalui skenario perancangan umur teknis setiap komponen arsitektur pada bangunan rumah susun sederhana sewa untuk menemukenali aspek-aspek sensitif yang mempengaruhi umur teknis tiap komponen arsitektur dan besaran pengaruhnya kepada umur teknis bangunan. Dalam penulisan ini diterapkan: 1) pendekatan studi pustaka terkait berbagai riset terdahulu yang kemudian dilakukan survei lapangan, 2) wawancara terhadap pengelola dan penghuni Rusunawa dan 3) dilakukan metode Delphi. Metode Delphi digunakan untuk menjaring berbagai pengetahuan para ahli dalam kinerja bangunan Rusunawa yang dipengaruhi oleh komponen arsitektur. Tiga aspek utama yang mempengaruhi kinerja teknis komponen arsitektur, yaitu: 1) kualitas material, 2) kualitas pengerjaan, dan 3) kualitas perawatan. Dengan menentukan umur teknis komponen arsitektur, pihak manajemen operasional bangunan dari Rusunawa dapat merencanakan tindakan yang dilakukan sepanjang umur teknis bangunan 50 tahun."

"ABSTRAKTujuan pembahasan sewa-menyewa rumah tinggal dirumah susun Pulo Mas ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah penerapan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa tersebut terhadap Hukum Perjanjian yang diatur didalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Didalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan.. Sewa menyewa rumah tinggal di rumah susun Pulo Mas ini adalah salah satu bentuk khusus dari Hukum Perjanjian. Asas-asas yang terdapat pada Bagian Umum Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu adalah berlaku dan harus diberlakukan terhadap Bagian Khusus seperti perjanjian sewa menyewa ini. Perjanjian sewa-menyewa rumah tinggal di rumah susun Pulo Mas secara umum telah dilandasi oleh hukum perjanjian dan secara khusus oleh perjanjian sewa-menyewa sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk masalah-masalah lain yang oleh para pihak dikehendaki pencantumanya dalam perjanjian sewa, adalah diperkenankan asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban."

"Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihakyang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihakyang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatuwaktu tertentu dan dengan membayar sesuatu harga, yang olehpihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa terdapat dalamKUHPerdata Buku III, Bab VII, pasal 1547 – 1600. Keduabelahpihak yang terlibat dalam perjanjian dan telah menyetujuiisi dari perjanjian akan terikat untuk melaksanakan isidari perjanjian. Para Pihak tersebut harus tunduk padaketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam klausulperjanjian. Mengenai hal-hal lain yang tidak diatur dalamklausul perjanjian, maka para pihak harus mentaatiketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Maksud pemilikgedung yang menyewakan ruangan kepada pihak lain, selainuntuk menambah pemasukan bagi perusahaannya, juga agarruangan itu dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkanalasan penyewa untuk menyewa ruangan kantor di GedungSarinah Thamrin, Jakarta adalah agar mudah dijangkau olehpara karyawan, tersedianya sarana dan prasarana yanglengkap digedung tersebut, dan juga karena tempat strategisuntuk kelangsungan bisnis masing-masing perusahaan.Perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT Adhi Karya denganPT. Puriloka Asri ini merupakan suatu perjanjian sewamenyewa yang biasa yang dilakukan oleh penyewa lainnya,dimana judul dari perjanjian tersebut adalah PerjanjianSewa Menyewa Ruang Perkantoran Gedung Sarinah. Namun sejauhperjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjianmenurut pasal 1320 KUHPerdata, dan dalam perjanjian initidaklah menjadi masalah karena adanya sistem terbuka danasas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam 1338KUHPerdata, sepanjang perjanjian yang dibuat tidakbertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dankesusilaan."

"ABSTRAKSebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

---

ABSTRACTAs one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250. "

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat.Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat.Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi.Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang."