Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."

"Dalam menjalankan Tupoksi dan kewenangan sesuai dengan UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan Pasal 61, 62, dan 63, Bakamla beserta stakeholder-nya melakukan kerja sama berupa latihan keamanan dan keselamatan laut terintregrasi. Latihan-latihan dan kursus yang dilakukan sebagaimana lazimnya sektor ini antara lain Suspaidik (kursus perwira penyidik), Suspeknubika (kursus penyelamatan kapal nuklir bio dan kimia), ekosistem laut, marpol (marine polution), persandian, search and rescue, Suskomnav (kursus komunikasi dan navigasi), menembak, basic safety training (BST), dan URCL (unit reaksi cepat laut). Dengan latihan-latihan dan kursus yang dilakukan tersebut, akan didapat suatu keterkaitan antara tupoksi, kewenangan, dan latihan-latihan yang dilaksanakan. Variabel kajian ini adalah tupoksi serta kewenangan Bakamla yakni patroli keamanan laut, pendayagunaan teknologi informasi, dan proses hukum. Adapun indikatornya yaitu latihan keamanan dan keselamatan laut. Dari keterkaitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa latihan yang dilakukan terintegrasi. Hal itu diperlukan agar didapat pola pikir dan pola tindak homogen di antara petugas lapangan keamanan dan keselamatan laut."

"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "