Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelompok Kerja Operasional (Pokjanal) dan Kelompok Kerja (Pokja) Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Jakarta Pusat, Nomor 178 tahun 1994, tanggal 18 Oktober 1994. Secara operasional hal tersebut dilakukan dalam bentuk gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan oleh unit-unit terkait secara lintas sektor. Pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD kurun waktu lima tahun, belum berpengaruh pada tingkat peran serta masyarakat dalam melakukan PSN.Untuk itu, perlu dikaji pelaksanaan koordinasi Pokjanal dan Pokja DBD di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian dilakukan di Kotamadya Jakarta Pusat. Subyek penelitian adalah Pokjanal dan Pokja DBD (Pokjanal DBD tingkat kotamadya, Pokjanal DBD kecamatan dan Pokja DBD kelurahan). Pada penelitian ini, dilakukan 1 FGD untuk Pokjanal DBD Tingkat Kotamadya dengan informan 10 orang sesuai stuktur dan fungsi Pokjanal DBD Kotamadya Jakarta Pusat pada SK. Untuk tingkat Kecamatan dilakukan 1 FGD dengan informan 10 peserta dari 8 Kecamatan. Sedangkan untuk tingkat Kelurahan dilaksanakan 1 FGD dengan 18 informan dari 44 kelurahan. Informan pada penelitian ini adalah seluruh anggota dinas / instansi / organisasi yang tergabung dalam wadah Pokjanal dan Pokja DBD di Kotamadya Jakarta Pusat dan wadah tersebut sebagai unit analisis. Metode penggalian informasi yang digunakan adalah Focused Group Discussion (FGD) dan Indepth interview. Disamping menggunakan kedua metode tersebut, masih dilakukan suatu upaya cross check melalui penelusuran data sekunder.Hasil penelitian diperoleh bahwa ternyata Pokjanal dan Pokja DBD tidak berfungsi. SK sebagai landasan formal dalam melaksanakannya tidak tersosialisasi. Bahkan seorang pejabat pemerintah mengatakan ketidaktahuannya mengenai tercantum namanya dalam keanggotaan Pokjanal tersebut. Dengan demikian tidak mengherankan apabila koordinasi antar sektor tidak berjalan dengan baik secara fungsional dan struktural. Dari kenyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada koordinasi lintas sektor dalam Pokjanal dan Pokja DBD, maka peran serta masyarakat pun juga tidak ada dalam melakukan PSN sebagai bentuk kegiatan praktis dari Pokjanal dan Pokja DBD, sehingga ABJ pun tidak mencapai target.Berdasarkan hal diatas disarankan agar: peran serta RT/RW lebih ditingkatkan, menunjuk koordinator dasawisma, ditiadakan penyemprotan dan penyuluhan secara intensif.

---

ABSTRACTThe Study on the Implementation of Pokjanal and Pokja on Dengue Fever (DBD) In the Movement to Eliminate Dengue Fever Mosquito Nests (PSN DBD) In Central Jakarta Municipality in 1999The Operational Work Group (Pokjanal) and Work Group (Pokja) on dengue fever were formed under the Letter of Decision of the Mayor of Central Jakarta, no. 178 of 1994 dated 18 October 1994. Operationally, the job is done in the form of elimination of mosquito nests (PSN) carried out by related units, cross-sector wise. The coordination of Pokjanal and Pokja DBD within a period of 5 years has not been influenced yet on public participation in carrying out PSN.Therefore, it is necessary to study the results of Pokjanal and Pokja DBD coordination in Central Jakarta. The study used the descriptive qualitative design, and the location of the study is Central Jakarta Municipality. The subject of the study is Pokjanal and Pokja DBD (municipal Pokjanal, sub-district Pokjanal DBD and village, Pokja DBD). In this study, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter of Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, one Focused Group Discussion (FGD) for municipal Pokjanal DBD with 10 informants in accordance with the structure and functions of Pokjanal DBD in Central Jakarta in the Letter Decision. At sub-district level, it was carried out with 10 participants from 8 sub-districts. While at kelurahan level, 1 FGD was carried out with 18 informants from 44 kelurahan. The informants in this study were all members of the offices/organizations in Pokjanal and Pokja DBD of Central Jakarta and both units as analysis units. The method of obtaining information used was FGD and In-depth Interview. Besides using both methods, efforts were still made to make cross checks by tracing secondary data.The finding indicates that Pokjanal and Pokja DBD are not functioning. The Letter of Decision as a formal basis in the implementation has not been socialized. Even a government official stated that he did not know that his name was included in the memberships of Pokjanal. So it is not surprising lithe inter-sectoral coordination has not been working well, functionally and structural. Based on this fact, it may be concluded that there has been no inter-sectoral coordination in Pokjanal and Pokja DBD. That's why members of the public have particularly carried out activity of Pokjanal and Pokja DBD.Based on the above, it is recommended: The participation of RT/RW to be increased, to appoint a coordination of dasawisma, stop spraying and intensive extension.

---

"

"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kotamadya Cirebon. Penyebarannya semakin meluas sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan penduduk. Selama tahun 1996 ditemukan kasus sebanyak 195 orang, meninggal dunia 11 orang dari jumlah penduduk sebanyak 277.985 orang. Dari data tersebut Incidens Rate sebesar 70,17 per 100.000 penduduk, CFR = 5,6 % dan angka bebas jentik = 86,42 %. Sedangkan target program pernberantasan penyakit DBD pada akhir Pelita VI adalah :- lncidens Rate < 30 per 100.000 penduduk. - CFR < 2,5 % - Rata--rata Angka Bebas Jentik = 95 %. Cara efektif untuk menanggulangi penyakit ini adalah dengan memberantas jentik Aedes Aegypti melalui peran serta masyarakat dalam gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD). Gerakan ini dikoordinaskan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD Tingkat II Kotarnadya Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon dengan pendekatan sistem, yaitu: - Input Struktur organisasi, legal aspek, kepemimpinan, dana dan sarana. - Proses Koordinasi, perencanaan, supervisi, bimbingan teknis dan pelaporan. - Output Frekwensi penggerakan masyarakat dalam PSN-DBD. Penelitian bersifat kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan pengelola program pemberantasan penyakit demam berdarah dengue khususnya Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah Dengue (Pokjanal-DBD). Sedangkan data sekunder didapat dari Dinas Kesehatan Kotamadya DT. II Cirebon. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisa isi (content analysis). Hasil penelitian dari seluruh variabel menunjukkan bahwa Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon kurang berfungsi optimal sebagai organisasi bila dilihat dari input, proses, maupun output. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pokjanal-DBD Tingkat II Kotamadya Cirebon belum maksirnal dalam menggunakan masyarakat untuk melaksanakan PSN-DBD, bila dilihat dari data dan indikator keberhasilan penggerakan PSN-DBD yaitu angka bebas jentik (ABJ) tahun 1996 sebesar 86,42 %.

---

The Observation Of The Operational Workforce Group Rinction Of Dengue Hemorrhage Fever In The Action For Euminating Dengue Hemorrhage Fever Breeding Sites In Cirebon Municipality In 1996Dengue Hemorrhage Fever (UHF) is one of the public health problems in Cirebon Municipality. The spread is extending in compliance with the in crease of transport current and population growth.

It has been recorded 195 cases and 11 persons died out of a population of 277,9'85: -From the above data, the incidence rate is 70.17 per 100,000 inhabitants, CFR = 5.6 % and the figure free from mosquito larva 86,42 %. While the elimination program for DHF disease at the end of Pelita VI is :

- Incidence Fate < 30 per 100,000 inhabitants.

- CFR < 2_5 %_

- The average figure for being free of larva : 95 %.

The effective method to overcome this disease is to eliminate the Aedes aegypti larva with the participation of the people in the action for eliminating Dengue Hemorrhage Fever site. The action is coordinated by the DHF Operational Workforce Group in the second level territory in Cirebon Municipality.

This study is intended to understand the effectiveness of the DHF Operational Workforce Group function at the second level territory in Cirebon Municipality, by means of approaching system:

- Input : Organization structure, the legal aspect, management, finance and infra-structure.

- Process : Coordination, budget, supervision, technical advice and reports

- Output : The frequency in activating people with regard to Elimination Dengue Hemorrhage Fever breeding site.

This study has a quality approach using main data and second data. The main data is obtained from deep interview with the program management in charge of eliminating dengue hemorrhage fever disease in connection with the Operational Workforce Group of Dengue Hemorrhage Fever. While the second data is obtained from the health service of the Cirebon Municipality at the second level territory. The main and second data are analyzed by using the content analysis technique.

The result of the whole study shows that Operational Workforce Group of DHF, in Cirebon Municipality has not been optimally got functioned yet as an organization, in view of input, as well as output process.

It can be concluded that Operational Workforce Croup of DHF at second territory level has not reached the optimal result with regard to the activity of the people to eliminate DHF Breeding Site, when it is considered from the data and indicator regarding the result of making activity for the elimination DHF Breeding Site in respect of being free from (mosquito) larva for the year 1996 amounting to 86,42 %."

"Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale."

"Demam berdarah dengue merupakan masalah kesehatan masyarakat hingga saat ini di Kota Bandar Lampung dengan jumlah penderita yang terus meningkat. Pada tahun 2001 Incidence rate sebesar 13,56 per 100.000 penduduk, meningkat menjadi 109,8/100.000 penduduk pada tahun 2006 dan akhir Februari 2007 Kota Bandar Lampung dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam berdarah dengue lokal. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kebiasaan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pencegahan gigitan nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di Kota Bandar Lampung, menggunakan desain kasus kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 406 individu terdiri dari 203 kasus dan 203 kontrol. Kasus adalah individu yang menderita DBD yang pernah dirawat di rumah sakit dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dari tanggal 1 Maret 2007 sampai 15 Mei 2007, sedangkan kontrol dipilih dari tetangga kasus yang bertempat tinggal dalam radius 100 meter dari tempat tinggal kasus. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2007. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah kasus dan dan kontrol kemudian diwawancarai dan observasi lingkungan rumah. Hasil penelitian diketahui ada hubungan kebiasaan melakukan PSN dengan kejadian demam berdarah dengue, individu yang tidak melakukan PSN berisiko 5,85 (95% CI : 2,86 - 11,99) kali terkena DBD, sedangkan individu yang melakukan 1 jenis PSN (menguras atau menutup atau mengubur) berisiko 2,22 (95% CI : 1,32-3,72) kali untuk terkena DBD dibandingkan dengan individu yang melakukan PSN setelah dikontrol dengan variabel riwayat tetangga yang pemah sakit DBD, keberadaan benda yang dapat penampung air di sekitar rumah dan kebiasaan melakukan pencegahan gigitan nyamuk. Ada hubungan antara kebiasaan melakukan pencegahan gigitan nyamuk dengan kejadian DBD, Individu yang tidak pernah melakukan pencegahan gigitan nyamuk berisiko 7,82 (95% CI : 4,12-14,86) kali untuk terkena DBD, sedangkan individu yang melakukan 1 pencegahan (mengunakan penolak nyamuk di oles di kulit repellent atau anti nyamuk bakar atau menyemprot ruangan dengan pembasmi serangga) berisiko 4,21 (95% CI : 2,31 - 7,65) kali untuk terkena DBD dibandingkan dengan individu yang melakukan 3 pencegahan gigitan nyamuk setelah dikontrol dengan variabel umur, riwayal tetangga pernah sakit DBD, keberadaan benda yang dapat menampung air di sekitar rumah dan kebiasaan melakukan PSN. Untuk menanggulangi DBD kegiatan PSN perlu dilakukan secara teratur minimal satu minggu sekali. Untuk mencegah terjadi terkena DBD dapat dilakukan melindungi diri agar tidak digigit nyamuk terutama 2 jam sebelum matahari terbit dan terbenam dengan menggunakan anti nyamuk yang di oles di kulit, anti nyamuk semprot ataupun electrik/bakar.

---

Dengue haemorrhagic fever most important public health problem in Bandar Lampung today. Increasing case occure from 2001 to 2006, if 2001 incidence rate 13,56/ 100.000 became 109,8/ 100.00 at 2006 and the end of February 2007 stated Bandar Lampung local outbreak dengue haemorrhagic fever.

A case-control study was conducted to explore correlation the risk factor of dengue infection in Bandar Lampung from 20 April to 30 May 2007. 230 case and 230 control were included for statisyical analysis. After further adjusting the confounder there are strong correlation between habitual Eliminating Mosquitos Breeding Sites and use personal protective (eg; use repellent, mosquito coil and use insecticide hand sprayer) with dengue case.

Individual has one PSN estimated to be 2,22 (95% Cl : 1,32-3,72) times as great for individual has 3 PSN and individual did not PSN estimates to be 5,85 (95% CI : 2,86 - 11,99) times as great has dengue fever for individual has 3 PSN after controlled by history neightborhood DHF, water container around house, use mosquitoes prevention bites. Individual use one mosquitoes prevention bites estimated to be 4,21 (95% Cl : 2,31-7,65) times as great for individual use three mosquitoes prevention bites and individual did not use mosquitoes prevention bites estimated to be 7,82 (95% CI : 4,12- 14,86) times as great for individual use three mosquitoes prevention bites.

Dengue fever is a mosquitoes-bome disease and the risk of person contracting the disease is determined by individu behaviour in eliminating mosquitos breeding sites and use mosquitoes prevention bites in Bandar Lampung."