Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

---

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor.

The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas.

The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions.

Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services.

Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households."

"Dampak Program JPS bagi proses pemberdayaan perempuan diangkat sebagai masalah utama tesis ini karena banyak fakta menunjukkan bahwa situasi krisis sangat berisiko bagi perempuan dan anak-anak, sementara intervensi JPS hanya menjadikan perempuan sebagai objek dari distribusi bantuan. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang masyarakat penerima manfaat pada Program JPS yang dilakukan World Vision dengan dukungan CIDA yang dilakukan di wilayah Kelurahan Cilincing dan Kalibaru. Analisis kasus dilakukan dengan menelusuri siklus manajemen proyek dan berbagai dokumen. Analisis jender yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima manfaat bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai peran jender yang melekat pada laki-laki dan perempuan dalam kelompok masyarakat di wilayah Cilincing dan Kalibaru.Temuan lapangan menunjukkan bahwa Program JPS yang merupakan pendekatan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang terkena dampak krisis dilakukan dalam jangka waktu pendek dan lebih menjawab kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat saja. Dengan kata lain, program itu hanya menjawab kebutuhan praktis jender seperti makanan, gizi ibu dan anak, sanitasi lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola bantuan JPS yang berjangka pendek dan menggunakan pendekatan dari atas ke bawah membuat pelaksana program JPS tidak peka lagi terhadap strategi pemenuhan kebutuhan yang telah dimiliki setiap individu. Pendekatan itu tidak lagi mengkategorikan mereka yang paling terkena dampak krisis, tetapi memberi bantuan kepada keluarga. Pelaksana JPS tidak menyadari bahwa dalam keluarga telah terjadi pembagian kerja sesuai dengan peran masing-masing, akses dan kontrol pada sumber daya yang ada. Akibatnya, intervensi bantuan justru menambah beban peran perempuan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin melalui Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), beserta faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan sosial yang dilakukan Bapel JP berupa perlindungan sosial bidang kesehatan, sedang perlindungan sosial bidang pendidikan melalui program satu rumah satu sarjana dengan skema asuransi pendidikan bekerjasama. Pembiayaan berasal dari APBDes, sumbangan CSR, dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam bentuk menejemen yang belum ada yang menangani secara khusus, pengelola masih yang merangkap pekerjaan, faktor pendukung adanya komitmen lurah desa yang ingin membantu keluarga miskin dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. Rekomendasi yang diajukan agar Kementerian Sosial melakukan intervensi melalui program kegiatan di daerah bagi masyarakat yang memiliki kearifan lokal berupa perlindungan sosial bagi keluarga miskin."

"Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 diperkirakan mempunyai dampak buruk terhadap berbagai bidang, tennasuk diantaranya bidang pendidikan. Dampak adanya krisis ekonomi diperkirakan sebagai berikut :1. Drop out meningkat, sehingga APK turun2. Pelayanan pendidikan turun, sehingga mutu pendidikan turun3. Biaya ]angsung pendidikan meningkat, sehingga kesadaran masyarakat dalam investasi pendidikan turun.Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan, yang juga disebut Program Aku Anak Sekolah yang berupa Dana Bantuan Operasional dan beasiswa bagi sekolah-sekolah tidak rnampu dan siswasiswa tidak mampu.Program jaring pengaman sosial banyak mengalami kebocoran dan ketidaktepatan sasaran di dalam pelaksanaannya, dan oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengevaluasinya agar pada kemudian hari pelaksanaannya nienjadi lebih baik.Sehubungan dengan hal tersebut, tesis ini melakukan penelitian ketepatan sasaran penerimaan beasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakar data primer yang didapatkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan British Council.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa baik yang meneriina beasiswa, maupun yang tidak menerima beasiswa yang berasal dari sekolah-sekolah yang mendapatkan DBO. Daerah penelitian meliputi Kotamadya Surabaya, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Trenggalek.Metode pengambilan sampelnya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :1. Pemilihan propinsi2. Pemilihan kabupaten3. Pemilihan sekolah4. Pemilihan siswa5. Pemilihan orang tua siswaData yang didapatkan dipilih yang mencerminkan kemampuan orang tua siswa dalam membiayai anaknya bersekolah, seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga, proporsi pendapatan untuk konsumsi makanan, kesulitan pembiayaan sekolah dan kekayaan .Untuk keperluan penelitian, data tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat pendapatan kepala rumah tangga, proporsi pendapatan untuk konsumsi makanan, kesulitan pembiayaan sekolah dilakukan analisis data deskriptif dengan memisahkan antar daerah penelitian . Sedangkan data tingkat pendapatan dan kekayaan digunakan untuk model regresi logistik dengan variabel dependen responden anaknya mendapatkan beasiswa atau tidak. Model regresi logistik dipisahkan menurut tingkat sekolah, SD, SLTP dan SLTA.Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan semakin tinggi kemampuan (wealth) orang tua siswa semakin rendah kemungkinan anaknya mendapatkan beasiswa . Namun demikian penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu terjadinya "bias seleksi sampel" (Sample Selectivity Bias), karma hanya nmenggunakan data dari orang tua yang berasal dari anak di mana sekolahnya mendapatkan beasiswa"

"Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya.Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ).Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program.Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS).

The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program.

Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork.

Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis.

In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations.

To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance."

"Masalah kesehatan di Indonesia yang masih menjadi prioritas untuk ditangani adalah rawannya kesehatan ibu dan anak, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi yaitu 54 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup atau tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Status kesehatan ibu dan anak ini terancam lebih menurun akibat krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, karena menurunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan.Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) adalah salah satu terobosan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memberikan dana dan imbalan secara langsung kepada Bidan di desa (BDD) untuk operasional pelayanan kebidanan kepada keluarga miskin.Dengan dana dan imbalan tersebut diharapkan kinerja BDD akan meningkat, karena sebetulnya tanpa adanya program JPS-BK pun ibu hamil dari keluarga miskin juga menjadi tanggung jawabnya. Namun evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.Mengingat keadaan tersebut diatas maka perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana kinerja BDD dalam pelayanan kebidanan program JPS-BK dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut di Kabupaten Bogor.Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan desain "cross sectional", analisa bivariat dengan metode simpel regresi. Penarikan sampel dengan sistematik random sampling.Hipotesa yang diajukan adalah terdapat hubungan antara variabel umur, status perkawinan, status kepegawaian, pengetahuan, kemampuan, sikap, motivasi, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan dengan kinerja .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tertinggi mencapai 92,5%, terendah 8 % dan rata-rata 45,06 %. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan dan pembinaan secara statistik mempunyai hubungan yang bermakna dengan kinerja, di mana variabel kemampuan dan imbalan mempunyai korelasi yang cukup besar (r =0,747 dan r =0,796).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan pengetahuan, kemampuan, tanggung jawab, jumlah dana, imbalan, dan pembinaan secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna dengan kinerja. Oleh karena itu disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor khususnya Seksi Kesehatan Keluarga untuk meningkatkan pembinaan, dan untuk Departemen Kesehatan agar memberikan dana operasional serta imbalan seperti pola JPS-BK pada tahun-tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja BDD.

---

The main of health problem in Indonesia is the health disturbances of mothers and children, as indicated by higher infant mortality rate, namely 54 per 1000 of life-birth and maternal mortality rate, namely of 390 per 100.000 life-birth, thus being the highest death-rate in the ASEAN countries.

Above mentioned health condition are threatening because the economic crisis in Indonesia since mid 1997 caused a decrease in people buying power to obtain medical service including midwife service.

Social Safety Net in Health (JPS-BK) is one of government break-through to solve mentioned problems by providing funds and incentive directly to the village midwife to enable her to treat the poor. Hopefully this system will increase the midwife performance. In fact, even without the JPS-BK program the matemality care is their responsibility. However, the evaluation by Bogor Health District did meet the expectation.

Considering with the situation above therefor it is necessary to study how about midwife service performance through social safety net in health program in Kabupaten Bogor.

The research is descriptive study with cross sectional design, using bivariate analysis and simple regression method. Sample drawing by systematic random sampling.

The proposed hypothesis is the existing relationship between varied ages, marriage status, official status, knowledge, capability, attitude, motivation, responsibilitiy,total funds, incentive and supervision.

The results of research showed that the highest performance is 92,5%, the lowest is 8% and the average is 45,06%. Bivariate analysis results show that variabel of knowledge, capability, responsibility, total of fund, incentive and supervision,are statistically significant relationship with performance.

Thus is concluded that it is proved that the hipothesis states that knowledge, capability, responsibility, total funds, incentive are significantly relationship with performance. Some recommendation for Bogor Health District is particular to Familly Health Section to increase the supervision and for Health Department to provide for operational funds and incentive as shown in JPS-BK program for the coming years to increasing midwife performance."