Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Kepala daerah adalah salah satu aktor yang menentukan dalam perekonomian sebuah daerah. Kapasitas dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya akan membawa dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah dipilih lewat sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Secara umum seorang kandidat yang berkontestasi dalam pilkada harus memiliki popularitas yang baik. Untuk menunjang popularitas, seorang kandidat membutuhkan modal sosial dan modal finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kandidat untuk terpilih menjadi Kepala Daerah baik Gubernur di level Provinsi, Bupati di level Kabupaten, dan Walikota di level Kotamadya. Penelitian ini menggunakan data Pilkada 2017 sebanyak 101 pilkada dengan 309 pasangan calon yang berkontestasi. Dengan menggunakan metode regresi logit penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan uang yang diasosiasikan dengan harta kekayaan dan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, rekam jejak kandidat dengan status sebagai incumbency, dan dukungan mayoritas partai politik pengusung kandidat berkorelasi positif dan signifikan terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada.

---

The regional head is one of the decisive actors in the economy of a region. The capacity and leadership of a regional head in leading the region will have an impact on the economy and the welfare of its people. The regional head is elected through a regional head election (pilkada) which is conducted regularly every 5 (five) years. In general, a candidate who contests in the election must have good popularity. To support popularity, a candidate needs social capital and adequate financial capital. This study aims to find out what factors influence a person or candidate to be elected as the Regional Head of both the Governor at the Provincial level, the Regent at the Regency level, and the Mayor at the Municipality level. This study used data from 2017 regional elections as many as 101 local elections with 309 candidates who contested. By using the logit regression method, this study shows that the ownership of money associated with assets and the amount of campaign funds issued, candidate track records with incumbency status, and support of the majority of candidate political parties is positively correlated and significant to candidate electability in regional elections."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."