Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTidak ada periode dalam sejarah dunia di mana hubungan antara hukum dan moral sangat kuat berpengaruh terhadap pemahaman manusia tentang dunia kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini dihubungkan dengan aturan-aturan yang ?mengikat? karena ditetapkan dengan atau oleh kekuasaan versus aturan-aturan yang ?mengikat? karena diterima melalui sebuah proses penilaian rasional. Jürgen Habermas mengakui bahwa Konstitusi merupakan sistem hukum yang membatasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan moral, yakni hormat terhadap nilai martabat manusia. Hal itu berarti bahwa kondisi obyektif dunia kehidupan dengan pluralisme cara pandang di dalamnya harus menjadi dasar kajian hukum, bagaimana proses pengambilan keputusan politik dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah keputusan itu sebagai aturan main yang berlaku umum dalam masyarakat. Jadi, hukum berlaku sebagai aturan yang ?mengikat? bukan kehendak si penguasa melainkan karena aturan tersebut memiliki alasan yang dapat dipahami dan bisa diterima oleh semua pihak sebagai alasan lebih baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.Disertasi ini merupakan kajian teori etika diskursus Jürgen Habermas terhadap pemahaman Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. UUD 1945 dipahami sebagai norma hukum/ hukum dasar tertulis/ Konstitusi adalah sumber tata tertib perundangan. Pancasila merupakan nilai dasar/ falsafah hidup/ sumber hukum yang menyatakan nilai martabat manusia dalam Pembukaan UUD 1945. Seperti layaknya Konstitusi modern, pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah agar disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam merealisasikan tujuan negara sesuai nilai martabat manusia. Nilai martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila merupakan ideal, model, dan visi sosial yang harus direfleksikan oleh norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Jadi, Amandemen UUD 1945 adalah Amandemen Konstitusi, yakni perubahan dalam pasal-pasal UUD 1945. Validitas perubahan pasal-pasal UUD 1945 ditentukan oleh refleksifitas norma hukum tersebut: apakah benar sesuai dengan nilai universal tentang martabat manusia yang dikandung oleh Pancasila dalam Pembukaan?

---

ABSTRACTThere is no period in world history that the relationship between law and democracy has been making its greatest impact upon humankind in the life-world than it is today. This statement is referred to forcibly stabilized versus rationally legitimized orders in contemporary societies. Jürgen Habermas admits that the substance of constitutionalism is the taming of Leviathan while considering that it is not enough to define constitutionalism from the perspective of limiting political power. The real-life condition consists of various spheres of private and ethical worldviews must be allowed for effective techniques through which laws are legitimized through discourse for limitation on absolute power. Habermas develops this idea of deliberative democracy as a framework for improving of liberal democracy.This dissertation is basically the discussion on Habermas? theory of discourse ethics and the possibility of its application to understanding the 1945 Constitution and its relationship to the concept of Pancasila. The 1945 Constitution is the rule of law while Pancasila is the statement of fundamental norms of the State containing universal principles of human rights. As the modern Constitution is concerned, the Amendment of the Constitution is specifically addressed to the corpus of the Constitution to make that rule of law to meet its validity claims: whether such legal norms reflect the social ideal, social model, and social vision in the Preamble?"

"This is about the law of reflective in the thoughts of Jurgen Habermas. A deliberative democracy and a law of positivism are legitimate for consensus of the society, economy, and the nation. Utilizing his idea on a deliberative democracy, Habermas answers the unsolved problems posed by the ideology critiques on the instrumental rationality used by the Western constitution systems. His theory may also be applied to establish democracy within the Eastern values of the Asian societies, like Indonesia, which uses certain traditional values in the systems of the constitution."

"This is about the law of reflective in the thoughts of Jurgen Habermas. A deliberative democracy and a law of positivism are legitimate for consensus of the society, economy, and the nation. Utilizing his idea on a deliberative democracy, Habermas answers the unsolved problems posed by the ideology critiques on the instrumental rationality used by the Western constitution systems. His theory may also be applied to establish democracy within the Eastern values of the Asian societies, like Indonesia, which uses certain traditional values in the systems of the constitution."

"Teori kritis Jurgen Habermas merupakan suatub proyek teori yang memadukan analisis sosiologi dan kritik filosofi untuk menjelaskan susunan masyarakat kapitalis kontemporer, dan merancang sutau disain teori yang bertujuan mengemansipasikan susunan masyarakat yang dominatif itu.Tesis yang ingin dipertahankan Habermas adalah bahwa emansipasi dimungkinkan karena di dalam wilayah praxis manusia, terdapat sutau jenis rasionalitas dalam tindakan komunikasi. Komunikasi selalu bertujuan mencapai pemahaman intersubyektif atas dasar konsensus rasional.Di dalam perspektif studi Marxis. Teori kritis Habermas meneruskan tradisi penelitian Marxisme kultural (Cultural Marxism), yang mengarahkan perhatiannya pada problem bangunan atas (Superstructure). Perspektif ini merupakan kritik atas Maexisme Ortodoks yang bersifat mekanistik deterministik dan dogmatik.

---

Jurgen Habermas's critical theory is a theoretical project that combines sociological analysis and philosophical criticism to explain the structure of contemporary capitalist society, and design a theoretical design that aims to emancipate the dominative structure of society.The thesis that Habermas wants to maintain is that emancipation is possible because in the area of human praxis, there is a type of rationality in the act of communication. Communication always aims to achieve an intersubjective understanding on the basis of rational consensus.In the perspective of Marxist studies. Habermas's critical theory continues the tradition of cultural Marxism research (Cultural Marxism), which directs its attention to the problem of the superstructure. This perspective is a critique of Orthodox Maexism which is deterministic and dogmatic in nature."