Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini hakikatnya merupakan kodifikasi dari pemikiran Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul selama mengemban amanah sebagai hakim konstitusi. Tebaran pemikiran yang disampaikan dalam berbagai forum-forum ilmiah senantiasa bertitik tolak dari perkembangan mutakhir putusan-putusan MK dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara konstitusi yang dimohonkan oleh para pencari keadilan (justice seeker).Sebagai seorang hakim, perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan tentu tidak dapat dihindarkan, perdebatan teoretis maupun substantif menjadi bagian yang tidak terlewatkan dalam dinamika rapat permusyaratan hakim. Hadirnya buku ini juga menyajikan catatan-catatan kritis (legal opinion) Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Dissenting Opinion maupun Concurring Opinion yang mewarnai putusan-putusan MK khususnya pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.Literatur ini dapat menggambarkan bagaimana setiap hakim diberi kebebasan berpendapat dalam menerapkan rechtsvinding namun senatiasa tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK. Disamping itu, hadirnya buku ini sebagai refleksi atas perkembangan mengenai demokrasi dan nomokrasi di Indonesia yang harus dipelihara keseimbangannya agar Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Mengawal Demokrasi Konstitusional terpilih sebagai judul yang merangkum seluruh manuskrip tentang hukum dan konstitusi yang telah ditransformasikan kepada elemen bangsa, civitas akademika baik dalam spektrum nasional dan internasional yang mengiringi perjalanan dan pengabdian Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai bagian dari pengawal konstitusi, demokrasi serta penafsir akhir konstitusi.Terbitnya buku ini diharapkan dapat memperluas cakrawala dan khasanah keilmuan di kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi serta lapisan masyarakat yang concern dengan isu-isu kontemporer berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi."

"Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan constitutional democracy agar terjadi checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu hal yang dapat diamati adalah pasca terbentuknya MK telah terbangun kesadaran baik di pihak DPR maupun Presiden agar undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang sahih menurut ukuran-ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi (the supreme law of the land). DPR dan Presiden pun mulai menganggap bahwa apabila ada sebagian pasal atau apalagi keseluruhan undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dianggap merupakan catatan politik kelam yang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Inilah titik di mana salah satu keberhasilan MK dapat dirasakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia."