Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"refers tp law No. 32/2004, transferring autonomy to local government is directed to some issues, they are : political aspect, transferring autonomy to local government is aimed to involving in channeling people' s aspiration into development program for local interest or to support national policy on democracy. Governance management , transferring autonomy to local government aimed to increase capability to governance management, transferring autonomy to local government aimed to increase capability of governance implementation, particularly in providing service to people's need. People's aspect, transferring autonomy to local government aimed to increase people participatory, to grow and accelerate self - reliant of the people up as well, in order that they don't depend on government's provision in the process of growing , so that they have strong root of core competence. Economy development, aspect, transferring local autonomy in various state, there are 2 big formulations in formulating the law related to the division of governance affairs, they are : 1. General competence and 2. Ultra vires . General competence is limitative because the affairs (the tasks) carried out by government is limitative and the rest is local authority (see Residue Theory). While limited autonomy formulation, local affairs are formulated imitatively and the rest is central government authority. Reviewing the emerge of Law No. 32/2004. on Local Governance, it has been has revised twice as the follow up Constitutional Court's Appeal, which stated that the affairs on conducting Direct Local Election (Pemilihan Kepala Daerah Langsung or Pilkade) as the impact of earthquake, turbulence, disorder and other problems and also independent candidate. In the framework of Law Revision No. 32/2004 on Local Governance done comprehensively integrated need to agree the platforms of home affairs governance and grand design of local autonomy. However, those issues haven,t been realized yet."

"Kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan monopoli alamiah berdasarkan amanat undang-undang, yang mengatur hanya perusahaan negara saja dalam hal ini Pertamina yang diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam industri minyak dan gas bumi. Deregulasi yang mengatur industri minyak dan gas bumi pada dasarnya mengubah 180 derajat karakteristik industri minyak dan gas bumi, yang tadinya dilaksanakan dengan pola vertically integrated system oleh Pertamina menjadi liberalisasi pasar. Perubahan karakteristik industri minyak dan gas bumi, dari natural monopoly karena amanat undang-undang menjadi liberalisasi pasar dan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi tank menarik kepentingan diantara pelaku usaha, dan pembuat kebijakan di Republik ini. Bila tank menarik kepentingan ini terjadi berlarutlarut dapat mengakibatkan menurunnya daya saing Indonesia sebagai host country dalam menerirna investor minyak dan gas bumi, dan berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak dari industri minyak dan gas bumi. Hal ini yang menjadi tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan industri minyak dan gas bumi dalam era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah ini perlu lebih dipertegas mengenai kebijakan dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah dan badan regulator dalam sub sektor minyak dan gas bumi."

"Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yang berati hukum itu merupakan manifestasi dari filsafat hidup, tata nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat dimana hukum-hukum itu berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era reformasi. Gagasan desentralisasi kerakyatan antara lain adalah ide mengenai legislasi kerakyatan. Sistem legislasi kerakyatan adalah sistem yang memeberikan ruang penuh bagi rakyat dalam menjalankan komunitas pemerintahan sendiri (self governing community). Partisipasi publik harus diberikan tidak saja dalam arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak-hak rakyat yang dijamin secara normatif. Partisipasi masyarakat memang menjadi isi yang terus berkembang dan diperbincangkan oleh banyak orang. Berbagai program pembangunan maupun program pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menekankan bahkan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program baik pada perencanaan , pelaksanaan maupun evaluasi."

"Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat, yang berati hukum itu merupakan manifestasi dari filsafat hidup, tata nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat dimana hukum-hukum itu berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desentralisasi dalam undang-undang otonomi daerah di era reformasi. Gagasan desentralisasi kerakyatan antara lain adalah ide mengenai legislasi kerakyatan. Sistem legislasi kerakyatan adalah sistem yang memeberikan ruang penuh bagi rakyat dalam menjalankan komunitas pemerintahan sendiri (self governing community). Partisipasi publi harus diberikan"