Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBantuan Siswa Miskin BSM merupakan program pemerintah Indonesia dalam rangka mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor yang lebih produktif. BSM bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin akibat kenaikan bahan bakar bersubsidi dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selama ini besarnya dampak BSM terhadap kualitas pendidikan belum pernah diteliti secara kuantitatif. Untuk mengisi gap penelitian tersebut, studi ini dilakukan dengan dua tujuan: 1 mengetahui dampak BSM terhadap tingkat partisipasi sekolah siswa miskin dan 2 mengetahui dampak BSM terhadap kualitas belajar siswa miskin yang diukur melalui kemampuan berhitung numeracy skill . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah panel Fixed Effect with Propensity Score Matching. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Indonesia Familiy Life Survey IFLS periode 4 dan 5. Setelah mengontrol pendidikan orang tua, usia, pengeluaran keluarga dan domisili penduduk, peneliti menemukan bahwa BSM signifikan dalam meningkatkan probabilitas siswa miskin untuk bersekolah sebesar 30 dan memiliki numeracy test score yang lebih tinggi 3,1 poin dibandingkan siswa yang tidak menerima BSM.

---

ABSTRACTBantuan Siswa Miskin BSM is one of Indonesian rsquo s government program that shifted energy subsidy to more productive sector. The purpose of BSM is to alleviate households burden in education to cope with increasing of subsidized fuel and to increase the quality of education. The impact of BSM had not been researched by quantitative approach. To fill the research gap in quantitative impact evaluation on BSM, this study aims to know 1 Impact of BSM in school participation 2 Impact of BSM for quality of education, that represented by numeracy skill. This research use Fixed Effect with Propensity Score Matching method. This research use data from fourth and fifth wave Indonesia Familiy Life Survey IFLS . With the control of parent rsquo s education, age, household expenditure and domicile, this research found significant effect of BSM to increase school participation by 30 and numeracy test score by 3,1 points higher between treated and control group. "

"

Program bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer – CCT) banyak digunakan di negara-negara berkembang di mana angka kemiskinan anak tinggi, untuk meningkatkan outcomes untuk pendidikan anak. Meskipun tidak khusus didesain untuk menyelesaikan masalah pekerja anak, program CCT juga diharapkan dapat menurunkan tingkat partisipasi anak-anak di lapangan pekerjaan sebagai akibat meningkatnya partisipasi mereka di sekolah. Menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS), studi ini menginvestigasi dampak salah satu program CCT di Indonesia, Bantuan Siswa Miskin (BSM), terhadap penerima dan saudaranya. Secara spesifik, studi ini menganalisis sampel dari anak-anak berumur 16-18 tahun, yang merupakan kelompok umur sekolah menengah atas yang angka partisipasi sekolahnya relatif rendah di Indonesia. Untuk menginvestigasi dampak BSM, studi ini menggunakan kombinasi metode coarsened exact matching dan difference-in-difference. Hasil studi ini menunjukkan bahwa program BSM telah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak secara efektif yang telah menerima subsidi, walaupun tidak ada dampak signifikan terhadap partisipasi sekolah untuk anak-anak non-penerima BSM yang memiliki saudara penerima BSM dalam rumah tangga yang sama. Lebih lanjut, program ini telah berhasil menurunkan kejadian pekerja anak secara signifikan, walaupun hanya untuk anak-anak perempuan (baik penerima BSM maupun saudaranya), tidak ada bukti serupa untuk anak-anak laki-laki.

 

---

Conditional cash transfer programs (CCT) are widely used in developing countries where child poverty is prevalent to improve child schooling outcomes. Although not specifically designed to solve child working issues, CCT programs are also expected to reduce child participation in the labour force due to the increase of their participation in schooling. Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), we investigate the impact of the Indonesian government’s CCT program, Bantuan Siswa Miskin (BSM), on recipients and their siblings. Specifically, we analyse a sample of children aged 16-18 years old, as this cohort is of senior secondary school age, and the enrolment rate of this school level is relatively low in Indonesia. To investigate the BSM effects, we utilise a combination of coarsened exact matching and difference-in-difference approach. The findings suggest that the BSM program has increased the school participation rate of the children who receive the subsidy effectively, though it does not have any significant schooling impact on the non-BSM recipients who have a BSM recipient sibling in their household. Further, the program succeeds in significantly reducing the incidence of child labour only for girls (both BSM-recipient children and their siblings), with no such impact evident for boys.

 

"

"Pembangunan yang berorentasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar intemasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret, pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan Subsidi BBM yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BL T). Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul lmplementasi Program Bantuan Langsung Tunai Kepada RumahTangga Miskin di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey dan penjelasan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Tahap I di Kota Medan. Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BL T) merupakan program yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rumah Tangga Miskin yang dimaksud adalah Rumah Tangga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00/ bulan. Secara berjenjang pembagian BL T dimulai dari Pusat ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desai Kelurahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan telah mencapai sasaran, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T telah tepat sasaran dan diterima oleh Rumah Tangga Miskin dengan tepat. Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah purposive atau goal-oriented yaitu suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan. Dari hasil penelitian dapat diambil saran bahwa pelaksanaan program harus mengambil data penduduk sesuai dengan syarat yang ada sehingga Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima."

"Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan. Tulisan ini akan menganalisa putusan MK No. 88/ PUU-X/2011 mengenai hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum yang menjadi kewajiban negara. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum"

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "