Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) polio pada tahun 2005. Di tiga kabupaten Lebak, Serang dan Sukabumi merupakan 58,9% kasus KLB nasional. Tujuan penelitian ialah diketahuinya besar risiko spesimen yang tidak memenuhi ketepatan waktu ambiI terhadap risiko basil pemeriksaan negatif virus polio di laboratorium nasional polio di Bandung dan Jakarta.Pada studi potong lintang (cress-.seclionalO terhadap semua sampel spesimen yang pertama yang diambiI dari kasus acute fkrcid paralysis (AFP) selama tahun 2005 dari tiga kabupaten. Data berasal dari laboratorium nasional polio tentang identitas kasus AFP, tanggal lumpuh, tanggal' ambil spesimen, tanggal kirim, tanggal diterima, kondisi diterima, tanggal proses, tanggal dan basil uji. Di samping itu dilakukan konf rmasi lapangan untuk data tempat pengambilan spesimen, fasilitas, dan tenaga surveilans. Analisis faktor-faktor risiko terhadap risiko relatif (RR) basil pemeriksaan negatif virus polio menggunakan regresi Cox.Prevalensi basil negatif dari sampel adalah 31,46%, Hasil negatif pada masa awal KLB Februari-April (60%) dan akhir KLB Juli-Desember 2005 (66,2%), dan yang terendah pada bulan Mei-Juni (15,5%). Faktor-faktor yang berkaitan secara signifikan terhadap risiko basil pemeriksaan negatif virus polio pada spesimen meliputi faktor tidak tepat waktu ambit spesimen, kabupaten asal spesimen, dan periode bulan pengambilan. Keterlambatan pengambilan spesimen mempertinggi risiko basil pemeriksaan negatif virus polio sebesar 70% dibandingkan dengan spesimen yang diambil tepat waktu [risiko relatif suaian (RN = 1,70; 95% interval kepercayaan (CI): 1,01 - 2,88).Selama masa awal dan akhir KLB, perhatian khusus harms diberikan terhadap ketepatan waktu pengambilan spesimen dan kabupaten asal spesimen untuk memperkecil risiko basil pemeriksaan negatif virus polio.

---

In 2005 Indonesia had a polio outbreak of positive wild polioviruses (WPV). The three districts namely Lebak, Serang and Sukabumi contributed 59.% of total national cases. The aim of this study was to identify the risk of late collection of stool specimen for negative detection of poliovirus.

A cross sectional study conducted on all acute flaccid paralysis (AFP) surveillance's stool speciment from the three districts tested for polio virus in Bandung and Jakarta national polio laboratory in 2005. Data derived from laboratory registry books for case identity, date of paralysis onset; spesiment collection: sent; recieved; testing process; and result of test. In addition, field visits were conducted to the three districts for confirmation on data collecting methods, and human resources. Analysis was using Cox regression method for relative risk (RR).

The prevalence of negative results was 31,46%. Negative results during early stage of outbreak in February -April was 60% and late stage July- December was 66.2%, while in May -June was Ioweer (15.5%). Factors that significantly associated with the risk of poliovirus negative results were late of speciment collection, district origin of speciment and period of month speciment collection. Late than on time collection for first stool speciment had 70% increased risk to be negative results (adjusted relative risk =-1.70; 95% confidence intervals = 1.01 - 2.88).

During early and late stage of polio outbreak, special attention should be taken for timing of speciment collection and district origin of speciment to minimize risk of negative detection of poliovirus."

"ABSTRAKDalam situasi perdagangan dan perindustrian yang mengalami kemajuan pesat Serta didukung oleh situasi persaingan yang semakin tinggi, suatu perusahaan perlu meningkatkan kualitas hasil produksinya. Dalam industri perakitan pada umumnya, dan industri perakitan alat-alat berat pada khususnya, proses pengelasan adalah proses yang utama.dimana proses proses Iainnya cenderung telah diberikan pada sub kontraktor.Karena proses tersebut sangat penting, diperlukan adanya pemeriksaan terhadap kualitas hasii las, untuk meningkatkan mutu hasil las dengan teknik yang Iebih baru.Pertama-tama dilakukan analisa terhadap paramater-paremeter las yang ada. Kemudian dibuat beberapa sampel uji Iasberdasarkan analisa tersebut untuk dapat diperiksa di laboratorium.Berdasarkan hasil pemeriksaan Iaboratorium terhadap kualitas hasil pengelasan dibuat suatu kesimpulan mengenai penyebab terjadinya masalah terlepasnya Iasan pin dan rel dalam beberapa kasus."

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."