Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."

"Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. BI menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada BPPN. David Nusa Widjaja sebagai Direktur Utama dan Tarunodjojo Nusa sebagai salah satu direksi di tuntut pertanggungjawabannya untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Servitia, dimana kemudian mengajukan gugatan kepada BPPN untuk membatalkan Akta Pengakuan Utang (APU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun masalah yang dibahas adalah menerangkan kondisi yang terdapat pada salah satu pihak pembuat perjanjian yang berhak memintakan suatu pembatalan, menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan BPPN dalam rangka penyelesaian aset dan pengembalian uang negara, serta mengkaji sejauh mana kewenangan hakim untuk menilai dan melakukan suatu penafsiran terhadap perjanjian, khususnya dalam hal pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt . G/2003/PN. Jaksel) dalam perkara Bank Serrvitia melawan BPPN terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yaitu: Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai pembahasan keabsahan APU-Servitia, Majelis hakim kurang tepat menempatkan gentlement agreement dalam posisi yang lebih tinggi dari APU, Majelis hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai penyalahgunaan keadaan serta Majelis Hakim kurang tepat dengan menyatakan adanya paksaan dan penekanan terhadap tergugat untuk menandatangani APU-Servitia tanpa terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Saran yang diberikan adalah hakim baik atas permintaan para pihak atau secara ex-officio wajib menilai dan mempertimbangkan secara seksama apakah benar kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang, dan juga hakim wajib mengatur secara patut dan adil segala akibat dari putusannya."

"Pada dasarnya setiap perjanjian membutuhkan kepastian dalam pelaksanaannya, sehingga semua pihak di dalamnya tidak merasa dirugikan. Perlindungan terhadap para pihak dalam suatu perjanjian terlihat dari adanya ketentuan pembatalan dan pengakhiran perjanjian yang harus dilakukan melalui suatu permohonan kepada hakim. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 1266 KU Perdata ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan persetujuan atas pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum kepada suatu perjanjian, secara sepihak. Akan tetapi, ketentuan tersebut dikesampingkan dengan dibentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 dapat membatalkan dan mengakhirkan perjanjian yang menurut pertimbangan BPPN merugikan. Mekanisme pembatalan tersebut dilakukan hanya melalui suatu keputusan Ketua BPPN, dan bukan berdasarkan putusan hakim. Kewenangan tersebut melekat kepada BPPN disebabkan kedudukannya sebagai badan khusus yang harus secara segera dan cepat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Namun, akan lebih baik jika kewenangan tersebut dijalankan dengan disertai pengawasannya dari pihak Pemerintah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya."

"ABSTRAKIndonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yangdipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintahmemandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankanfungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bankyang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan BadanPenyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 (selanjutnya disebut "PP17") disebut BPPN. Bank-bank itu dikelola dalam unit BRU (BankingRestructuring Unit). Begitu pula dengan sektor riil, berbagaiperusahaan bermasalah yang sebelumnya merupakan debitur bankdipindahkan ke BPPN, untuk kemudian dikelola dalam unit yangdisebut AMC (Asset Management Credit) dan AMI (.Asset ManagementInvestment) . Dalam Pasal 26 (1) PP 17 BPPN berwenang untukmengalihkan dan atau menjual Aset dalam Restrukturisasi danKewajiban Dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melaluipenawaran umum. Dari proses penambilalihan asset tersebut terdapatdua pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu sampaisejauhmanakah efektifitas pengambilalihan aset jaminan debiturberupa tanah dalam rangka penyelesaian hutang dalam kebijakan BPPNdan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPN didalampengambilalihan aset jaminan debitur berupa hak atas tanah tersebutdan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan untuk menjawabpermasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif/ yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, tarafsinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dansejarah hukum. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa jika dilihatberdasarkan PMNA/ Ka BPN No. 6/1999 dalam kaitan dengan masalahpendaftaran atau pencatatan tanah, pengambilalihan aset tanah dalamkepentingan BPPN ada 2 (dua) area yang berkaitan yaitu dalam haldilakukan penguasaan atas tanah dan atau bangunan maupun penjualanatau pembelian tanah dan atau bangunan oleh BPPN. Pelaksanaanpengambilalihan aset jaminan debitur berupa tanah dalam rangkapenyelesaian hutang efektif apabila tanah yang akan diambilalihtersebut status haknya jelas dan mempunyai tanda bukti hak yangsempurna (Sertipikat) dan haknya dapat dikuasai oleh kreditur atauinvestor yang akan mengambilalih dan Tanah yang akan diambilalihtidak dalam sengketa. Sedangkan permasalahan yang menjadi kendaladalam proses pengambilalihan tersebut antara lain status tanahtidak jelas, tidak mempunyai tanda bukti yang sempurna berupasertipikat, tanah yang akan diambilalih dalam sengketa, dan tanahyang akan diambilalih bukan merupakan subjek hak dari Kreditur atauInvestor yang akan mengambilalih."

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."