Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menguji proses penyesuaian ekonomis bagaimana para peladang berpindah mungkin mengadopsi sistem rotasi beralahan sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara alamiah atau menetapkan metode budi daya permanen yang lebih intensif sebagai respons terhadap peningkatan upah riil karena perkembangan sistem ekonomi pasar di daerah pedesaan. Survai lapangan dilakkukan pada periode Juli-Desember 1997 mengambil lokasi di Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan standar rente lahan (laud-rent capture approach) yang didukung oleh simulasi kuatitatif dengan matriks analisis kebijakan (PAM) terhadap beberapa skenarto kebijakan ekonomi yang mungkin ditempuh Pemerintah.Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sistim perlandangan berpindah dengan periode bera (fallow period) yang panjang, yaitu Iebih dari sepuluh tahun secara ekonomis dan ekologis lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem perladangan bero normal (jangka panjang dan menengah), bahkan dengan sistem pertanian menetap sekalipun. Akan tetapi, persoalannya berkembang menjadi masih mungkinkah sistem bera jangkn panjang itu diterapkan mengingat lahan pertanian telah menjadi demikian terbatas karena beberapa faktor ekonomi dan kelembagaan? Periode bera normal lebih banyak merupakan strategi untuk mengamankan hak dan kepemilikan terhadap lahan pertanian (property rights on land) sebelum memulai sistem perkebunan karet lokal dan kayu manis.Oleh karena itu, fokus kebijakan harualah didukung dan dilengkapi dengan pengkajian yang mendalam dan perluasan kesempatan berusaha di pedesaan dari luar sektor perlanian (rural non-farm activities). Sektor industri pedesaan, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan seperti jaringan jalan, fasilitas pendidlkan dan kesehatan adalah beberapa komponen kunci dalam menggerakkan dan mengintegrasikan program pemukiman kembali para perambah hutan dengan sektor lain dalam ekonomi."

"ABSTRAKPenelitian ini berisi analisis tentang perilaku perusahaan multinasional (MNC) di sektor manufaktur dengan memanfaatkan data Surat Pemberitahuan periode 2009-2016. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara asal MNC secara signifikan mempengaruhi laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh MNC. MNC yang dimiliki penuh dan MNC yang mempunyai keterkaitan dengan tax haven lebih responsif terhadap perbedaan tarif pajak dibanding jenis MNC lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan thin capitalisation rule menurunkan respon MNC terhadap perbedaan tarif pajak. Selain itu, MNC di Indonesia secara dominan menggunakan skema transfer pricing untuk mengalihkan laba.

---

ABSTRACTThis paper analyses the profit shifting behaviour of Indonesian manufacturing multinational corporations (MNCs) using tax return data over the period 2009-2016. This paper finds that the tax rate differentials between Indonesia and MNCs home countries significantly affect the pre-tax profits reported by MNCs. Wholly-owned MNCs and MNCs with links to tax havens are more responsive to tax rate differentials than other types of MNCs. Further, this study also finds that the responsiveness of MNCs to tax rate differentials decreases when thin capitalisation rules exist. Moreover, the results show that Indonesian MNCs predominantly use transfer pricing schemes to shift their profits"

"Sistem tenaga listrik Sumatra merupakan salah satu sistem tenaga listrik terbesar yang ada di Indonesia. Sistem tersebut terdiri dari gabungan 3 subsistem yaitu Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng), dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). Salah satu subsistem tenaga listrik besar di Sumatra adalah sistem tenaga listrik Sumbagsel. Sistem tenaga listrik Sumbagsel disupply dayanya oleh berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTD, dll. Setiap pembangkit listrik tersebut memiliki BPP (Biaya Pokok Penyediaan) pembangkitan. Pembangkit listrik berbasis fosil dan gas memerlukan BPP yang cukup tinggi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi baterai sebagai penyimpan energi memungkinkan pengurangan pengoperasian pembangkit berbasis fosil dan gas dengan menggunakan metode load shifting. Load shifting dilakukan untuk memindahkan daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan BPP pembangkitan yang mahal menjadi daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan BPP yang lebih murah sehingga optimalisasi biaya pun dapat dilakukan. Load shifting tersebut dilakukan dengan menggunakan BESS (Battery Energy Storage System) dimana charging akan dilakukan diluar WBP (Waktu Beban Puncak) dan discharging akan dilakukan pada saat waktu beban puncak. Oleh karena itu, studi BESS untuk load shifting sistem tenaga listrik Sumatra Bagian Selatan perlu dilakukan.

---

The Sumatran electric power system is one of the largest electric power systems in Indonesia. The system consists of a combination of 3 subsystems, namely Northern Sumatra (Sumbagut), Central Sumatra (Sumbagteng), and Southern Sumatra (Sumbagsel). One of the major power subsystems in Sumatra is the South Sumatra electric power system. The South Sumatra electric power system provides its power by various types of power plants such as PLTU, PLTA, PLTD, etc. Each of these power plants has a BPP (Cost of Provision) generation. Fossil and gas based power plants require a fairly high BPP. Technological advances, especially battery technology as an energy store, allow the reduction of fossil and gas-based operations using load transfer methods. Load transfer is carried out to transfer the power produced by power plants with an expensive generation BPP, while power plants with BPP can be cheaper so that cost optimization is carried out. The load transfer is carried out using BESS (Battery Energy Storage System) where charging will be done outside the WBP (Peak Load Time) and emptying will be carried out during peak load times. Therefore, it is necessary to conduct a BESS study for the Southern Sumatra electric load transfer system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya transportasi udara terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara berkembang. Menggunakan dataset cross section pada level kabupaten/kota dana analisis regresi berganda, transportasi udara melalui variabel jumlah penerbangan per kapita, dan jumlah kargo per kapita memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan regional per kapita. Jumlah kagro per kapita memberikan pengaruh paling besar dibandingkan dua variabel lainnya, yang berarti bandara akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional apabila bandara digunakan untuk aktifitas perdagangan dan bisnis. Motivasi dari kabupaten/kota untuk memiliki bandara di daerahnya adalah apabila kabupaten/kota tersebut merupakan pulau tersendiri, adanya industri manufaktur dengan perkerja berkemampuan tinggi dan menengah, serta adanya sektor pariwisata di daerah tersebut."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."