Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkritik pendekatan human security PBB melalui implementsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dalam isu kekerasan seksual (pemerkosaan dan perbudakan seksual) di Timor Leste pada masa konflik (1975-1999). Penulis menggunakan metode studi literature dengan dokumen Chega CAVR sebagai rujukan data kekerasan seksual di Timor Leste pada masa konflik. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal kultural yang menekankan pada tiga konsep dasar, yakni budaya patriarki, power dan penindasan yang berdampak pada gagasan revolusioner untuk mengakhiri penindasan. Penulis ingin menunjukkan proses pengarusutaman gender dalam operasi perdamaian PBB (UNTAET) di Timor Leste sebagai implementasi resolusi 1325 yang berimplikasi pada pembentukan CAVR namun gagal melawan budaya bisu yang disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya bisu perempuan Timor Leste ini membentuk impunitas pelaku kekersaan seksual di Timor Leste pada masa konflik dan berlanjut hingga kini. Tesis ini menemukan dua hal, yakni secara teoritis, adanya integrasi pendekatan human security PBB dengan lensa gender dalam isu kekerasan seksual dalam konflik. Secara empiris, CAVR bukanlah implementasi gagasan revolusioner teori feminisme radikal kultural. Mobilitas CAVR hanya merekomendasikan proses peradilan bagi milisi pro-integrasi di Timor Leste tetapi kurang menargetkan militer Indonesia sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Leste pada masa konflik.

---

This paper criticizes UN human security approach through the implementation of UN Security Council resolution 1325 on sexual violence issue (rape and sexual slavery) in Timor Leste during the conflict (1975-1999). The method used is literature study with CAVR Chega document as reference for data on sexual violence in Timor Leste during the conflict. The theory used is cultural radical feminism which emphasizes three basic concepts, patriarchal culture, power and oppression impacted on revolutionary ideas to end oppression. The author show gender mainstreaming process in Timor Leste UN peace operations (UNTAET) as the implementation of resolution 1325 and the implications for the foundation of CAVR Commission that failed to change culture of silence caused by patriarchal culture. This silent culture of East Timorese women promotes impunity for perpetrators of sexual assault in Timor Leste during conflict period. This paper discovers two main things: theoretically, the integration of the UN human security approach with gender lens in sexual violence issue during conflict. Empirically, CAVR is not the implementation of revolutionary idea based on cultural radical feminism theory. The CAVR's mobility urges judicial process for pro-integration militias in Timor Leste but lacked demanding on Indonesian military as main perpetrator of sexual violence against East Timorese women during the conflict"

"Angka kematian anak usia balita di Timor-Leste tergolong tinggi. Untuk menurunkan angka kematian anak usia balita diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang determinannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari kejadian kematian bayi dan anak balita pada rumah tangga berdasarkan faktor-faktor sosial, ekonomi, demograti, lingkungan dan kontrol kesehatan.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi silang dan analisis regresi logistik biner untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi, demografi, lingkungan dan kontrol kesehatan terhadap kejadian kematian anak usia balita menggunakan data hasil SDKTL 2003.Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa probabilitas kematian bayi dipengaruhi oleh umur melahirkan pertama, jumlah anak lahir hidup, pendidikan ibu, pemeriksaan kehamilan, penolong kelahiran, tempat melahirkan, pemedksaan anak pasca melahirkan, status kepemilikan jamban dan daerah tempat tinggal.Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa probabilitas kematian anak usia balita dipengaruhi oleh jumlah anak lahir hidup, pemeriksaan kehamilan, penolong kelahiran, tempat melahirkan, pemeriksaan anak pasca melahirkan, status kepemilikan jamban, luas lantai dan daerah tempat tinggal.

---

The mortality rate of children aged under five in Timor-Leste is high. To reduce mortality of children aged under five needs a comprehensive understanding of its determinant. This research aims to study the incidence of infant and under five death experienced by households based on social, economic, demographic, and environmental factors and health controls.The analytical method used in this study are the table contingency and binary logistic regression analysis to study the effect of socioeconomic, demographic, and environmental factors and health controls on the incidence of death of children aged under five using data from the 2003 Timor-Leste, demographic and health survey.Results of logistic regression analysis show that the probability of infant mortality is influenced by the age of first birth, number of children bom alive, maternal education, antenatal care, birth attendant, place of birth, post~natal examination of children, latrine ownership status and area of residence.Results of binary logistic regression analysis show that the probability of death of children aged under five is influenced by the number of children born alive, antenatal care, birth attendant, place of birth, post-natal examination of children, status of ownership of latrine, floor area and area of residence."

"Timor Leste, Timor Timur, Loro Sae adalah nama yang sering disebut untuk negara yang baru hadir dalam politik internasional sebagai negara berdaulat. Kehadirannya tidak secara tiba-tiba, tapi lewat perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor lepas dan Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk `state', karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste semakin intens sejak Indonesia mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor Timur untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Australia bagai juru selamat Timor Leste.Namun belakangan hubungan kedua negara menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaltu 'kedaulatan territorial/perbatasan dan sumber daya alam yang diperebutkan. Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah.Australia merasa claim atas teritorialnya 'legitimate' dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitupun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut 1982. karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar.Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah lnternasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini diplomasi-negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan.Untuk satu masalah sumber daya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan 'Joint Development Area' yang mereka namakan `Timor Sea Treaty' dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus bertanjut.Hubungan kedua negara masih berlangsung walau dalam pertengkaran. Usaha diplomasi-negosiasi terus mereka usahakan dan sampai pada suatu pertemuan Australia mengajukan proposal penyelesaian perbatasan dalam waktu 20 tahun lagi. Hal ini semakin membuat Timor Leste marah dan menyebut Australia sebagai 'Kriminal'.Dalam tesis ini akan menelusuri dinamika pergerakan perundingan tawar menawar kedua belah pihak dalam apa yang dinamakan Diplomasi' sebagai `the Art Of The Compromise'. Meneliti kepentingan yang harus dipertahankan oleh Australia dalam hal perbatasan yang dapat dikatakan bahwa Australia menginginkan suatu penyelesaian untuk tidak selesai kecuali `minyak dan gas'. Hal itu dapat dilihat dari Cara Australia memainkan `pace' perundingan dan menolak menentukan ?Time Table' perundingan perbatasan, terus mengulur waktu dalam kondisi Timor Leste yang `desperado'."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh pemahaman' yang. komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri dari perspektif suami maupun istri dalam konteks sosial budaya. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus, dilakukan terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dan suami yang diidentifikasi tidak melakukan kekerasan serta pihak terkait yang melakukan usaha untuk mencegah kekerasan terhadap istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Janis kekerasan yang dilakukan suami adaiah mencakup kekerasan fisik, verbal dan ekonomi. Dari perspektif pelaku, kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah. Pelaku bersikap menutup-nutupi fakta atau mengambil rasionaiisasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi daiam keluarga dan menganggap apa yang telah dilakukannya adalah hak pribadinya sehinga orang Iuar tidak periu campur. Hal berbeda terjadi pada istri. Bila istri menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan suatu perlakuan yang meianggar haknya yang tidak seharusnya terjadi akan lebih mudah mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Tetapi bagi istri yang masih bimbang akan merasa malu bila masalah keluarga diketahui orang lain. Hal lain yang terungkap daiam peneiitian ini adaiah bahwa tradisi barfaque tidak berkontribusi langsung pada kekerasan terhadap istri. Namun yang menjadi akar permasalahan kekerasan terletak pada peran dan status subordinasi perempuan di dalam sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya penelitian pada suami,non kekerasan terungkap bahwa faktor komunikasi yang terbuka dapat mencegah konflik dalam keluarga. Rekomendasi yang diberikan adalah diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi, baik( dari segi pendidikan terhadap keluarga,masyarakat, profesional dan menciptakan suatu sistem hukum yang melindungi istri sebagai korban kekerasan domestik.

---

This study intends to gain a comprehensive insights on matters related to wife-abuse from the perspectives of husbands as perpetrators and wives as the victims in socio-cultural context. Data gathered through focused interviews to abusive and non-abusive husbands as well as competent authorities concerned with wife-abuse. Results of study reveal that types of abuse perpetrated by the husbands fall into three categories: physical assault, verbal abuse and economic violence. From the perpetrators' perspectives, violence is prevalent. They tend to conceal facts or rationalize what had happened at home. They also believe that it is their rights to do whatever they want to do with their wives and no outsider shall intervene his rights and privacy. From the victims' perspectives, in the case that the victim have already perceived that the act is a violation against their rights, they would find it easy to disclose the factual case to the public. On the other hand, if the wives still believe that violence against wives is a private matter, exposing the violence to the outsiders will bring a disgrace to them. Other finding shows that the tradition of barlaque does not directly account for the wife abuse. The root of problem is more to the subordinate roles and status of women within the prevailing social system than the barlaque alone. Study also finds that non-violent husbands believe that communication plays a key role to avoid domestic conflicts."

"Gagalnya kerja sama antar Australia dan Timor-Leste untuk membentuk regional processing centre menimbulkan pertanyaan mengenai peran Bali Process dalam mempengaruhi perilaku negara anggotanya. Sebagai institusi internasional, idealnya Bali Process mampu membantu konvergensi perilaku negara-negara anggotanya. Namun pada realitanya, terjadi divergensi perilaku ketika Timor-Leste menolak usulan kerja sama Australia untuk membentuk regional processing centre. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efek divergen dari Bali Process sehingga menyebabkan gagalnya kerja sama antara Australia dan Timor-Leste dalam membentuk regional processing centre. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai efek divergen dari institusi internasional terhadap perilaku negara dengan menggunakan metode kongruen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek divergen dari Bali Process disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan tingkat eksternalitas isu migrasi iregular bagi Australia dan Timor-Leste. Kedua, perbedaan posisi isu regional processing centre dalam politik domestik Australia dan Timor-Leste. Efek divergen tersebut membuat Bali Process tidak dapat memfasilitasi kerja sama pembentukan regional processing centre antara Australia dan Timor-Leste.

---

The failure of cooperation between Australia and Timor-Leste to build a regional processing centre questions the role of Bali Process in influencing the behavior of its member states. Ideally, as an international institution, Bali Process should be able to help converged its member states? behavior. In reality, there is a diverging behavior when Timor-Leste refused Australia?s cooperation proposal to build regional processing centre. This study aims to uncover factors that caused the divergence effect of Bali Process that lead to the failure of cooperation between Australia and Timor-Leste. Along with congruence method, this study used the theory of divergence effect of international institutions to states? behavior. The study showed that the divergence effect of Bali Process is caused by two factors. First, the difference in level of externalities of irregular migration issue for Australia and Timor-Leste. Second, the difference on the position of regional processing centre issue in Australia?s and Timor-Leste?s domestic politics. That divergence effect causes the inability of Bali Process to facilitate the cooperation between Australia and Timor-Leste to establish regional processing centre."

"Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasiTimor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalampembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at thevery least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process.However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive."

"Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di sebuah negara. Per pemilihan anggota parlemen 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru mencapai 21.4%. Angka tersebut berada jauh di bawah Timor-Leste dan Finlandia yang masing-masing memiliki 40% dan 47% keterwakilan perempuan di parlemen nasionalnya. Dalam rangka meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen, terdapat sebuah konsep yang disebut dengan kuota pemilihan perempuan. Untuk itu, penelitian ini mencoba membandingkan bagaimana kuota pemilihan perempuan diatur di Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kondisi keterwakilan perempuan di parlemen ketiga negara. Tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor yang dimiliki oleh Timor-Leste dan Finlandia, namun tidak dimiliki oleh Indonesia, yang menyebabkan kedua negara tersebut mampu memiliki keterwakilan perempuan di parlemen yang mumpuni. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Keterwakilan yang dicetuskan oleh Hanna Pitkin, secara spesifik mengenai keterwakilan deskriptif dan substantif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi keterwakilan deskriptif, Indonesia kekurangan karena kuota pemilihan perempuan dalam bentuk nomor urut tidak berjalan dengan maksimal; serta partisipasi politik perempuan yang kurang, terutama karena partai politik di Indonesia tidak menerapkan party quotas. Sementara, dari segi keterwakilan substantif, Timor-Leste dan Finlandia sama-sama unggul disebabkan oleh berjalannya komunikasi dengan masyarakat sipil dan kuatnya peran kaukus perempuan parlemen. Dari sana, dirumuskan beberapa strategi dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI, yakni peningkatan partisipasi politik perempuan, pembenahan kuota pemilihan perempuan berupa nomor urut, pembukaan ruang komunikasi yang besar antara anggota parlemen perempuan dengan masyarakat sipil, dan penguatan peran kaukus perempuan parlemen di dalam DPR RI. Terakhir, strategi yang tidak kalah penting adalah dengan memberikan edukasi politik terhadap perempuan di seluruh negeri.

---

Women’s representation in parliament is an important aspect in improving gender equality in a country. As of the 2019 parliamentary elections, women’s representation in the Parliament of the Republic of Indonesia (DPR RI) has only reached 21.4%. This figure is far below Timor-Leste and Finland, which respectively have 40% and 47% representation of women in their national parliaments. In order to increase the number of women’s representation in parliament, there is a concept called women's electoral quota. For this reason, this study attempts to compare how women’s electoral quotas are regulated in Indonesia, Timor-Leste and Finland. In addition, this study also reviews the condition of women’s representation in the parliaments of the three countries. The aim is to look at the factors that are owned by Timor-Leste and Finland, but not owned by Indonesia, which causes these two countries to be able to have adequate women’s representation in parliament. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is the Representative Theory initiated by Hanna Pitkin, specifically regarding descriptive and substantive representation. The results of this study indicate that in terms of descriptive representation, Indonesia is lacking because the women’s electoral quota in the form of serial numbers does not work optimally; and women’s less political participation, especially because political parties in Indonesia do not apply party quotas. Meanwhile, in terms of substantive representation, Timor-Leste and Finland are both superior due to ongoing communication with civil society and the strong role of the women’s parliamentary caucus. From there, several strategies were formulated in the context of increasing women’s representation in the DPR RI, namely increasing women’s political participation, reforming women’s election quotas in the form of serial numbers, opening large communication spaces between women parliamentarians and civil society, and strengthening the role of women’s parliamentary caucus in DPR RI. Finally, an equally important strategy is to provide political education to women throughout the country."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif ChildProtection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili,Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah DemokratikTimor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasanterhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventifterahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentanghak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lainadanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya.Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosialdiantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor,dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting;This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting, This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting]"