Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan fungi mikoriza di dalam jaringan akar Dendrobium crumenatum, Dendrobium cucullatum, dan Dendrobiumanosmum. Metode yang digunakan adalah pemanasan akar dengan KOH dan freehand sections. Hasil penelitian menunjukkan fungi mikoriza ditemukan di dalam selsel yang telah terdiferensiasi dan tidak ditemukan ditemukan di dalam selsel yang belum berdiferensiasi, yaitu pada bagian ujung akar. Fungi mikoriza ditemukan di dalam jaringan eksodermis, korteks, endodermis, dan stele dalam bentuk peloton. Persentase kepadatan fungi tertinggi terdapat pada akar remaja ketiga spesies Dendrobium, yaitu 43,1%; 44,16%; dan 38,42%; dan pada spesies Dendrobiumcrumenatumsebesar 41,31%.

---

This research is aimed to understand the presence of mycorrhizal fungi in root tissues of Dendrobiumcrumenatum, endrobiumcucullatum, and Dendrobium anosmum. The methode are used heating roots within KOH 10% and freehand sections. The results are showing that the mycorrhizal fungi is founded inside differentiated cells and not founded inside undifferentiated cells, which is root tip. The mycorrhizal fungi are founded inside exoderm, cortex, endoderm, and stele. Percentage of highest density of mycorrhizal fungi found in intermediate roots of Dendrobiumspecies, that are 43,1%; 44,16%; and 38,42%; and on the species of Dendrobiumcrumenatum, that is 41,31%. "

"Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. Peraturan ini mensyaratkan konversi anak perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi PT PMA. Hal ini membawa reaksi yang cukup keras dari PT PMA di Indonesia oleh karena peraturan tersebut tidak membuat tolak ukur kepemilikan tertentu untuk menentukan status PMA untuk sebuah perusahaan di Indonesia. BKPM akhirnya merubah peraturan tersebut dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut menghapus kewajiban konversi dalam waktu tertentu untuk anak perusahaan PT PMA. Akan tetapi, peraturan tersebut tetap tidak megatur khusus mengenai penentuan status PT PMA untuk anak perusahaan PT PMA.Tulisan ini akan membahas mengenai status PT PMA untuk anak perusahaan di Indonesia setelah berlakunya Perka BKPM No.12 Tahun 2013. Selanjutnya pengaturan ini akan dibandingkan dengan pengaturan di negara India dan Australia, untuk kemudian dianalisis mengenai konsekuensi dari masingmasing aturan. Dalam tulisan ini juga akan dilihat implikasi dari status PMA untuk anak perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan India dan Australia. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif beserta perbandingan dengan negara lain. Analisa perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan usulan pengaturan dari negara lain yang mungkin dapat diberlakukan di Indonesia.

---

In 2003 Indonesian Government Issued Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This regulation requires the conversion for subsidiary of the company limited foreign capital investment (PT PMA) into foreign capital company (PT PMA). It brought a reaction that loud enough from foreign investment company in Indonesia, because this regulation does not make certain benchmark of ownership to determine the status of foreign investment company in Indonesia. Indonesia finally change the regulation with Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This Regulation remove the obligation of the conversion in a particular time to a subsidiary of foreign investment company (PT PMA). But the regulation is still not spesifically about the determination for subsidiary of foreign investment company (PT PMA).This paper will talk about the status of foreign investment company for the companies in Indonesia after the enactment of Perka BKPM No. 12 Tahun 2013. Then this arrangement will be compared with the arrangement in the state of India and Australia, to then analyze about the consequences from each of the rules. In this paper will also be seen the implications of the status of foreign investment company (PT PMA) for the subsidiary of companies in Indonesia compared with India and Australia. The main issues is to be answered uses the method of juridical normative research and comparison to other countries. Analysis on the comparison will produce a regulation from another country which could perhaps adopt in Indonesia."