Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terrorism is not exclusively the concern of nation-states. Considering the massive impacts that it has on the international system, world organizations also regard terrorism as an important agenda which needs effective, appropriate measures. The article being presented here attempts to view how the conspiracy theory can be applied in analyzing the role of the United Nations in addressing the issue of terrorism. Firstly, the article elaborates the thoughts of Karl Popper on conspiracy theory. According to the conspiracy theory, the War on Terrorism is essentially a social phenomenon which resulted from the careful planning and actions of certain entities. The article then discusses how the conspiracy theory is applied in analyzing the role of the United Nations; in particular, regarding the authority and activities of the Security Council"

"Tesis ini mencoba membahas pengaruh tekanan PBB terhadap kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme periode 1996 - 2001. Pada tahun 1989 terjadi kudeta militer di Sudan yang dikenal dengan Revolusi Penyelamatan Damai. Pasca Revolusi, Sudan melaksanakan program Islamisasi dengan menerapkan Syari'ah sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya, Revolusi 1989 selain membawa perubahan internal Sudan, juga berdampak secara eksternal. Secara eksternal revolusi tersebut menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan negara-negara Barat, Afrika, dan Timur Tengah.Pandangan negatif terutama ditujukan oleh Mesir. Mesir dengan dukungan AS berupaya memojokkan Sudan di dunia internasional. Upaya pemojokan tersebut diantaranya adalah tuduhan terhadap Sudan sebagai negara yang mensponsori kegiatan terorisme. Sebagai akibat dari pemojokan tersebut muncul tekanan-tekanan dunia internasional terhadap Sudan seperti pengucilan diplomatik dan penghentian bantuan keuangan.Dan sebagai puncak dari tekanan dunia internasional adalah tuduhan keterlibatan Sudan dalam usaha pembunuhan Presiden Mesir, Husni Mubarak di Addis Ababa, Ethiopia. Sudan dianggap melindungi ketiga pelaku peristiwa tersebut. Sebagai konsekuensinya PBB mengeluarkan resolusi 1044 ( 1996 ) yang isinya meminta pemerintah Sudan untuk menyerahkan tiga tersangka pelaku percobaan pembunuhan Mubarak kepada pemerintah Ethiopia dan menghentikan dukungannya dalam aksi-aksi terorisme. Namun pemerintah Sudan menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menolak bahwa pemerintah Sudan melindungi para pelaku terorisme.Atas penolakan diatas, PBB mengeluarkan resolusi baru, yaitu resolusi 1054 (1996) dan resolusi 1070 ( 1996 ) yang menyerukan kepada setiap negara untuk membatasi staf diplomatik di Sudan, membatasi perjalanan para pejabat pemerintah dan militer Sudan untuk pergi atau melewati territorial setiap negara, dan setiap negara diseru untuk menolak penggunaan pangkalan pesawat bagi pesawat Sudan.Penelitian ini menggunakan tingkat unit analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini meliputi semua aspek perilaku unit negara - bangsa.. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif?anlitis.Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan, yang menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara. Menurut mereka lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan PBB terhadap Sudan teori Power yang dikemukakan Holsti, Colombis & Wolfe, serta Conway dapat dijadikan acuan.Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tekanan yang dilakukan PBB berupa himbauan (resolusi 1044 (1996)), dan sanksi ( resolusi 1054 dan 1070 (1996) ) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme.Stressing To Sudan Government Policy In Terrorism At The Year 1996 ? 2001 This Thesis tries to discuss the influence of UN stressing to Sudan Government policy in terrorism at the year 1996 - 2001. At 1989 happened military coup d'etat in Sudan that known by Peace Salvation Revolution. Time after revolution, Sudan carried out the programme of Islamisation by applicating Syari'ah as state law. In its development, Sudan Revolution did not only bring internal change in Sudan, but also it impacted externally. The revolution appearted negative reactions externally from West countries, Africa, and Mid East.

Negative view mainly toward by Egypt. Egypt with USA as it back up tried to do big effort to force Sudan in to a corner in international world. The effort to force in to corner, such as the accusation to Sudan as the state that sponsored terorism acts. As the consequence, appeared the stressing from the international world to Sudan as the diplomatic banishment and the ceasing fund donation.

As reached it's peak from international world stressing was the accusation of Sudan involvement of the effort Egypt President killing, Husni Mubarak at Addis Ababa, Ethiopia. Sudan was considered to protect the three incident of killing Mubarak to Ethiopia government and halted it's back up in terrorism actions. However, Sudan government considered while that accusation was illogical.

As refusing above, UN issued new resolution, namely resolution 1054 (1996) and resolution 1070 ( 1996 ) that appealed to every country to limit diplomatic staff in sudan, the government high officials traveling and military of sudan to go out or pass through territorial every state and every country was appealed to refuse the use base plane for sudan aero plane.

The research type is qualitative, by using data collecting through library study, and use descriptive to analyze a data.

For analyzing this problem, the writer uses environmental model that proposed state concept as an identity in environment that decides the choice of action that will be taken by one state. According to them, the environment consist of some grades, one of them is international system. While for analysing the form of UN stressing to Sudan, Power Theory that proposed by Holsti, Coloumbis & Wolfe, and also Conwey can be referenced in this case.

The conclusion from this thesis is the stressing that is done by UN as appeal (resolution 1044 (1996) and sanction (resolution 1054 and 1070 (1996) succeed to influence the policy of Sudan government in terrorism."

"Study on terrorism from psychology, politics, media role, economic, and national security viewpoints."

"Pasca perang dingin ditandai dengan kemenangan pengaruh AmerikaSserikat dengan faham liberalnya terhadap faham komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perkembangan global terutama di bidang teknologi informasi sangat mendukung kemenangan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak terjadi disintegrasi terutama di negara- negara Komunis yang berkesempatan mendirikan negara-negara baru serta ingin menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Seiring dengan itu, berkembang pula isu-isu internasional yang di angkat dari isu nasional, seperti isu pelanggaran HAM, Perdagangan wanita dan anak, kekerasan dan sebagainya. Tugas masyarakat internasional menjadi lebih besar, karena pelanggaran hak individu di suatu negara dapat menjadi masalah internasional. Tujuan PBB yang utama adalah mencegah terulangnya kembali Perang Dunia yang telah meninggalkan kesengsaraan yang memprihatinkan bagi peradaban umat manusia.Piagam PBB pada dasarnya tidak menghendaki adanya agresi atau tindak kekerasan Setiap sengketa baik internal maupun internasional dapat dilaporkan kepada PBB untuk mendapatkan penyelesaian dengan jalan damai. Sebagai good office, PBB menawarkan penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, perantaraan, persetujuan, pewasitan, putusan kehakiman dan bantuan organisasi organisasi atau badan badan regional. Dalam hal ini Dewan Kemanan diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar, disertai perlengkapan-perlengkapan yang memadai. Namun dalam Bab VII tentang Tindakan Menghadapi Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian dan Tindak Agresi, Pasal 51 mengenai self-defence, ada peluang untuk diperdebatkan. Amerika Serikat dalam serangannya terhadap Irak menggunakan pasal 51 ini. Ia menuduh Saddam Hussein sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta berbahaya bagi Amerika Serikat, karena tidak mematuhi resolusi PBB No. 1441 yang memberikan kepada Irak kesempatan terakhir untuk melucuti diri, kedua masih memiliki program pengembangan senjata pemusnah masal dan ketiga melindungi organisasi teroris internasional Al Qaida yang pada 11 September 2001 telah meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Markas Besar Tentara AS di Washington DC.Penyerangan itu sendiri membelah pandangan dunia dan dalam Dewan Keamanan PBB menjadi dua, yang pro berpendapat bahwa Saddam Hussein memang berbahaya dan pantas diserang. Kebanyakan negara negara yang mendukung serangan AS ke Irak memberikan alasan: pertama tidak setuju terhadap pemerintahan tirani di Irak, keterlibatan Irak dengan terorisme, senjata pemusnah masal yang dimiliki Saddam Hussein dan rasa sempati terhadap rakyat Irak yang tertindas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Sebetulnya Dewan Keamanan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa dari penggunaan cara-cara damai sampai kepada penggunaan kekuatan/kekerasan. Namun karena persyaratan pelaksannaannya harus secara kolektif dan melibatkan negara negara anggota serta disetujui oleh seluruh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, maka pada waktu kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti dalam kasus serangan AS ke Irak 2003, PBB tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.Sehubungan dengan itu tulisan ini selain memaparkan peran PBB termasuk pembahasan-pembahasan di Dewan Keamanan serta upaya diplomasi AS, juga dikemukakan mengenai latar belakang konsep intervensi serta sejarah intervensi PBB terhadap sengketa sengketa internal yang menilai membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tulisan ini memiliki time frame sekitar 20 hari setelah Amerika Serikat menyatakan perang telah selesai, Namun kerena perang tersebut melalui perencanaan yang panjang, sejak awal tahun 2001, maka disertakan juga mengenai prolognya, sampai dengan digelarnya serangan militer pada tanggal 20 Maret 2003. Tulisan ini juga disertai kesimpulan yang memuat evaluasi terhadap serangan AS terhadap Irak serta upaya upaya yang kiranya dapat dilakukan oleh dunia untuk memperkuat PBB sebagai payung perdamaian dan keamanan internasional."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan sanksi ekonomi yang dijatuhkan PBB terhadap Irak melalui Resolusi DK PBB no. 661 tanggal 6 Agustus 1990 yang disebabkan oleh invasi Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990;Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran sanksi ekonomi dan efektifitasnya; apa alasan bagi PBB mengenakan sanksi terhadap Irak; dan apa saja faktor yang mempengaruhi gagalnya sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Irak, terutama untuk menjatuhkan Saddam Hussein;Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin, yaitu 4 determinan perilaku politik luar negeri yang akan digunakan sebagai sebab kegagalan sanksi ekonomi PBB yaitu: konteks internasional; pengambil keputusan; politik dalam negeri; dan kondisi ekonomi dan militer.Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif analisis yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam berbagai bentuk seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Konsep-konsep yang diteliti dalam penelitian ini adalah: program oil for food; faktor Saddam Hussein; dan dukungan militer Irak kepada Saddam Hussein, sebagai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sanksi ekonomi PBB terhadap Irak.Penelitian ini berhasil menemukan bahwa ketiga faktor tersebut di atas, yaitu program oil for food, faktor Saddam Hussein dan faktor dukungan militer Irak terhadap Saddam Hussein merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sanksi ekonomi PBB terhadap Irak."

"The UNPKO has an important role in dealing with conflict resolution in many part of the world and bring the security back to normal. In this regards, the constitutional basis of the UNPKO can be seen in Chapter Six and Seven of the UN Charter. A a country which embraces value of liberty and in order to creat orderliness and worldpeace, Indonesia has been actively involved in the UNPKO since 1957. Based on this, it can be argued that Indonesia's role in the UNPKO is relevant with the constitution of the republic."