Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this thesis will explain about implementing accounting standards which must be modified according to its characteristics. Bank Islam Malaysia Berhad mainly adopted from International Accounting Standards, and Accounting Standards for Islamic Financial Institutions. There are some adjustments from both standards. It can create its own accounting system characteristics. The important things are the users of financial statement can understand and know how to use them. Bank Islam Malaysia Berhad was introduced to practice banking and financing activities based on the Shari'ah Islarni'ah principles derived mainly from Al-Quran and AI-Sunnah. The problem of this study, as showed some relevance of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions for Islamic Banks, The Case of Bank Islam Malaysia Berhad. This study will show how ASIFI adopted. There are some adjustment regarding its own environment. Scope of writing will be included accounting standards for Islamic Banks, which support by International Accounting Standards and Accounting Standards for Islamic Financial Institution. There are some similarities and differences from both standards. It is also investigate Islamic Banking System in Malaysia; it is called Interest Free Banking Systems that regulate transaction with other Islamic bank and central bank. However, in its application, some scholars give some critical argument about BIMB operations. Those critics are connected with Islamic laws that some of them might be ignored."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kompetisi dan konsentrasi pasar perbankan terhadap X-efficiency bank umum konvensional di Indonesia selama periode 2005 sampai dengan 2014 dengan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) one-step regression. Data dalam penelitian ini terdiri dari 102 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2005-2014. Hasilnya adalah X-efficiency bank umum konvensional di Indonesia secara rata-rata menurun dari tahun ke tahun selama periode penelitian. Hasilnya, kompetisi memiliki pengaruh negatif terhadap X-efficiency, sedangkan konsentrasi pasar perbankan memiliki pengaruh positif terhadap X-efficiency. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetisi perbankan, maka akan membuat X-efficiency bank menjadi menurun. Sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi pasar perbankan akan meningkatkan X-efficiency bank. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini mendukung Information Gathering Hypothesis (IGH).

---

This paper examine the effect of banking competition and banking market concentration on Bank X-efficiency during the period 2005 to 2014 by using one-step regression Stochastic Frontier Analysis (SFA). This paper uses 102 conventional commercial bank Indonesia data during the period 2005-2014. The result is the competition has a negative effect on the X-efficiency, whereas the concentration of the banking market concentration has a positive influence on X-efficiency. So it can be concluded that the higher banking competition will make the X-efficiency of banks decreases. Conversely, the higher the concentration of the banking market will increase the X-efficiency of banks. Therefore, the results of this study support the Information Gathering Hypothesis (IGH)."

"ABSTRAKLaporan ini membahas proses audit yang dilakukan CAB Public Accountant atas pinjaman dan hibah pemerintah tahun 2016 pada ATS Malaysia Berhad dan menganalisa kesesuaian proses audit tersebut dengan ISA International Standards on Auditing . Laporan ini juga membahas pelaksanaan Agreed-Upon Procedures yang dilakukan sehubungan dengan jaminan pemerintah atas instrumen utang yang dikeluarkan oleh ATS Malaysia Berhad. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan oleh CAB Public accountant telah sesuai dengan ISA. Agreed-Upon Procedures yang dilakukan oleh CAB Public accountant juga telah sesuai dengan ISRS 4400.

---

ABSTRACTThis report discusses the audit processes performed by CAB Public Accountant on borrowings and government grant for the year of 2016 on ATS Malaysia Berhad and analyzes the compliance of the audit process to ISA International Standards on Auditing . This report also discusses about the agreed upon procedures performedon ATS Malaysia Berhad on relation to the government guarantee on the debt instruments issued by ATS Malaysia Berhad. Overall, the audit procedures that CAB Public Accountant performed adheres to ISA. The agreed upon procedures performed by CAB Public accountant also adheres to ISRS 4400."

"The objective of this study is to determine earnings management practices that to avoid losses and earning decreases at Islamic banks in Indonesia and Malaysia. This study uses Earning Distribution Approach (EDA) model. There is evidence that the Islamic banks in Malaysia use earnings management to avoid losses only, not to avoid earning decreases. But there is no evidence that Islamic banks in Indonesia use earnings management, both to avoid losses and to avoid earning decreases.

---

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian dan penurunan laba pada bank Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan model Earning Distribution Approach (EDA). Hasil penelitian membuktikan bahwa bank Islam di Malaysiamelakukan manajemen laba hanya untuk menghindari kerugian bukan untuk menghindari terjadinya penurunan laba. Sedangkan bank Islam di Indonesia tidak terbukti melakukan manajemen laba baik untuk menghindari kerugian ataupun untuk menghindari terjadinya penurunan laba."

"Upaya bank untuk mengakomodir kepercayaan dan kepentingan nasabah dilakukan melalui standar layaknya rahasia bank dan penyelesaian sengketa perbankan. Namun, dalam sengketa antara bank dengan nasabah, kedua hal tersebut tumpang tindih. Mengingat hukum perbankan di Indonesia hanya mengecualikan rahasia bank untuk proses di pengadilan, proses penyelesaian sengketa yang rahasia seperti mediasi perbankan dapat menjadi solusi atas tumpang tindih tersebut. Tetapi, pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi rahasia bank dalam arbitrase perbankan tidak terlihat di hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis bagaimana rahasia bank diimplementasikan dalam arbitrase perbankan di Indonesia, khususnya dalam praktik bank konvensional dan bagaimana hal tersebut ketika dibandingkan dengan Malaysia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa di bawah hukum Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Perbankan dapat diterapkan kepada arbitrase perbankan melalui analogi. Meskipun banyak kesamaan yang dimiliki antara Indonesia dengan Malaysia, hubungan yang menyeluruh antara pengaturan rahasia bank dan arbitrase perbankan lebih jelas terlihat di bawah hukum Malaysia.

---

Banks’ effort to accommodate customer confidence and interest is effectuated through standards such as bank confidentiality and banking disputes resolution. However, in the face of a bank-customer dispute, the two overlap. As the banking law in Indonesia only exempts bank confidentiality for court proceedings, confidential processes such as banking arbitration might be the solution to such an overlap. Yet, an integrated exposition on the implementation of bank confidentiality in banking arbitration is not apparent under Indonesian law. The purpose of this doctrinal research is to analyze how bank confidentiality is implemented in banking arbitration in Indonesia, particularizing on the practice of conventional banks and how it is when compared to Malaysia. The results showed that under Indonesian law, Article 43 of the Banking Law shall be applicable towards banking arbitration by analogy. Although many similarities are shared between Indonesia and Malaysia, a holistic linkage between the regulation of bank confidentiality and banking mediation is more apparent under Malaysian law."

"Eksistensi penggunaan merek sebagai agunan kredit pada praktik perbankan masih belum diakui di Indonesia. Pada kenyataannya, merek yang memiliki nilai ekonomi dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh pendanaan dari bank. Namun, berbagai peraturan yang terdapat di Indonesia belum mengatur secara komprehensif terkait penggunaan merek untuk dijadikan agunan kredit bank. Selain itu, penggunaan merek sebagai agunan kredit bank juga tidak diakomodir oleh mekanisme yang jelas. Berbeda halnya dengan Indonesia, negara Malaysia telah melaksanakan praktik penggunaan merek sebagai agunan kredit bank sejak tahun 2013 yang dikenal dengan Intellectual Property Financing Scheme dan telah diatur dalam peraturan tersendiri. Skripsi ini membahas mengenai rencana pengaturan mekanisme penggunaan merek untuk dijadikan agunan kredit bank di Indonesia serta perbandingan pengaturan penggunaan merek sebagai agunan kredit di Malaysia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan mekanisme penggunaan merek sebagai agunan kredit di Indonesia telah dirancang dalam rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual serta Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk melaksanakan skema tersebut. Sedangkan, Malaysia telah mengembangkan dan melaksanakan Intellectual Property Financing Scheme dengan berfokus pada tiga aspek, yaitu intellectual property valuation, intellectual property financing, dan intellectual property marketplace. Saran yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah adanya urgensi untuk menerbitkan peraturan pemerintah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta mempersiapkan dan mewujudnyatakan berbagai elemen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual di Indonesia.

---

The existence of trademark utilization as credit collateral in banking practice is still not recognized in Indonesia. In fact, the trademark that has economic value can provide benefits to business actors, especially small and medium-sized enterprises, to obtain funding from banks. However, various regulations in Indonesia do not explicitly regulate the using of trademark as collateral for bank credit. Other than that, utilization of trademark as bank collateral also not accommodated by a clear mechanism. Different from Indonesia, Malaysia has implemented the practice of using the trademark as collateral for bank credit since 2013, known as the Intellectual Property Financing Scheme, and has been regulated in a separate regulation. This thesis discusses the plan to regulate the mechanism for trademark utilization as bank credit collateral in Indonesia as well as a comparison of the regulation on the use of the trademark as credit collateral in Malaysia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology that is supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. From this research, it can be concluded that the regulations and mechanisms for using the trademark as bank credit collateral in Indonesia have been designed in the draft government regulations regarding intellectual property rights-based financing schemes, and Indonesia has made several preparations to implement the scheme. Meanwhile, Malaysia has developed and implemented an Intellectual Property Financing Scheme by focusing on three aspects, that is intellectual property valuation, intellectual property financing, and intellectual property marketplace. Recommendations for Indonesia are the urgency to issue government regulations on intellectual property-based financing schemes and prepare and implement various elements needed in implementing intellectual property rights-based financing schemes in Indonesia."