Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah meratifikasi hak-hak anak (Convention o the Rights of the Child) tahun 1989 melalui keputusan presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990. Kendati tingaktannya masih Keppres dan menunjukkan keberatan (reservasi), tapi pemerintah tetap mempunyai kewajiban (obligation) untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, selain laporan berkala kepada organisasi PBB yang berisi mengenai kemajuan yang telah dicapai pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak anak "

"AbstrakAnak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori violence by omission yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban dalam bidang hukum."

"Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

---

Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia."

"Skripsi ini menjelaskan gagasan hak untuk menerima pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman di Indonesia sebagai isu hak asasi manusia yang penting. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus di Indonesia yang berkaitan dengan SMA Pangudi Luhur dan Jakarta Intercultural Sekolah (JIS), sedangkan terjadinya kasus mengenai pelecehan hak anak dan pelanggaran cukup tinggi. Melalui metode yuridis normatif, skripsi ini menganalisis masalah, yang bisa mempengaruhi hak seseorang untuk menerima pendidikan yang aman dan sehat. Kurangnya penegakan hukum, kegagalan menegakkan efek jera bagi pelanggar yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak Anak, orang-orang dewasa dilingkungan belajar mengajar yang kurang perhatian dan pendekatan pemerintah mengenai isu pelanggaran hak asasi anak - yang semuanya menghasilkan efek-efek yang tidak diinginkan untuk pelaksanaan perlindungan hak anak dalam menerima pendidikan. Skripsi ini menetapkan bahwa sementara kerangka hak anak di Indonesia bersama dengan kerangka Konvensi Hak Hak Anak yang sudah sangat komprehensif, tetapi kurang mampunya pengimplementasian dan penerapan dalam praktek di Indonesia.

---

The thesis describes the idea of right to receive education in a safe educational environment in Indonesia as an important human rights issue. The example used in this thesis are case studies in Indonesia pertaining SMA Pangudi Luhur and Jakarta Intercultural School (JIS) , whereas the occurrence of cases regarding child?s right abuse and violation is quite high. Through the juridical-normative method, this thesis analyses the concerns, which hopefully affect one?s right to receive education safe and sound. The lack of law enforcement, the failure of enforcing deterrent effect to the violator related to the protection of Child?s rights, the proliferation of intolerant adults within the educational environment and the government?s approach to the issue of child?s rights violation - all of which have an undesirable effect to the implementation of child?s right protection in receiving education. This thesis stipulates that while the child?s rights framework in Indonesia as well as the framework by the Convention of the Rights of the Child are comprehensive, to that of the lack of implementation and manifestation in practice in Indonesia."