Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji upaya legitimasi kekuasaan raja-raja Majapahit berdasarkan n?m?bhi?eka nama gelar beserta uraiannya yang dicantumkan di dalam isi prasasti dalam kaitannya dengan kondisi politik, sosial, dan keagamaan pada masa prasasti tersebut dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian arkeologi dan epigrafi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar yang digunakan oleh raja-raja Majapahit memiliki makna tertentu dan berkaitan dengan kondisi politik, sosial, dan keagamaan pada masa pemerintahan raja yang bersangkutan.

---

This undergraduate thesis studied the legitimation to Majapahit monarchs'authority based on their n m bhi eka coronation name and the complimentary included in the Majapahit Era inscriptions and the connection between said legitimation to the kingdom's political, social, and spiritual condition by the time the inscriptions were published. This research used archaeological and epigraphical methods. The result shows that indeed there was a connection between particular monarch's legitimation and the kingdom's political, social, and spiritual condition."

"ABSTRAKTulisan ini akan membahas mengenai bagaimana relasi yang dimiliki oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan militer di Thailand mampu mempengaruhi hasil percobaan kudeta, secara spesifik yakni pada lima kasus percobaan kudeta. Relasi tersebut dipahami sebagai ada atau tidaknya hubungan simbiosis di antara raja dan militer. Hubungan simbiosis yang dimiliki kedua pihak tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. Ketika terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, dan Thaksin Shinawatra. Sebaliknya, ketika tidak terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif gagal, mengingat raja merasa tidak diuntungkan dan tidak mau memberikan dukungannya bagi militer untuk melancarkan kudeta, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Prem Tinsulanonda tahun 1981 dan 1985. Dalam melakukan analisis terhadap lima kasus tersebut, penulis menggunakan beberapa konsep, seperti konsep legitimasi raja, identitas Thailand (Thai Identity/Ekkalak Thai), hyper-royalism,organisasi militer, pretorian, dan kudeta militer.

---

ABSTRACT

This paper will discuss how do the relations between King Bhumibol Adulyadej and the military in Thailand affect the results of coup attempts, specifically on five coup attempt cases. In this context, the relation itself can be understood as the presence or absence of symbiotic relations between the king and the military. Symbiotic relations between the two are inseparable from their own political and economic interests. When symbiotic relation between the two exists, the coup attempt tends to be successful, as can be seen in the coup attempt on Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, and Thaksin Shinawatra. On the contrary, when there is no symbiotic relation, the coup attempt tend to be failed, given that the king feels disadvantaged so that he will not give his support for the military to launch a coup, as can be seen in the coup attempt on Prem Tinsulanonda in 1981 and 1985. The author uses several concepts, such as the concept of king's legitimacy, Thai Identity/Ekkalak Thai, hyper-royalism, military organizations, praetorians, and military coups, in order to analyze the five cases."

"ABSTRAKPeriode pemerintahan Prein Tinsulanonda ditandai oleh meningkatnya perhatian militer terhadap masalah legitimasi peran politiknya di negara tersebut. Usaha tersebut ditempuh melalui serangkaian program pembangunan pedesaan serta pembentukan organisasi-organisasi massa di seluruh wilayah Thailand, terutama wilayah-wilayah terpencil yang dianggap tawan terhadap ancaman komunisme. Dasar hukum bagi pelaksanaan program-program tersebut diperoleh melaini dua keputusan Perdana Menteri, yaitu Keputusan No.65/2525 yang berjudul "Policy of Struggle to Win Over Communism" dan Keputusan No.66/2523 yang berjudu1 "Plan for Political Offensive". Sehingga berdasarkan kedua keputusan tersebut, militer dapat masuk ke sektor-sektor sipil atas nama ancaman keamanan. Yang menarik dari masa pemerintahan Prem ini adalah adanya perubahan bentuk legitimasi politik yang dipakai dari masa-masa sebelumnya. Usaha legitimasi politik melalui cara konstitusional baru dimulai pada masa ini, sedangkan di masa-masa sebelumnya bentuk legitimasi yang dipakai lebih sering berupa bentuk legitimasi tradisional, yaitu tiga institusi utama Thailand Monarki, Agama dan Bangsa ataupun dalih untuk menyelamatkan kekacauan politik yang diakibatkan oleh ketidakbecusan para politisi sipil. Adapun penulisan skripsi ini sendiri berminat untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang ada di balik perubahan bentuk legitimasi politik militer pada khususnya dan peran politik militer pada umumnya setelah tahun 1980-an."

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"Tradisi pemujaan leluhur di Jepang merupakan perpaduan dari berbagai kepercayaan yang berkembang di Jepang seperti Shinto, Konfusianisme dan Budha. Tradisi ini berawal dari adanya pemikiran bahwa roh orang yang telah meninggal dunia akan mengganggu kehidupan manusia yang masih hidup. Agar roh tersebut tidak mengganggu mereka yang masih hidup maka diadakanlah ritual-ritual untuk menenangkan roh tersebut. Leluhur dalam tradisi pemujaan leluhur di Jepang mengacu pada pendiri ie tempat keluarga itu tinggal. Penghormatan dan pemujaan terhadap leluhur penting untuk dilakukan bukan hanya karena dia adalah pendiri ie tapi juga karena mereka dipercaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan keamanan kepada keturunannya. Sejalan dengan adanya perkembangan pemikiran dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Jepang, konsep leluhur yang terpusat pada ie ini kemudian meluas menjadi konsep leluhur yang terpusat pada keluarga. Tradisi pemujaan leluhur ini pun sejak Zaman Tokugawa telah digunakan sebagai alat propaganda politik pemerintah sampai dengan PD II berakhir. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah cara pemerintah Meiji menggunakan tradisi pemujaan leluhur sebagai dasar untuk mendapatkan legitimasi bagi kekuasaannya. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, penulis telah mengadakan penelitian kepustakaan dan analisa yang dalam dengan metode pendekatan Deskriptif-Analitik untuk memudahkan penulis dalam mencari jawabannya dan memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Pada akhir penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tradisi pemujaan leluhur ini telah digunakan oleh pemerintah Meiji untuk mendapatkan legitimasi bagi kekuasaannya dan dasar pemikiran pemujaan leluhur tersebut diterapkan di dalam beberapa institusi yang ada di Jepang seperti institusi hukum, pendidikan, keluarga, agama Shinto dan dalam penggunaan sistem kalender matahari. Dalam tradisi pemujaan leluhur pada Zaman Meiji inilah terlihat bahwa hal yang dianggap paling asasi sekalipun, yaitu kebebasan beragama, tidak terlepas dari propaganda pemerintah derni kepentingan politiknya."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."