Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."

"Disertasi ini beljudul, Etika Bisnis Periklanan di Indonesia Saat ini : Dalam Perspektif Pemikiran Kritis. Fungsi iklan sebagai mediasi/representasi pesan melalui persuasi, dan pencitraan pada awalnya relatif masih bersifat human (intersubyektif). Namun kemudian terjadi pergeseran luar biasa, terutama setelah munculnya abad informasi dan era bisnis global. Perkembangan serta pergeseran fungsi iklan telah membuat iklan bersifat netral dan otonom (menjadi bidang kajian tersendiri), selain itu iklan juga terbuka untuk berbagai pengaruh kepentingan, terutama kepentingan pebisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.Pengaruh tekonologi informasi, kepentingan ekonomi, telah menimbulkan pergeseran makna dan fungsi iklan. Iklan juga dianggap berperan besar dalam menciptakan masyarakat konsumer dewasa ini. Pergeseran, manipulasi yang ditimbulkan serta etika periklanan yang diasumsikan dapat mengatasi berbagai pelanggaran dalam dunia periklanan, merupakan fokus kajian disertasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode hermeneutika-fenomenologi dan teori kritis Jurgen Habermas.Penelitian terhadap teks dan fenomena kehidupan kita sekarang ini menggunakan metode hermeneutika dan fenomenologi. Hasil penelitian terhadap perkembangan iklan menunjukkan bagaimana perkembangan dan terjadinya perubahan dalam dunia bisnis periklanan, terjadinya pelanggaran etis serta semacam kekerasan simbolik terhadap masyarakat (khususnya konsumen) dan pengguna jasa oleh pebisnis dan dunia periklanan. Pelanggaran etis dunia periklanan antara Iain: teks-teks ildan dengan kecenderungan disinformasi, deformasi, manipulasi serta dominasi demi kepentingan pebisnis.Diperlukan tindakan advokasi sebagai perlindungan kepada konsumen/masyarakat, akulturasi penclidikan, pendirian etika profesi periklanan, kode etik periklanan, serta aturan hukum yang jelas bagi pelanggaran kode etik itu. Untuk mempertemukan berbagai pemahaman yang berbeda serta saling pengertian di antara produsen agent / wholesaler - Biro iklan, masyarakat / konsumen pengguna barang/jasa/fasilitas, teori komunikasi Habermas kiranya tepat untuk diterapkan.

---

The title of this dissertation is; Today's Advertisement Business Ethics in Indonesia : l.n a Critical Thought Perspective. Function of advertisement as a message media or representative, persuasive effort, and imaging was at iirst relatively humane (inter-subjective). But then incredible shift occurred, particularly since the infomation age and global business era. Advertisement function development and Shih have made advertisement neutral and autonomous (it become a separate field of study), moreover, advertisement is also open to various interests, particularly to the interests of businessmen to obtain as much proht as possible.

The effect of infomation technology as well as economics interest has made advertisement meaning and function shift. Advertising is also considered to have important role in creating today?s consumptive society. The shift and manipulation that occurred as well as advertisement ethics that is assumed to be the solution of any violation in advertisement business, is the focus of the study in this dissertation. Analysis method used in this study is hermeneutics-phenomenology and the criticism theory of Jurgen Habermas.

Research about the literature and our lives phenomenon uses the hermeneutics-phenomenology and the criticism theory of Jurgen Habermas. The research output to the advertisement development reveals how changes in advertisement business has developed and occurred, how ethics in.'ri'ingement occurred, and a kind of symbolic abuse (particularly to the customers) and the service users caused by business in advertisement business. Ethics in.ti'ingements in advertisement are among others : advertisement texts with a tendency of disinfotrnation, deformation, manipulation as well as domination for the sake of business interests.

Advocacy measure is necessary as a protection to the customers and the society in general, as well as educational acculturation, the establishment of advertisement professional ethics, advertisement ethics code and other clear regulations for any individual or party who infringe the ethics code. To synchronize various comprehensions and to grow understanding to each other between producers agent/wholesaler, advertisement agency, customers or general people who are the users of the goods, services or facilities Habermans communication theory is relevant to be applied."

"Upaya periklanan rokok melalui media televisi yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka memperkenalkan produknya tanpa kita sadari dalam penyuguhan informasi tentang produk tersebut membawa dampak yang merugikan masyarakat. Penyajian iklan rokok yang berlebihan dengan minimnya informasi tentang rokok tersebut baik dari bahan baku maupun zat-zat yang terkandung di dalamnya cenderung terlewatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dapat menimbulkan fraudulent misinterpretation atau sering disebut dengan informasi yang menyesatkan. Sehingga pengaturan tentang periklanan rokok melalui media televisi telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintahan No. 8111999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan ( berserta perubahannya ).Pengaturan periklanan rokok timbul karena bahaya rokok telah menjadi isu kesehatan yang panting. Sehingga dalam pengaturannya antara lain mencantumkari larangan iklan rokok dalam hal merangsang atau menyarankan orang untuk merokok dan jam tayang yang diperbolehkan antara pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini telah menyediakan upaya hukum bagi masyarakat berupa Hak Gugat Lembaga Konsumen (legal standing), dalam hal ini di wakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM).Rumusan legal standing terdapat dalam UUPK pasal 46 ayat (1) huruf (c) : " Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasamya menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya ". Upaya tersebut ternyata telah dilakukan oleh Tim Advokasi Hukum Korban lklan Rokok, melalui Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum.Dalam putusan no. 2781Pdt.GIPN.Jak.Sel. tentang gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Iklan Rokok, majelis hakim pada intinya menyatakan bahwa para penggugat sah secara hukum mewakili kepentingan masyarakat, menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya, menghukum penggugat untuk memulihkan nama baik tergugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan dalam tingkat banding putusan no. 4481PDT120031PT.DKI.,juga menguatkan putusan no. 2781Pdt.G,PN.Jak.Sel. Dari fakta tersebut itulah dapat diketahui bahwa upaya legal standing belum dapat berbuat banyak terhadap periklanan rokok melalui media televisi yang cenderung menyesatkan maupun merugikan konsumen."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Kemajuan di bidang teknologi mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari suatu tempat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan bidang hukum dan bisnis sangat erat. Kemajuan di bidang penggunaan teknologi komunikasi, seperti meluasnya penggunaan telegram, teleks, telpon, ATM, computer bahkan internet sangat mempengaruhi pola-pola transfer uang via bank. Apa yang disebut dengan istilah "Home Banking", yakni rnengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang hanya berada di rumahnya (misalnya lewat computer atau telpon) atau berada si tempat-tempat tertentu seperti di supermarket (dengan menggunakan kartu ATM) sudah menjadi kebiasaan saat ini dan semakin meningkat di masa depan. Dengan demikian sektor hukumpun sebaiknya segera pula berbenah diri agar tidak tertinggal, menuju suatu sistem pengiriman uang yang terpenuhi unsur-unsur kesegeraan, keakuratan, keamanan, dan kenyamanan. Disamping itu, apa yang disebut dengan "electronic society" atau "cashless society" sudah mulai menjadi kenyataan saat. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan. Kecenderungan nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai "financial supermarket" telah memaksa bank-bank untuk memasarkan produk-produk yang lebih bervariasi. Nasabah menginginkan bank untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keuangan nasabah tersebut sejak dari mereka lahir sampai mati. Sebagai konsekuensinya, bank, dituntut untuk menyediakan semua jasa keuangan dalam satu atap, sehingga nasabah tidak hanya ingin mendapatkan produk-produk bank raja, melainkan juga produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan lain seperti asuransi dan perusahaan sekuritas."

"Legal protection on consumer's rights in Indonesia according to the Indonesian Criminal Code and Criminal Procedural Code."

"Berkembangnya industri dan perdagagan di Indonesia menyebabkan beredarnya berbagai jenis makanan dalam kemasan di pasaran. Keadaan ini justru membuka peluang bagi produsen untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan memproduksi makanan dalam kemasan tanpa memperhatikan/mengabaikan mutu, kualitas, maupun higienitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan produsen tersebut bila menimbulkan kerugian pada konsumen merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akibatnya tak jarang kemudian menimnulkan sengketa konsumen. Dalam hal ini posisi konsumen selalu lemah karena di Indonesia belum terdapat hukum positif yang secara khusus dan terperinci mengatur mengenai perlindungan konsumen. Disamping itu tampaknya belum tumbuh kesadaran konsumen akan hak-hak dan tanggung jawabnya. Terhadap produsen yang merugikan konsumen dapat diajukan suatu gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun dewasa ini telah berkembang pula suatu ajaran mengenai tanggung gugat produk (Product liability) yaitu ajaran mengenai tanggung jawab mutlak produsen, yang memberikan beban pembuktian pada produsen apabila terjadi suatu sengketa konsumen. Di terapkannya ajaran ini sedikit banyak telah memperkuat kedudukan konsumen. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang peduli dengan masalah perlindungan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI senantiasa siap membantu segala bentuk sengketa konsumen dan mengupayakan proses penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik melalui jalur perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa maupun jalur gugat pengadilan."