Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In many Asian countries, public administration is in the process of considerable change and reform. Citizens in these countries have demanded faster, better, and cheaper public service.They have also demanded for more effective and efficient government ..."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.Disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ternyata belum mengarah pada pengembangan good governance, karena hanya dalam proses restrukturisasi birokrasi dan aspek kompetensi lembaga saja yang sudah mengarah kepada Good Governance, untuk kompetensi personil, transparansi dan efisiensi ternyata belum terakomodasi.

---

The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Government of Tangerang Regency in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy.The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, the symptoms according to what the circumstances when the study was conducted.It was concluded that the restructuring of the bureaucracy that implemented by the local government has yet to lead to the development of good governance, as it is only in the process of restructuring the bureaucracy and aspects of competence of the institutions are already leading to good governance, for personnel competence, transparency and efficiency had not yet accommodated."

"Presiden-Presiden petahana baik pada masa orde baru dan reformasi, terbukti melakukan pelanggaran enam prinsip good governance dalam upaya presidential continuism. Bentuk pelanggaran bisa berupa larangan asas perluasan wewenang jabatan, ketidakjelasan pengambilan kebijakan administratif, partisipasi minimalis publik, rendahnya efikasi ketaatan hukum, akuntabilitas politik dan hukum serta rendahnya perlindungan hak asasi manusia. Pasal 4 UUD 1945 sebagai alas hukum Presiden mengambil kebijakan administratif, perlu kiranya ditinjau ulang, agar ada pembatasan yang secara efektif mengendalikan upaya presidential continuism. Kebijakan administratif Presiden seharusnya bersifat netral atau profesional meski ada intervensi politik, agar birokrasi berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Politisasi birokrasi dan political appointee akan berakibat kepentingan publik di abaikan, sedangkan kepentingan presidential continuism petahana di prioritaskan.

---

Incumbent presidents, both during the new order and reform era, were proven to have violated the six principles of good governance in an effort to presidential continuism. The form of violations can be in the form of a prohibition on the principle of expanding office authority, unclear administrative policy making, minimal public participation, low legal compliance efficacy, political and legal accountability and low protection of human rights. Article 4 of the 1945 Constitution as the legal basis for the President to take administrative policies, needs to be reviewed, so that there are restrictions that effectively control presidential continuism efforts. The President's administrative policies should be neutral or professional despite political intervention, so that the bureaucracy runs in line with the principles of good governance. The politicization of the bureaucracy and political appointees will result in the public interest being ignored, while the interests of the incumbent presidential continuism are prioritized."