Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book discusses how the use of some election rules embedded in the U.S. Constitution and in the presidential succession Act may cause skewed or weird election outcomes and election stalemates. The book argues that the act may not cover some rare though possible situations which the twentieth amendment authorizes congress to address. Also, the book questions the constitutionality of the national popular vote plan to introduce a direct popular presidential election de facto, without amending the constitution, and addresses the plan?s ?achilles? heel.? In particular, the book shows that the plan may violate the equal protection clause from the fourteenth amendment of the constitution. Numerical examples are provided to show that the counterintuitive claims of the NPV originators and proponents that the plan will encourage presidential candidates to ?chase? every vote in every state do not have any grounds. Finally, the book proposes a plan for improving the election system by combining at the national level the ?one state, one vote? principle, embedded in the constitution, and the ?one person, one vote? principle. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Donald J. Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Untuk mengungkap penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Trump, penelitian ini mengkaji transkrip pidato penerimaan pencalonan presiden oleh Trump pada Konvensi Nasional Partai Republik. Metodologi kualitatif dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan wacana sejarah Discourse-Historical Approach yang dikemukakan oleh Reisigl dan Wodak 2009. Selain itu, konsep komunikasi politik berupa pembingkaian emosi dari Castells 2009 juga digunakan untuk memperluas kajian penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Trump mengeksploitasi narasi identitas masyarakat Amerika Serikat dengan menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika. Selain itu, Trump juga mengeksploitasi rasa amarah dalam menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika.

---

The thesis examines the role of American exceptionalism in Donald J. Trump's campaign in the 2016 U.S presidential election. To analyze his use of American exceptionalism, the study focuses on the speech he delivered when he accepted a presidential nomination at the Republican National Convention. The study uses a qualitative method by employing Reisigl and Wodak rsquo s 2009 Discourse Historical Approach and a political communication concept of emotional framing by Castells 2009. The results show that Trump exploited the narrative identity of American citizens by using American exceptionalism. Moreover, he also exploited anger to amplify the notion of American exceptionalism in his campaign."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dukungan pemilih Latino terhadap Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Pemilu AS 2016 tidak bisa dilepaskan dari hegemoni neoliberal. Masyarakat AS tersegmentasi ke dalam kelas penguasa dan subaltern, begitu juga dengan kelompok Latino. Lebih jauh, penelitian ini menjabarkan secara kualitatif dua faktor yang memengaruhi dukungan pemilih Latino terhadap Trump yaitu faktor identifikasi partai dan orientasi isu dengan mengacu kepada kerangka teori perilaku memilih oleh Hugh Bone dan Austin Ranney. Penelitian ini menemukan bahwa dalam faktor identifikasi partai, Latino Evangelikal Protestan dan Mainline menunjukkan identifikasi kuat dengan Partai Republik. Selain itu, terdapat dukungan Latino konservatif terhadap Trump pada Pemilu Presiden AS 2016. Kemudian berdasarkan segmentasi kelas ditemukan bahwa kelas elit Latino di AS adalah orang-orang Kuba yang melarikan diri ke AS dan memiliki identifikasi yang kuat dengan Partai Republik. Sedangkan masyarakat Latino kelas bawah yang mendukung Trump berasal dari daerah pedesaan dan menderita false consciousness. Kemudian dalam faktor orientasi isu, terdapat tiga isu yang secara signifikan memengaruhi dukungan Latino terhadap Trump yaitu isu ekonomi, imigrasi dan aborsi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the factors that led to the support of Latino voters for Donald Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. The 2016 US election can not be separated from neo liberal hegemony. The US society is segmented into the ruling class and subaltern, as well as the Latino group. This study describes qualitatively two factors that affect latino voter support for Trump, i.e. party identification and issue orientation factors with reference to the framework of voters behavior theory by Hugh Bone and Austin Ranney. This study found that in the party identification factor, Latino Evangelical Protestant and Mainline showed strong identification with the Republican Party. In addition, there is conservative Latino support for Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. Then based on class segmentation this study found that the elite Latino class in the US were Cubans who fled to the US and had strong identification with the Republican Party. While lower class Latino who support Trump are from rural areas and suffer from false consciousness. In the issue orientation factor, there are three issues that significantly affect Latino support for Trump economic, immigration, and abortion issues."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang keadilan politik dalam pemilihan presiden secara langsung sebagaimana dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi rakyat yang berada di wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlu dirumuskan mekanisme baru dalam sistem pemilihan presiden secara langsung sehingga dapat memperhitungkan bobot politik suara rakyat sehingga keadilan politik dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa merubah sistem pemilihan yang telah ditentukan melalui proses perubahan konstitusi pasca reformasi.

---

ABSTRACTThis thesis discuss political justice of popular vote in presidential election system as noted in the amendment of constitution of 1945 for the people in the east Indonesia and they are living out of Java, Madura, and Sumatera Islands. It is a qualitative research by the descriptive analysis design. It found that Indonesia has to form a new mechanism of direct presidential election system considering the political weight of popular vote. So, political justice can be distributed into around of Indonesia zone without changing the presidential election system as determined through constitution amendment process after reformation era."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

---

ABSTRACTThis research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case."