Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring. Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) arah kebijakan pengalokasian dan pemanfaatn sumber dana pendidikan dan 2) model penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat ke sekolah pascaotonomi daerah. Metode penelitian tang digunakan yaitu deskriptif dengan sampel 22 sekolah/madrasah negeri dan swasta yang tersebar di 15 provinsi. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dianalisis dengan teknik persentase...."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit serta semakin berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syariah di Indonesia dan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana sebelumnya Bank Syariah masih mengikuti PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

---

Global financial crisis has made many people looking for better economic System Solutions for long term condition. Islamic banking has been considered to be able to survive in the economic crisis that occurred in the years 1997-1998, when many Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government. Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic Bank's operational activities is accordance with the Islamic Sharia principles, and different from the Public Bank’s operational. The regulation also set a specific Corporate Governance articles for Islamic Banking. Before Islamic Banking have their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good Corporate Governance for Public Banks."

"Penelitian yang terkait dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FDR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal hasil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FDR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FDR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FDR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FDR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FDR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FDR minimum limit. At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is found. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired."