Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prasasti merupakan sumber tertulis yang paling otentik, yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah kuna. Prasasti memiliki isi yang dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial, birokrasi, perekonomian, religi dan politik dari berbagai masyarakat yang sezaman dengan prasasti itu. Sebagian besar prasasti dari masa Jawa Kuna dibuat untuk memperingati penetapan sima. Sima berarti ?batas? atau batas desa dan pada mulanya pranata sima berasal dari India. Prasasti sima memiliki formulasi yang tetap, salah satu unsur dalam prasasti sima adalah sapatha. Sapatha berarti kutuk, sumpah atau janji, dan dapat juga diartikan sebagai pernyataan dengan sumpah. Sapatha memiliki pola yang tetap sepanjang masa Jawa Kuna, yaitu: (1) seruan kepada para dewata sebagai saksi dan pemberi hukuman; (2) larangan untuk mennggu ketetapan sima; dan (3) sanksi-sanksi yang berupa acaman-ancaman.Sapatha pada masa Majapahit memiliki hubungan fungsional dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu aspek religi. hukum, politik, sosial dan ekonomi. Sapatha merupakan bagian dari subsistem hukum, yaitu sebagai salah satu perangkat hukum yang belum dikodifikasi. Dalam kehidupan masyarakat Majapahit, sapatha dapat berfungsi sebagai kaidah sosial yang berupa kesusilaan dan hukum adat. Sapatha merupakan cerminan dari sistem keyakinan, merupakan perpaduan antara sistem kepercayaan agama Hindu Saiwa dengan kepercayaan asli setempat, yaitu seruan kepada dewa-dewa dan arwah nenek moyang. Pola sapatha. dari masa Majapahit yang memiliki kesamaan dengan pola sapatha dari masa Jawa Kuna umumnya, menunjukkan bahwa pola sapatha dalam Prasasti sima dari masa Majapahit tidak mendapat pengaruh yang besar dari berbagai gejala keagamaan yang muncul sepanjang masa Majapahit.Secara sosial, sanksi-sanksi dalam sapatha berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat. Penetapan suatu wilayah sima dapat menggambarkan pemberian legitmasi oleh raja kepada pejabat desa, sehingga dia mendapat pengakuan dari masyarakat desanya. Penetapan suatu wilayah sima juga memberikan keuntungan ekonomis bagi kerajaan Majapahit, karena kerajaan tidak dibebani pemeliharaan bangunan suci atau fasilitas lain yang ada di wilayah sima, kewajiban tersebut berpindah kepada masyarakat di wilayah sima, sehingga menambah pendapatan kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit yang daerahnya dijadikan wilayah sima secara ekonomis juga memperoleh pertambahan pendapatan dari penyusutan pajak atas semua usaha mereka di bidang pertukangan, perdagangan dan kerajnan. Sapatha berfungsi untuk menjaga kelestarian suatu ketetapan wilayah sima tesebut."

"Perkernbangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlalu banyak likalikunya, tetapi setiap perubahan memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah Kekuasaan Kehakiman sejak kemerdekaan Indonesia sampai masa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kekuasaan kehakiman tersebut tercermin dari aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Secara umum sebagai Negara Hukum, Indonesia mengakui adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sejak kemerdekaan, tetapi pelaksanaannya sempat mengalami penyimpangan pada masa diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat adanya ,intervensi dari pihak kekuasaan eksekutif. Dalam paparan singkat ini hanya akan diuraikan secara umum perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, serta perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut secara umum pula."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pelibatan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Pertanian, juga faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelibatan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Pertanian. Penelitian ini penting, karena organisasi Iokal Tuah Bano Safakat merupakan organisasi yang bersendikan adat istiadat masyarakat setempat mampu menggerakkan peran serta para petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah. Keberadaan organisasi Iokal Tuah Bano Safakat dalam mendukung pembangunan pertanian inilah yang menjadikan organisasi ini dijadikan mitra dan dilibatkan oleh pemerintah dalam mendukung serta mengimplementasikan program-program dan kegiatamkegiatan pemerintah dalam pembangunan pertanian.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simeulue, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Kantor Infonnasi Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Camat Kecamatan Simeulue Tengah, Kepala Mukim, Keuchik (kepala desa), para petani dan ketua organisasi Tuah Bano Safakat.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pelibatan organisasi Tuah Banu Safakat daiam pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah merupakan kepercayaan dan desentralisasi tanggung jawab yang Iebih besar bagi organisasi dan masyarakat di pedesaan untuk memilih yang terbaik dan cocok bagi dirinya sendiri dalam meningkatkan harkat dan martabat petani melalui peningkatan produktititas pertanian. Dengan melibatan organisasi Tuah Bano Safakat yang berbasiskan adat istiadat setempat dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Simeulue Tengah telah mampu mendorong serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program dan kegiatan pembangunan pertanian umumnya dan peningkatan produktifitas pertanian khususnya.Sebagai organisasi Iokal di pedesaan Tuah Bano Safakat dalam meningkalkan harkat dan martabat para petani melakukan peran dalam mengatur tata laksana turun kesawah, menyampaikan informasi, mediasi, advokasi dan pemberdayaan terhadap para petani di pedesaan. Pelibatan organisasi Tuah Bano safakat oteh pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian dilakukan dengan melibatkan organisasi dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian yang menyangkut kebutuhan petani di pedesaan, pendampingan berupa bimbingan pola produksi pertanian yang Iebih efektif dan efisien, dalam perencanaan program dan kegiatan, menyesuaikan kapasitas kelembagaan dan keorganisasiannya dalam memberikan pelayanan kepada petani serta meningkatkan managemen pengurus dalam memberikan pelayanan maupun dalam mengelola sumberdaya organisasi.Faktor pendukung pemerintah melibatkan organisasi Tuah Bano Safakat sebagai mitra dalam pembangunan pertanian karena organisasi ini mampu menyediakan informasi tentang permasalahan-permasalahan pertanian yang dihadapi para petani di pedesaan, mengadaptasi program-program pemerintah dalam bidang pertanian, mengembangkan komunikasi kelompok, memobilisasi sumberdaya Iokal, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian serta didukung oleh kepemimpinan adat yang kuat, adanya nilai-nilai kebersamaan dan fungsionalnya organlsasi dalam menjawab pemasalahan para petani di pedesaan.Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Tuah Bano Safakat mengalami kendala yang merupakan faktor penghambat. Faktor penghambat yang dialami oleh organisasi Tuah Bano Safakat ini berupa belum adanya sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi dan ketidakefektifan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan petani yang masih rendah dan kurang memiliki ketrampitan teknis datam bidang usaha yang mereka jalankan serta kurangnya ketrampilan berorganisasi. Dengan belum adanya sumberdaya keuangan dan ketidakefektifan yang dialami oleh organisasi Tuah Bano Safakat ini sulit bagi organisasi untuk mengembangkan diri di masa yang akan datang.Terhadap kendala yang dihadapi di atas bagi organisasi untuk mengatasinya disarankan melakukan usaha peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan manajemen dan kemandirian organisasi sedangkan bagi pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator dan katalisastor bagi proses perubahan yang dialami masyarakat kearah yang Iebih baik melalui penguatan organisasi Iokal dan kelembagaan adat dalam pendekatan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dalam jangka panjang."