Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU No. 5/19.99 telah diundangkan, dan akanberlaku efektif prada tahun 2000. Secara umum,UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UUAntimonopoli yung berlaku di USA dan Eropa.Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari UU No. 5/1999. Penulis menjabarkantentang dasar pemikiran yang mestinya menjadiIandasan atas acuan dari antimonopoli &persaingan sehat. Tiga pelaku usaha dan sektorusaha menjadi fokus tulisan ini."

"The conception of Intellectual Property Right (IPR) is generally misunderstood by among common people. In order to obtain a more comprehensive understanding of IPR, we may as well start with the most dominant point of view, namely that from the perspective of the State and Government.This point of view is dominant because the State and Government are the institutions which havethe authority to make law, to implement law and to interpret the law in the various forms of itsimplementation. A study of IPR can be taken from wider view, as cultural perspectivetake the approach of looking at various events related to the implementation of the laws concerned. It also provide various situations to analyze related to the implementation of Copyright Law in various regions all over Indonesia.Within current situation, after Indonesia has ratified the WTO/TRIPs, the consequence now is binding, politically, legally and economically, although we may freely provide the needs of our people, in this case : IPR protection system. There are of course many other things in the spirit of the Constitution and the Indonesian nation that can be explored further and applied in the IPR protection system. In the end, IPR as the part of the culture can be developed further by taking into consideration and looking into possibility that much suitable to the needs of Indonesian respective communities."

"University has significant contribution to the development of nanotechnology. The role of university can be implemented through the TTLO, particularly in an effort to build a bridge for bottom-up nanotechnology for commercial purposes. There will be an increasingly significant link between the patent system and the university role in the development of nanotechnology."

"Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia UI yaitu salah satu instansi pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI Pada era Gumilar pihak UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah BGS Akan tetapi penunjukkan PT NNL tidaklah melalui proses tender melainkan dengan penunjukan langsung Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak UI telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan karena pihak UI telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT NNL Di mana proyek pembangunan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat tersebut di dapatkan oleh PT NNL tanpa melalui proses tender Sementara itu dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun 1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma hukum tertulis.

---

On the Government of a country including education sector construction service procurement are being carried out using the bidding system As one of the educational state institutions Universitas Indonesia UI is always put efforts to optimize its existed assets utilization to provide high added value for the benefit of the University citizens One of the means is to improve the facility and the supporting means in UI environment During Gumilar rsquo s era UI is agreed to appoint PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL to develop a four star hotel and residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta with Build Operate Transfer BGS BOT pattern However the PT NNL appointment was not through the bidding process but through direct appointment Based on the case research result it is obtained that UI party has violated article 19 letter d Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Antimonopoly Practices and Unfair Business Competition The Law Number 5 of 1999 The violation on article 19 letter d The Law Number 5 of 1999 was caused by UI rsquo s party which has given preferential treatment to the PT NNL Whereas the four star hotel project development and the residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta is obtained by the PT NNL wasn rsquo t through the bidding process Meanwhile the conspiracy allegation on article 22 The Law Number 5 of 1999 is not proven due to the direct appointment is not covered within bidding scope Based on the description above this research is aimed to examine the The Law Number 5 of 1999 application in the construction of Pegangsaaan Timur Cikini This research applies normative law research method by examining literature review or secondary data that legal natured and several written norm laws "

"ABSTRAKPrevious research found that the individual trademark system has not been effectively utilized to support the business of batik Smal Medium Enterprises (SMEs), particularly in several batik industry centers in Java, namely Bantul in Yogyakarta province, Kauman in Pekalongan and Laweyan in Solo. However, the fact that those SMEs gather in a community, organization, or kinships bring potentials for development of collective trademarks, which can address the problems that individual trademark cannot anticipate. The development of collective trademark can also be a strategy to anticipate the free-trade ?attack,? i.e. imported textiles with batik patterns/motifs; which are not the original Indonesian batik. In regards to that, Indonesian batik SMEs need to be nurtured and encouraged to register their own collective trademarks and to build their branding infrastructure, through local batik community?s standardization, and collective batik labeling.This present research focuses on the development of collective trademark utilization by one longknown batik community in Kampung Batik Laweyan, Solo, as a strategy to enable them to compete with imported batik-printed textiles, as well as to protect their traditional batik cultural heritage.Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem merek individual belum secara efektif digunakan untuk mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di industri batik, khususnya di beberapa pusat industri batik di Jawa, yakni Bantul di Daerah IstimewaYogyakarta, Kauman di Pekalongan dan Laweyan di Solo. Namun demikian, fakta bahwa UKMUKM batik tersebut berkumpul dalam sebuah komunitas, organisasi atau dalam hubungan kekerabatan, menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan merek kolektif, yang mana dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh sistem merek individual. Dengan mengembangkan merek kolektif, hal ini juga dapat menjadi sebuahstrategi untuk mengantisipasi serangan perdagangan bebas. Misalnya tekstil impor dengan pola batik; yang sebenarnya bukanlah termasuk batik asli Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, UKM-UKM batik Indonesia harus diayomi dan dihimbau untuk mendaftarkan merek kolektif mereka dan untuk membangun prasarana pemasaran, melalui standarisasi komunitas batik lokal dan pendaftaran merek kolektif. Penelitian yang dibahas dalam artikel ini berfokus pada perkembangan penggunaan merek kolektif oleh sebuah komunitas batik yang telah lama terbentuk di Kampung Batik Laweyan, Solo, sebagai sebuah strategi untuk dapat bersaing dengan tekstil berpola batik yang diimpor, sekaligus sebagai upaya perlindungan atas warisan tradisional budaya batik."