Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55373 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
"Penetapan berlakunya UU 1/1995 teptang Perseroan Terbatas merupakan suatu tonggak yang penting,
karena negara RI kemudian memiliki
kaidah-kadiah baru tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti
norma-norma ygng terdapat dalam Wetboek van
Koophandel (WoK). Karena melihat adanyq perbedaan
dasar falsafah antara UU Perseroan Terbatas dan
Wetboek van Koophandel, penulis kemudian meIa-
kukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dalam
sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk meninjau latar belakang historis asas kekeluargaan dulam UU Perseroan Terbatas.
"
Hukum dan Pembangunan, No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 29-41, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-29
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Febriana Feramitha
"Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum.

This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29968
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hardijan Rusli
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
338.74 HAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hardijan Rusli
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
338.74 HAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Depkominfo, 2007,
R 346.06 Und
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
[Place of publication not identified]: Asa Mandiri, 2008
338.7 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Agus Sardjono
"The conception of Intellectual Property Right (IPR) is generally misunderstood by among common people. In order to obtain a more comprehensive understanding of IPR, we may as well start with the most dominant point of view, namely that from the perspective of the State and Government.This point of view is dominant because the State and Government are the institutions which havethe authority to make law, to implement law and to interpret the law in the various forms of itsimplementation. A study of IPR can be taken from wider view, as cultural perspectivetake the approach of looking at various events related to the implementation of the laws concerned. It also provide various situations to analyze related to the implementation of Copyright Law in various regions all over Indonesia.
Within current situation, after Indonesia has ratified the WTO/TRIPs, the consequence now is binding, politically, legally and economically, although we may freely provide the needs of our people, in this case : IPR protection system. There are of course many other things in the spirit of the Constitution and the Indonesian nation that can be explored further and applied in the IPR protection system. In the end, IPR as the part of the culture can be developed further by taking into consideration and looking into possibility that much suitable to the needs of Indonesian respective communities."
University of Indonesia, Faculty of Law, 2011
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>