Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai kebijakan Mandatory Sentencing Law yang diberlakukan di Northern Territory, Australia dengan memberikan hukuman wajib atau hukuman minimal bagi pelaku tindak kejahatan properti dengan melihatdampaknya terhadap masyarakat Aborigin. Melalui model penelitian kualitatif,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah kebijakan terhadapkelompok minoritas di Australia. Teori kebijakan publik oleh James E. Andersondigunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan publik terhadap kelompokminoritas.

---

ABSTRACTThis thesis scrutinizes Mandatory Sentencing Law as public policy that enforced inNorthern Territory, Australia by giving fixed or minimum penalty to the property offenders and see how its impact on indigenous people of Australia. Through a qualitative research, this study aims to discover impact of public policy on minoritygroup in Australia. The public policy theory by James E. Anderson is the theorywhich used in this thesis to explain the impact of public policy to minority group., This thesis scrutinizes Mandatory Sentencing Law as public policy that enforced inNorthern Territory, Australia by giving fixed or minimum penalty to the property offenders and see how its impact on indigenous people of Australia. Through a qualitative research, this study aims to discover impact of public policy on minoritygroup in Australia. The public policy theory by James E. Anderson is the theorywhich used in this thesis to explain the impact of public policy to minority group.]"

"Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Yang menjadi permasalahan adalah apa dasar dan manfaat resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia? Bagi masyarakat, kejahatan merupakan tindakan yang secara moral tak dapat dibenarkan, sehingga setiap anggota masyarakat harus bertindak sebagaimana agen moral yang bertindak dalam koridor norma-norma moral yang berlaku. Pemerintah sebagai pemegang peran utama dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penanggulangan kejahatan dengan ditetapkan dan diberlakukannya sistem pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dilain pihak, pelaku kejahatan juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga dia juga memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara. Dengan demikian Pemidanaan harus diatur dan dijalankan sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sistem Pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat umumnya dan pelaku kejahatan khususnya. Dalam praktek selama ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Lembaga Pemasyarakatan yang pada intinya sebagai suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang dirumuskan sebagai suatu metode untuk mengubah narapidana menjadi orang yang dapat berguna dalam masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Masyarakat dilibatkan dalam pembinaan ini, sehingga masyarakat mau menerima narapidana ini kedalam lingkungan sosialnya. Seorang narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menunjukan prilaku yang berdasarkan moral dianggap baik sehingga dia dapat diterima kembali dan hidup normal ditengah- tengah masyarakat, dengan demikian kebahagiaan sosial dapat diwujudkan. Sistem Pemidanaan sebagai suatu Kebijakan haruslah bertujuan sebagai proses resosialisasi pelaku kejahatan. Dasar Resosialisasi adalah moral, yakni apa yang baik bagi masyarakat, karena bermanfaat untuk semakin meningkatnya kebahagiaan sosial.

---

The method used in this research is normative law research method. The question here is what are the reasons and the benefits of resocialisation (training to be social or to be fit member of society) as the goal of sentencing in Indonesia? For people, crime is a morally unjustified action. Thus, each member of the society should act as a moral agent who behaves in the corridor of effective norms. As the institution which has the key role in fighting crimes, the govemment must work in line with the aim of the State that is the realization of a just and prosperous society based on Pancasila. To fight the crimes, the govemment has stipulated and imposed the sentencing system which aims to protect Indonesian people. In other sides, the criminals, who also part of Indonesian society, have the rights to have state’s protection. The sentencing, therefore, must be formulated and implemented without reducing the goal of the criminal law. The sentencing system is a part of the policy to combat crimes in order to protect the society, especially the criminals. So far, Indonesian govemment has carried out a correctional institution system which is basically serves as a rehabilitation or resocialisation process for the criminals. Correctional system is a concept formulated as a method to change, correct or modify the potencies of a prisoner to be useful for the society. Because the society is involving in that guidance, the prisoner could come back and live normally in the society. The society welcome them well due to good morals a former prisoner reflects in social life. As a policy, the sentencing system should resocialize the criminals. To improve social happiness, resocialisation must base on morals or what is good for the society."

"Keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya mengutamakan partisipasi langsung para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana, menjunjung tinggi nilai perdamaian, rekonsiliasi, serta pemenuhan kewajiban dan kepentingan para pihak secara sukarela. Sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana, keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana konvensional, misalnya dalam hal pemidanaan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya adalah pidana bersyarat. Sesuai dengan hasil penelitian, putusan-putusan pidana bersyarat, baik secara umum maupun seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 307 K/Pid.Sus/2010, Putusan Nomor: 732 K/PID/2010, Putusan Nomor: 43/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn., Putusan Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.Stb., dan Putusan Nomor: 243/Pid.B/2011/PN.Dmk., telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, akan tetapi belum secara keseluruhan. Selain itu, putusan pidana bersyarat yang tepat untuk menjadi bentuk penerapan keadilan restoratif hendaknya memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memaksimalkan ketentuan mengenai syarat umum dan syarat khusus seperti yang tercantum dalam Pasal 14a dan 14c KUHP.

---

Restorative justice essentially prioritizes direct participation of stakeholders in resolving the criminal case, upholding the values of peace, reconciliation, and the fulfillment of obligations and interests of the parties voluntarily. As a new approach in criminal law, restorative justice has principles that can be integrated into conventional criminal law, for example in terms of punishment. One form of punishment that has the potential to apply the principles of restorative justice in the criminal execution is conditional sentencing. In accordance with the results of the study, conditional sentences, both in general and as contained in Decision Number: 307 K/Pid.Sus/2010, Decision Number: 732 K/PID/2010, Decision Number: 43/Pid.B / 2012/PN.Kb.Mn., Decision Number: 229/Pid.B/2012/PN.Stb., and Decision Number: 243/Pid.B/2011/PN.Dmk., has applied the principles of restorative justice, but not on the whole. Moreover, conditional sentences which want to be an appropriate form of restorative justice should contains the principles of restorative justice and maximizing the provision of general and special terms and conditions as set out in Article 14a and 14c of the Indonesian Penal Code."

"ABSTRAKHakim dan kebebasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009. Dimana hakim memiliki sebuah kebebasan yang sangat luas untukmenjatuhkan sebuah sanksi, meskipun hakim memiliki kewenangan yang besar iatidak bebas secara mutlak. Kekuasaan memiliki arti penting, sebab kekuasaantidak saja merupakan instrument pembentukan hukum (law making), tetapi jugamerupakan instrument penegakan hukum (law enforcement) dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki arti penting bagikekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaanformal lembaga-lembaga negara dan unit-unit pemerintahan. Dan dalampenegakan hukum, menghendaki agar kekuasaan kehakiman yang merdekaterlepas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Discretionary poweryang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian rupa besarnya sehingga terjadiadalah abuse of power yang berujung pada kesewenang-wenangan dalammenjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaikdalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalammemutuskan perkara akan tetap terjaga, sehingga dengan pedoman pemidanaanitu juga akan diperoleh sebuh hukuman yang proporsionalitas sesuai dengan apayang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

---

ABSTRACTJudge and independent have been regulating in Under Act No. 48 of 2009The judge have a extensive independency to give a sanction, although the judgehave a extensive authority, but his not absolutely free. The authority havesignificance, because the authority isn’t just a law-making instrument, but also aninstrument of law-enforcement in the life of society, nations and state. Law havesignificance the authority cause the law could act as a means of formal authoritylegalization of state institutions and the government units. And in lawenforcement,calls for independent judiciary from the influence of government orother authority. Discretionary power held by judges considered such magnitudethat happened was abuse of power that led to the arbitrariness in sentencing.Sentencing guidelines are considered as the best way of limiting the independentof judge so that objectivity and consistency in deciding cases will be maintained,so that the sentencing guidelines would also obtained a proportionalitypunishment in accordance with what has been done by criminals."

"Dalam kerangka demokrasi perwakilan, partai politik di Indonesia selalu berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Pada beberapa kasus, partai politik juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mencapai tujuannya tersebut, termasuk diantaranya melakukan tindak pidana. Hukum pidana Indonesia telah mengatur pemidanaan partai politik, sebagai subjek hukum korporasi, atas tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi pemidanaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat pemikiran pemidanaan korporasi lebih didasarkan pada pemidanaan korporasi perdata yang berbeda karakteristik dengan partai politik yang merupakan korporasi publik.

---

Within the framework of representative democracy, political parties in Indonesia are always trying to gain and maintain power on behalf of the aspirations of the people who they represent. In some cases, political parties also commit acts which are in conflict with the law to achieve their goals, including but not limited to commit a criminal offense. Indonesian criminal law has stipulated the punishment for a political party, as a corporation, for a criminal offense comitted by them. However, the punishment needs to be further reviewed since the idea of corporate punishment is solely based on the criminalization of civil corporations that have different characteristics from a political party which constitues a public corporation."