Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir pantai, masih menggantungkan hidup menjadi nelayan. Nelayan ibarat sekelompok masyarakat miskin tinggal di wilayah kumuh pinggiran pantai, dan sulit untuk bisa mewujudkan menjadi masyarakat sejahtera. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan pelayanan sosial bagi keluarga nelayan miskin. Kajian dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, subjek 30 keluarga nelayan miskin dan petugas penyuluh lapangan yang mendampingi nelayan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi keluarga nelayan miskin di Padang Pariaman memiliki pendapatan rendah di bawah upah minimum regional kabupaten Rp 1.630.000,-, dengan jumlah tanggungan lebih dari tiga orang. Tingkat pendidikan rendah yaitu SD/sederajatnya. Sebagian besar memiliki rumah diperoleh dari warisan orang tua dan ada yang menumpang di rumah orang tua atau mertua. Kondisi rumah sebagian permanen dan sebagian semi permanen. Berkait layanan kesehatan, ketika sebagian besar memanfaatkan fasilitas puskesmas, sebagian berobat ke dokter umum atau mantri kesehatan. Kebutuhan makan cukup terpenuhi, ada yang makan tiga kali sehari dan ada yang dua kali sehari. Pelayanan dan pendampingan sosial yang dibutuhkan nelayan miskin antara lain pelatihan dan motivasi guna menambah wawasan, pengetahuan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan; Penyuluhan manajemen keuangan agar dapat mengelola keuangan keluarga termasuk membiasakan menabung; serta pemberian bantuan modal dan pendampingan agar nelayan berani menambah modal untuk mengembangkan usaha. Kementerian Sosial agar lebih mengotimalkan peran penyuluh sosial dalam memberi pendampingan dan pelayanan sosial yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup nelayan, memotivasi dan memberi tambahan keterampilan bagi nelayan dan keluarganya agar kualitas dan kesejahteraan hidup mereka meningkat"

"Pengungsi Internal di Propinsi Kalimantan Barat merupakan akibat konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura yang mempunyai budaya atau karakter hidup yang berbeda. Perbedaan ini seringkali menjadi dasar penyebab timbulnya suatu konflik. Konflik antara komunitas Madura dan Dayak terjadi pada tahun 1999 yang merupakan konflik yang berakhir terusirnya komunitas Madura dari wilayah Kabupaten Sambas sehingga tidak terlaksananya proses belajar mengajar. Tidak terlaksananya proses belajar mengajar hal ini dapat berimplikasi pada masa depan bagi anak. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Dasar di relokasi dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Pengungsi, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dan faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar?Metode Penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan metode ini didasarkan pada pertimbangan, karakteristik data yang Iebih bersifat informasi kualitatif sebab untuk memahami pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi Anak Pengungsi diperlukan proses penelitian yang memungkinkan pengungkapan yang realita bagi pihak-pihak tertentu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adatah teori konflik dari Thorsten Sellin dan teori Pendidikan dari M. J. Langeveld. Pelaksanaan pendidikan dasar di sebelas relokasi pengungsi di wilayah Kabupaten Pontianak memiliki beberapa kendala yang hampir sama yaitu Tempat Sekolah, Buku Pelajaran Alat Peraga dan Tenaga Pengajar. Pelaksanaan program wajib belajar di relokasi pengungsi Kabupaten Pontianak tidak dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan belum adanya sarana sekolah untuk tingkat SLTP di lingkungan relokasi mengakibatkan banyak anak pengungsi yang putus sekolah.

---

Internal Displace Person who live in Province of West Kalimantan has different culture with the original citizen. It's occurs conflict between Dayak community and Madura. The difference is becoming social conflict between them which had happened at 1999. The conflict ended the dissipating of Madura community in sub province of Sambas. This matter appears profound impact. Government should in undertaking children right to get proper education. Based on decree number 36 year 1999 article 28 part 1, the article mentions that state has responsibility to manage children's right to get prepare education and to watch the maintained of it. Beside that another article mention about children protection as it stated article 9 number 23 year 2002.

There are three matters to classify the implementation of relocation primary school. They are the accomplishment of internal displace persons school age children rights to education, the role of local government of sub province of Pontianak in supporting internal displace children learning process and last not least about factors that become constrain in study execution. While other research methods using qualitative rapprochement, this method is based of same consideration. The consideration are first having qualitative data, the reason is more to the need of accurate information given by the source, second researcher collect information by using bibliography, field research, direct perception and interview, for the research of intertribal case that happened in province of West Kalimantan, researcher used Culture Conflict theory by Thorsten Sellin and Education Theory by M.J. Langeveld. The implementation of possessing basic education in all of relocation sub province of Pontianak having significant problems which are school place, guidance book and teacher. The program for internal displace children cant not be executed better. Government don't had adequate facilities to fulfill the things needed for basic education. The worst thing that internal displace children cannot continue his study to higher level."

"Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui permasalahan spesifik KAT yang sudah diberdayakan serta kebutuhan pelayana sosial yang masuh diperlukan dilokasi pemukiman KAT...."

"Skripsi ini membahas kebutuhan informasi pemustaka perpustakaan keliling Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat, dibatasi pada kelompok pemustaka ibu di empat titik layanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan informasi kelompok pemustaka ibu di empat titik layanan perpustakaan keliling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan informasi mereka dilatarbelakangi oleh factor internal (karakteristik pribadi) dan eksternal (lingkungan aktivitas) yang terkait dengan peran mereka sebagai seorang pribadi, ibu rumah tangga dan ahli profesi di luar rumah. Untuk itu, ketersediaan koleksi perpustakaan keliling harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi mereka di tiap titik layanan.

---

The Focus of this study is user?s information need in the mobile library of Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat, limited at user type of women in four service points. The purpose of study is to understand about user type of women?s information need in four service points of mobile library. This research is qualiatative approach by using case study method. The result of study is their information need is effected by internal (personal characteristic) and extern factor (activity area) that related with their role as an individual, housewife and professional beyond of house. Therefore, availability of mobile library collections have to appropriate with their information need in each service points."