Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama UNHCR beroperasi di Timor Barat untuk menangani pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pada tahun 1999, idealnya UNHCR menjalankan mandat utamanya, yaitu melindungi hak-hak dasar pengungsi dan menggalakkan solusi tahan lama bagi pengungsi. Akan tetapi, mandat tersebut tidak mampu UNHCR penuhi sehingga berakibat pada termarjinalisasinya pengungsi dalam kehidupan tanpa kepastian solusi. Melalui kacamata situasi pengungsi berlarut-larut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmampuan UNHCR memenuhi mandatnya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang menghambat UNHCR memenuhi mandatnya di Timor Barat, yaitu: 1) kemampuan pendekatan terhadap pengungsi, 2) kepentingan politik negara host, 3) kapasitas organisasi dan 4) kompleksitas relasi antar aktor terkait.

---

During UNHCR operation in West Timor to deal with the exodus of refugees from East Timor in 1999, ideally UNHCR ran its primary mandate, which is to protect the basic rights of refugees and promote durable solutions for refugees. However, the mandate has not been able to be accomplished resulting in the marginalization of refugee's life without any certainty of solution. Through the lens of protracted refugee situations, this study aims to analyze the factors that cause the inability of UNHCR to fulfill its mandate.

The results show four factors that hinder UNHCR to fulfill its mandate in West Timor, namely:

1) the ability of approach to the refugees,

2) the political interests of host country,

3) the organizational capacity and

4) the complexity of relationships among the relevant actors."

"Terjadinya konflik di berbagai negara di Asia berakibat pada meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka. Kebutuhan akan perlindungan dan kehidupan yang layak membuat para pencari suaka ini rela menempuh cara apapun untuk mendapat perlindungan di negara lain, termasuk dengan menjadi imigran gelap. Australia, sebagai salah satu negara tujuan pencari suaka, memberlakukan Operation Sovereign Borders dengan mencegat dan mengembalikan kapal pengangkut pencari suaka untuk melindungi perbatasan sekaligus mengurangi laju imigran gelap yang masuk ke negara tersebut. Pada praktiknya kebijakan ini melanggar berbagai ketentuan hukum internasional yakni prinsip non-refoulement, hukum hak asasi manusia, kewajiban SAR, penanganan terhadap penyelundupan imigran, dan pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia.

---

Conflicts in several countries in Asia resulted in increasing number of refugees and asylum seekers. The need for protection and a decent life makes them willing to take any way to get protection in other countries, including by being illegal migrants. Australia, as a destination country for asylum seekers, imposed Operation Sovereign Borders by intercepting and returning ships carrying asylum seekers to protect the border while reducing the rate of illegal migrants coming into the country. In practice, this policy violates various provisions of international law, namely the principle of non-refoulement, human rights law, SAR obligation, the handling of migrant smuggling and violations of Indonesia sovereignty."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh makin banyaknya pengungsi anak yang ditimbulkan oleh konflik sosial di daerah asalnya Mereka meninggalkan daerah asalnya dengan harapan di daerah baru akan diperoleh keamanan dan keselamatan jiwa mereka Namun. persoalannya tidak sekadar memperoleh daerah aman dan diri, mereka selamat tetapi juga mengingat usia mereka yang masih tergolong anak-anak bahwa mereka membutuhkan pendidikan, kesehatan. dan penanganan masalah psikologis mereka. Bahwasanya kesediaan Pesantren As-Syafi'iyah dan Pesantren Ahsanu 'Amala dalam proses pemberdayaan pengungsi anak merupakan ambil alih tanggung jawab dari pemerintah oleh lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan yang mengusung ciri keislaman, sekaligus juga lembaga yang memiliki berbagai persoalan untuk bertahan hidup, maka dari sudut itu tentu raja proses pemberdayaan pengungsi anak pada kedua lembaga tersebut menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dengan key informan, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah-pilah dan direduksi sesuai dengan tujuan penelitian. Dari data tersebut kemudian peneliti melakukan analisis terhadap hasil temuan penelitian, dan membuat perencanaan sosial berkaitan dengan pemberdayaan pengungsi anak.Studi menemukan bahwa proses pemberdayaan pengungsi anak yang dilakukan di kedua pesantren berbeda satu dengan yang Iainnya, meskipun keduanya sama-sama menekankan pada proses pendidikan, baik di Pesantren As-Syafi'iyah maupun di Pesantren Ahsanu'Amala, pengungsi anak selain mendapat pendidikan formal dengan kurikulum nasional dan muatan lokal mereka pun mendapat kegiatan ekstrakurikuler.Di Pesantren As-Syafi'iyah, pengungsi anak mendapat pendidikan formal dan duduk di bangku kelas sesuai saat mereka bersekolah di daerah asalnya. Kegiatan ekstrakurikuler di As-Syafi'iyah seperti berkebun, membudidayakan ikan lele, keterampilan kewanitaan, juga olahraga. Tampaknya, dari segi pemberdayaan pendidikan pengungsi anak, Pesantren As-Syafi'iyah telah berhasil melakukannya. Meskipun, kurikulum yang diberikan masih melupakan muatan cinta damai, persaudaraan, dan toleransi. Pengungsi anak di pesantren yang masih mengelompok berdasarkan sesuku atau daerah asal kurang ditangani. Sehingga muncul kelompok anak dan daerah tertentu yang merasa kuat dan melakukan tekanan pada anak-anak dari daerah lain.Di Pesantren Ahsanu'Amala, pengungsi anak pun memperoleh pendidikan formal. Namun, karena ketidakmampuan pihak pengelola dalam mencari dana, kondisi pemberdayaan pendidikan kurang berjalan dengan baik Apalagi beberapa santri-pengungsi anak-menganggap apa yang diberikan oleh pesantren bukan merupakan sesuatu yang khas. Malahan ada anggapan bahwa pesantren hanya memanfaatkan (tenaga) mereka untuk mencari uang. Kegiatan ekstrakurikuler pun tidak berlangsung.Hal lain yang kurang diperhatikan adalah pemberdayaan pengungsi anak pada aspek kesehatan dan aspek psikologis anak. Kedua pesantren tidak mempunyai jadwal rutin untuk memeriksakan anak ke dokter atau puskesmas. Pertolongan kesehatan hanya diberikan ketika anak memang betul-betul sakit. Demikian juga, aspek psikologis kurang diperhatikan sehingga pesantren tidak mampu melihat kondisi kejiwaan tiap-tiap pengungsi anak."

"Penelitian ini membahas mengenai penanganan pengaduan akibat gangguan operasional kereta rel lisrik Jabodetabek oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT. KCJ). Teori yang digunakan adalah penanganan pengaduan Commonwealth Ombudsman. Penelitian menggunakan pendekatan post positivist dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penanganan pengaduan akibat gangguan kereta rel listrik belum dilakukan dengan baik. Dimensi culture tidak terlaksana dengan baik. Indikator responsiveness, acknowledgment, dan respond tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu PT. KCJ perlu memperbaiki penanganan pengaduannya.

---

This thesis discusses the complaint handling of rail disturbance by PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT. KCJ). The theory that used in this research is complain handling by Commonwealth Ombudsman. This thesis is done in post positvist with a descriptive approach. The result of this research indicate that the complaint handling of rail disturbance by PT. KCJ is not well enough. The dimension of culture has not done properly. The responsiveness, acknowledgment, and respond in the complaint handling is not fulfilled. The complaint handling needs to be improved."

"This article is a short report drawn from a research on the issue of the Afghan refugees in Australia (1999-2002). Using the infamous "boat people" case as illustration, the research was intended provide careful observation on the concept "human security/' a term increasingly linked to forced migration issues. Although human security is often portrayed as a benign concept with strong moral stance, its vastness and loose definition limit its adequacy as a useful tool of analysis. The concept is also prone to misuse because it loosely adapts to various ideological interests. Following framework elaborated from the thoughts of Caballero-Anthony and Freitas, the article shows that it: is possible to implement the human security approach in two conflicting dimensions, positive (the ideal) or negative. Both serve to protect the individuals, but each secures a different entity. "