Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Anas Urbaningrum dan aksi politiknya. Padahal Anas Urbaningrum dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran, gagasan, dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide atau gagasan demokrasi. Selain itu ia juga dikenal sebagai pemimpin organisasi, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin, apakah Anas Urbaningrum menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi meritokrasi yang di anutnya dengan aksi politik yang dilakukannya.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian yang bertujuan menyikap informasi yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini gejala politik yang dimaksud adalah konsistensi pemikiran dan aksi yang dilakukan tokoh yang diteliti. Unit analisanya adalah individu, yakni Anas Urbaningrum. Sifat penelitian ini ada deskriptif-analitis. Walau unsur subyektifitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah representasi obyektif dari fenomena yang diteliti. Analisa dan interprestasi data menjadi unsur penting dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti. Generalisasi dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrument pengukurnya.Pemikiran Anas Urbaningrum tentang Demokrasi Meritokrasi mempunyai konsep cara berdemokrasi yang berbasiskan kapabilitas, kualitas, dan integritas disetiap individu. Untuk membangun budaya demokrasi yang adil dan produktif, Demokrasi harus berdampingan dengan Meritokrasi. Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum sebagai pemimpin organisasi, ia konsistensi tehadap pemikirannya. Anas Urbaningrum telah mengaplikasikan pemikirannya kedalam organisasi yang ia pimpin, bahkan sebelum ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia sudah menunjukkan konsistensi pemikirannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan gagasannya yaitu demokrasi meritokrasi

---

ABSTRACTSo far, no studies that specifically discusses Anas Urbaningrum democratic thought and political action. Though Anas Urbaningrum known as one of the productive issued thoughts, ideas and views on democracy and democratization in Indonesia. Therefore, researching on it would be beneficial to enrich the discourse of democracy in Indonesia. Anas Urbaningrum is one of the public figures who have attention to the idea or the idea of ​​democracy. He was also known as the organization's leader, Anas Urbaningrum was elected Chairman of the Democratic Party 2010-2015. Sure to be a question, as a leader, whether Anas Urbaningrum show consistency between democratic thought meritocracy in anutnya with political action does.This type of research is a case study. Research aimed menyikap detailed information about a specific political phenomenon. In this study the political phenomenon in question is the consistency of thought and action taken by leaders studied. The analysis unit is the individual, namely Anas Urbaningrum. The nature of this research there is descriptive-analytic. Although the element of subjectivity researchers could not be eliminated completely, a description is an objective representation of the phenomenon. Analysis and interpretation of data becomes an important element in this study, data were collected in three ways, namely indirect observation, interview, and literature study. The data were analyzed by the method of inductive thinking, which is a process of reasoning from the particular to the general. The goal for the conclusion of the cases studied. Generalization carried out based on the values ​​of democracy as the measuring instrument.Thoughts on Democracy Meritocracy Anas Urbaningrum have a concept-based democratic way capability, quality, and integrity of each individual. To build a culture of democracy that is just and productive, democracy must coexist with the Meritocracy. With the viewpoint of democratic values, the results showed that Anas Urbaningrum as the leader of the organization, he thought tehadap consistency. Anas Urbaningrum, has applied his thinking into the organization he led, even before he became Chairman of the Democratic Party, he has shown consistency thoughts. This is done to realize his idea that democracy meritocracy"

"ABSTRAKBerita hoaks dan ujaran kebencian bertebaran dimedia sosial akan mempengaruhi preferensipemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari persertaPemilu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengancam demokrasi untuk mencapaikesejahteraan bangsa. Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaksadalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital. Maka dibutuhkan mentalitas kritis dan verifikasiyang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks. Hoaks tidak ada kaitannyadengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi. Strategi terbaik melawan hoaks,pemerintah mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat, pemuka masyarakat, komunitas danmedia massa konvensional menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas, masyarakatmenghasilkan dan berbagi konten positif, sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial,serta menerapkan tindakan hukum yang efektif bagi penyebar hoaks."

"Penelitian ini difokuskan pads pengkajian dua varian kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Adapun dua varian kapitalisme adalah kapitalisme neoliberal dan kapitalisme rente. Kapitalisme neoliberal rnasuk ke Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru dimulai yang ditandai adanya kebijakan Penanaman Modal Asing, dan kemudian diikuti dengan kebijakan deregulasi ekonomi inti gagasan neoliberalisme adalah percaya pada mekanisme pasar bebas. Gagasan tersebut, paradoks dengan realitas Indonesia dimana dinamika perekonomian Indonesia tidak Iepas dari peran dan campur tangan Negara. Adanya dua varian kapitalisme di Indonesia banyak membawa persoalan yang merugikan rakyat sebaliknya menguntungkan segelintir investor dan pejabat. Ketika Indonesia mempraktekan liberalisasi politik dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung mendorong kelahiran "raja-raja" kecil di daerah Implikasinya pilkada langsung yang diorientasikan untuk penguatan demokrasi tingkat lokal justru menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme.Penelitian ini bertolak dari pemikiran Yoshihara Kunio; dalam bukunya "Kapitalisme Semu Asia Tenggara" (Kunio,1990 : 1) yang menjelaskan ada dua bentuk kapitalisme. Pertama kapitalisme semu atau ersatz yang berkembang di Asia Tenggara dan kedua kapitalisme murni yang berkembang di eropa.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi pads suatu masyarakat. Pengamatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk itu, dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara: wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumenter.Adapun hasil penelitian adalah pertama dua kapitalisme telah lama ada di Cilegon, di mana kelahirannya ditopang oleh Negara melalui perusahaan yang didirikan Negara. Kedua Keterlibatan kapitalisme dalam pilkada tercermin dari adanya kandidat yang merepresentasikan dua varian kapitalisme, kuatnya pengaruh partai yang dipicu oleh ketentuan tentang rekrutmen calon hares melalui partai atau gabungan partai yang mendapat minimal 15%dari total suara. Adanya ketentuan tersebut memberi peluang pada partai dan calon untuk melakukan transaksi. Bentuk lain dari kapitalisasi pilkada bukan hanya dari partai dan kandidat akan tetapi dari si pemilih yang pragrnatis. Ketiga temuan panting lainnya adalah isu yang diusung untuk mempengaruhi pemilih adalah: Demokratisasi, Pemerintahan yang bersih dan isu seperti agama dan primordial (putra daerah).Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua varian kapitalisme scat ini berkembang di Cilegon. Kapitalisme neoliberal di tandai dengan swastanisasi yang tergabung dalam perusahaan kawasan industri dimana didalamnya banyak perusahaan-perusahan multinasional (MNC). Sedangkan kapitalisme rente ditandai dengan intervensinya pemerintah daerah dalam ekonomi daerah. Sentuk kongkritnya pemerintah daerah terlibat dalam akumulasi modal dengan mendirikan berbagai perusahan atas nama pemerintah seperti PT. Cilegon Mandiri yang mengelola 21 pelabuhan yng dulunya dikelola oleh Pelindo untuk melegalisasi perusahaan ini diterbitkan Perch No.1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dibuktikan dengan terbitnya regulasi-dan retibusi untuk pemasukan pada kas daerah. Adanya pilkada langsung oleh dua varian kapitalisme dijadikan arena kontestasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Untuk itu pilkada di Cilegon tidak lebih sebagai praktek pembelajaran demokrasi bukan sebuah keberhasilan penguatan demokrasi di daerah. Karena dalam perjalannya pilkada langsung di Cilegon masih terdapat persoalan yang memerlukan perenungan dan pengkajian lebih dalam agar urgensi pilkada langsung benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan semua masyarakat.Implikasi teoritik adalah dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kapitalisme menjadi mainstream dalam pilkada langsung. Maka tak heran jika kontestasi dalam pilkada pemenangnya adalah logika kapitalisme Asia Tenggara. Pilkada di Cilegon cukup unik bila dibanding dengan daerah lainnya. Keunikan itu menjadi karakteristik dari pads perkembangan kapitalisme didaerah itu sendiri. Di mana dalam pilkada langsung di Cilegon pengaruh agama dan budaya cukup kuat. Sehingga keduanya menjadi dinamika dalam lingkungannya sendiri Dalam pilkada langsung agamadan budaya ditempatkan oleh penguasa dalam relasi pusat-pusat kekuasaan. Implikasinya agama diterapkan sebagai alat legitimasi, justifkasi dan hegemoni pusat-pusat kekuasaan. Jadi agama bukan lagi sebagai langit suci, (Berger), bukan lagi kesadaran kolektif (Durkheim) dan bukan lagi sebagai human salvation (Weber) Dengan demildan moralitas kekuasaan telah menggantikan bentuk-bentuk pemaknaan atas agama."