Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"H. Bohari berpendapat bahwa mlai-nilai budaya yang berkembang pada suatu masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Sebagai contoh, bahwa budaya yang pada umumnya menaruh respek tinggi kepada pejabat/atasan dapat menyebabkan relatif sulit mengharapkan "sanksi sosial" terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Akibat lain dari budaya feodal-paternalistik adalah hadirnya rasa rikuh atau segan yang melekat dalam diri aparat pengawas untuk mengawasi pejabat dengan pangkat dan eselon yang Iebih tinggi daripada petugas pengawasan."

"ABSTRAKSalah satu usaha untuk mendukung terwujudnya tujuan negara dengan menerapkan prinsip efisien good governance dalam pengawasan keuangan negara, perlu diciptakan suatu sistem pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi dalam pengawasan keuangan negara, pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara harus dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui efisiensi pengawasan keuangan negara, dianalisa kepastian hukum dan kedudukan dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia dilihat dengan prinsip efisien good governance, dan implikasinya dari segi penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian. Kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern belum terjamin secara baik, karena adanya berbagai lembaga pemeriksa yang bertugas untuk memeriksa pelaksanaan atau penyelenggaraan keuangan negara, yang memiliki fungsi dan kewenangan yang hampir sama pada ruang lingkup wilayah kerja yang juga saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lain. Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia masih belum efisien bila dilihat dengan prinsip efisien good governance, karena belum dapat mencapai tujuan dan manfaat dari pelaksanaannya, serta efisien dalam memaksimalkan penyelesaian kerugian negara dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Akibatnya penerapan ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti kerugian di Indonesia masih belum memadai, karena tindak lanjut hasil pemeriksaan seringkali terkendala pada kepastian hukum dan kedudukan pengawasan intern dan pengawasan ekstern sebagai institusi atau lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang kemudian mempengaruhi mutu hasil pengawasan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup kerja dari masingmasing lembaga pengawasan keuangan negara, dengan melakukan mekanisme pengawasan berjenjang dan terpadu, dimana lapisan pengawasan yang lebih dalam hendaknya diberi peranan yang lebih besar ketimbang lapisan pengawasan di luarnya. Sehingga untuk mengefisienkan sistem pengawasan keuangan negara, sudah saatnya mekanisme pengawasan diperbaiki dengan memperhatikan indikator efisiensi administrasi dan organisasi, dan ditujukan sepenuhnya hanya sebagai tugas pokok organisasi negara yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

---

ABSTRACT

One of the effort to support target of state by applying efficiency principle of good governance in state auditing. To realize efficiency in state auditing, inspection and management of state's finance responsibility have to earn and reach benefit and target of its execution, and also maximizing the solving of loss by exploiting available resource. To know efficiency of state auditing, analysed by rule of law of internal control and eksternal control, efficiency of state auditing system by efficiency principle of good governance, and its implication to applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory. Rule of law of internal control and eksternal control not guaranted well yet. State auditing system in Indonesia not efficient, because not yet earned to reach benefit and target of its execution, in maximizing the solving of loss of state by exploiting available resource. As a result applying of rule of crime, administrative sanction, and compensatory not adequate yet, because the follow-up result of inspection is burdened by rule of law of internal control and eksternal control. Then it?s need a clearer arrangement of function, duty, and scope work from each institute of state auditing, by doing mechanism where internal control shall give larger of role compared to eksternal control. So to efficient of state auditing system, must improve auditing mechanism with administration efficiency indicator and organization."

"Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di lingkup pengelola keuangan negara dibentuk pengawas internal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Diperlukan adanya perumusan atas kalimat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana yang tertuang di Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran negara. Setiap anggota DPR (dan DPD) perlu menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan penting didalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dibidang penganggaran, penyusunan undang undang (legislasi) maupun dalam menjalankan pengawasan atas jalannya pemerintahan negara. Untuk itu, maka pertemuan antara BPK dengan DPR (dan DPD) perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk mendalami hasil hasil pemeriksaan BPK"

"Fungsi dan peran Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BPKP) sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 (Keppres 30/2003) dan diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ((PP 60/2008). Dalam melaksanakan fungsi dan peran BPKP yang baru sejak terbitnya PP 60/2008, maka BPKP mengadakan usaha revitalisasi agar lembaga tersebut berfungsi secara optimal dan strategis. Berdasarkan latar belakang ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dan fokus studi dalam penelitian ini adalah sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah. Dalam mengadakan analisa secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori reformasi administrasi, yang dalam pembahasannya mencakup unsur akuntabilitas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi persyaratan good governance. Selanjutnya revitalisasi juga dihubungkan dengan teori-teori strategi organisasi, termasuk teori manajemen perubahan organisasi (change management) dan reinventing government . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian BPKP Pusat di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi, dan studi dokumentasi/ kepustakaan, dengan metode analisis data yang adalah deskriptif. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, transkrip wawancara, penyimpulan sementara, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi BPKP memang sedang berlangsung, namun pelaksanaannya belum optimal.Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, beberapa saran diberikan agar BPKP bisa melakukan revitalisasi dengan optimal, sehingga lembaga ini akan benar-benar berperan dan berfungsi dengan efektif dan strategis. Saran tersebut adalah: penetapan BPKP sebagai koordinator lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP diberikan kewenangan dan akses kepada seluruh pengelola keuangan negara, penetapan yang jelas atas struktur pelaporan BPKP, penanganan remunerasi staff BPKP terkait dengan retensi staff yang handal dan memiliki kecakapan tinggi (skillful), Sosialisasi untuk menyamakan persepsi internal audit di kalangan pemegang anggaran (departemen-departemen dan pemerintah daerah), dan segera diterbitkannya Perpres sebagai payung hukum untuk melaksanaan peran dan fungsi BPKP seperti yang sudah ditetapkan pada PP 60/2008.

---

The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) is a non ministerial governmental institution that directly responsible to the President and Vice President of Indonesia. Its new role and function is stipulated in the PP No. 60/2008 (Government Regulation Number 60 of the year 2008). Since then, BPKP has been undertaking some efforts in revitalizing its organization, so that the new role and function will be implemented optimally, which is supporting the government?s accountability in context of the state?s budget implemetation. Considering the above-mentioned background information, this research focused on the study of revitalization being undertaken by BPKP.Therefore, the purpose of the research is to identify how far BPKP has implemented its revitalization efforts. The method of the research is qualitative approach, data collecting with observation, In-depth Interview, and literature study. The data analysis used descriptive method. Theoritically, the theoritical analysis were based on the combination of the administrative reform, the change management, reinventing government theories, and the supportiing model of the McKinsey?s Seven (7-S) Framework.Based on the analysis, this research concluded that BPKP has practically implemented its revitalization efforts in order to be an a strategic institution in its role and function as an internal auditor of the government. However, the revitalization process has not been optimal due to some problems, including the absence of Perpres (President?s Regulation) as the more concrete and authoritative legal basis for the BPKP to do its tasks in accordance with the newly published PP 60/2008. This research has come up with some recommendations, among others are as follow: the Perpres should be issued immediately to enable BPKP undertakes its new tasks, role and function through revitalization efforts optimally."