Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama Orde Baru, dominasi pemerintah sangat besar, termasuk dalam dunia pers. Sebagai medium TV pemerintah juga tidak bisa mengelak dari kenyataan tersebut. Akibatnya TVRI cenderung dijuluki sebagai corong pemerintah, mengingat gencarnya berita-berita yang berasal dari pemerintah. Padahal tujuan suatu siaran televisi yang ideal adalah menyampaikan fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat secara jujur dan obyektif. Dengan peran ini maka TV seperti media lainnya diharapkan mampu menjadi alat kontrol bagi pemerintah. Peranan dan fungsi media selain melakukan pemberitaan yang obyektif kepada masyarakat, juga berperan dalam pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat dan dalam menegakkan disiplin nasional. Peranan TV dan media massa lainnya yang paling pokok dalam pembangunan adalah sebagai "agen perubahan" (agent of change). Namur kenyataannya berita TVRI selama Orde Baru (Masa Pemerintahan Soeharto) lebih dominan menyurakan suara pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang kemudian di dukung dengan wawancara yang mendalam untuk mengetahui perubahan pemberitaan tersebut. Periode yang diamati mencakup kunm waktu 9 bulan, dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1998. Khususnya periode Pemerintahan Presiden Habibie. Dari anatisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada awal-awal Reformasi, pemberitaan masih terfokus pada sumber berita yang berasal dari Pemerintah, namun secara gradual bobot pemberitaan itu berubah, walaupun trendnya masih berat ke Pemerintah."

"Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah satu-satunya stasiun televisi milik Pemerintah, yang pertama kali mengudara tahun 1962. Hingga tahun 1989, TVRI mengudara secara tunggal. Pesaingnya hanya televisi luar negeri yang menggunakan antena parabola. Setelah penode tersebut, Pemerintah rnengeluarkan kebijakan baru di bidang pertelevisian dengan memberi izin siaran bagi televisi swasta nasional. Hal tersebut mempertinggi intensitas persaingan dalam industri pertelevisian. Televisi swasta memperoleh dana operasional dari pendapatan iklan, sementara TVRI tidak diperkenankan beriklan. Dana operasional diperoleh dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari iuran televisi swasta sebagai kompensasi bagi TVRI kanena tidak beriklan.Keuangan negara yang tidak sehat dan iuran televisi swasta yang macet mengakibatkan kegiatan operasional TVRI ikut tersendat. TVRI tidak mampu mernbangun studio yang layak, membeli dan memelihara peralatan Siaran, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan melakukan kegiatan penting lainnya. Hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas siaran dan memperlemah daya saing terhadap televisi swasta.Kondisi tersebut diperburuk dengan intensitas persaingan di bidang pertelevisian yang meningkat tajam dengan kehadiran televisi swasta yang tampil lebih inovatif dan atraktif. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerbitkan PP No. 9/2002, tentang perubahan status TVRI dari Perusahaan Jawatan (Pedan) menjadi Persero. Kebijakan tersebut memaksa TVRI mandiri, termasuk dalam pencarian dana operasional. TVRI harus berkompetisi langsung dengan televisi swasta dalam mendapatkan porsi iklan.Pembahan tersebut berdampak luas, terutama terhadap tuntutan peningkatan standar kerja dan perubahan budaya kerja. Selama empat dekade terakhir TVRI tidak mampu melepaskan diri dari birokrasi Pemerintah yang ikut membentuk budaya kerja yang lemah dan non adaptif. Karyawan TVRI juga banyak mengalami penurunan motivasi kerja. Faktor-faktor tersebut membentuk sikap tidak mendukung karyawan terhadap langkah-langkah perubahan yang dilakukan manajemen.Di kalangan karyawan terbagi atas tiga kelompok yang tidak mendukung perubahan, yaitu kelompok yang tidak tahu (not knowing), kelompok yang tidak mampu (not able), dan kelompok yang tidak mau (not willing). Solusi untuk masing-masing kelompok membutuhkan pendekatan berbeda, antara lain dengan meyakinkan/memberikan argumentasi perubahan, mengadakan program pelatihan, pendekatan individual, negosiasi langsung, dan lain sebagainya."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Penelitian ini tertarik membatas relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI setelah era reformasi tepatnya pada saat TVRI berstatus Perjan sekaligus pada transisi perubahannya hingga menjadi Persero. Tentu saja, dengan tidak melupakan aspek historisitas dari perjalanan TVRI sebelumnya sebagai bahasan pendukung. Mengingat saat ini berbagai perubahan di TVRI masih terus berlangsung, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 15 April 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal tersebutlah status hukum Persero bagi TVRI disahkan pemerintah melalui Meneg BUMN.Kebijakan perubahan status hukum TVRI tentu saja tidak lahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan berbagai kepentingan yang mendeterminasi keseluruhan proses reformasi TVRI. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagimanakah latarbelakang lahirnya kebijakan perubahan status hukum TVRI dari Yayasan/Unit Pelaksana Teknis Deppen ke Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Perseroan (Persero)? Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada saat penetapan kebijakan perubahan status hukum (Perjan dan Persero) tersebut ? serta bagaimana dampak kebijakan perubahan status hukum tersebut bagi TVRI saat terutama dikaitkan dengan ditetapkannya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam UU No.32 /2002 ?.Paradigma yang digunakan dalant penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : Dokument analysis dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik yang berupa dokumen kebijakan status hukum TVRI atau kebijakan dan tulisan yang relevan. Depth interviewing wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penilitian, serta Unstructure observation, observasi langsung tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di TVRI. Data yang didapat bails berupa dokumen maupun hasil wawancara dianalisa dengan perspektif Critical Political-Economy dari varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa critical political economy juga digunakan analisa dari Teori Konstruksi Sosial, terutama untuk memahami realitas sosial TVRI di tengah realitas sosial industri penyiaran secara keseluruhan.Ada tiga periode yang relevan dalam konteks kebijakan status hukum TVRI. Pertama, status hukum TVRI era 1962 hingga 1975 di.anana TVRI ditetapkan badan hukumnya sebagai Yayasan TVRI. Kedua, status hukum TVRI era 1975 hingga 1999 dimana TVRI mulai memasuk era status hukum ganda. Disamping sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Deppen. Pada kedua periode tersebut yang dominan memanfaatkan TVRI adalah negara. Ketiga, status hukum TVRI era Reformasi yakni dengan status Perjan dan Persero.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa kebijakan perubahan status hukum dalam rangka reformulasi TVRI itu tidak semata diciptakan oleh struktur. Terdapat sejumlah tindakan aktor di TVRI (human agency) yang sebenarnya berpengaruh. Dengan demikian, terdapat interplay yang dinamis antara struktur dan agency dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan.Historical siluatedness kebijakan perubahan status hukum TVRI adalah : pertama, terjadinya reformasi sehingga membuka "rang" bagi TVRI untuk berubah. Likuidasi Deppen menjadi entry point perubahan bentuk dan fungsi TVRI dari media organik negara menuju televisi publik.Kedua, loby dari insan TVRI selain kepada pemerintah, juga kepada DPR, LSM, dan akademisi. Ketiga, tekanan industri pasar karena muncul kecenderungan untuk menjadikan TVRI seperti halnya TV komersial yakni menjadi capitalist venture. Keempat, pada saat pengalihan transisi TVRI dari Perjan ke Persero, TVRI disyahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Hanya saja, tuntutan menjadi TV Publik belum bisa direalisasikan apalagi dengan pilihan TVRI yang mengadopsi model persero yang tampil bak "swan to".Sejumlah masalah muncul dan berkembang di TVRI, sehingga menyebabkan mandulnya Perjan TVRI. Terdapat relasi kekuasaan pertama, antara Negara dengan TVRI dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan negara atas TVRI. Banyak peraturan-peraturan yang telah di"buat bertentangan sate sama lain . Contoh paling nyata saat Dirut Sumita Tobing dilarang melakukan 21 wewenang, karena sudah didelegasikan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan. Kedua, relasi TVRI DPR, dalam hal ini juga mengundang polemik karena permintaan DPR agar TVRI menjadi TV Publik. Karena menganggap sudah badan usaha, seringkali Perjan TVRI tidak mau bergabung dalam rapat dengan Komisi I, melainkan dengan Komisi IX. Ketiga, terjadi relasi kekuasaan antar aktor di tubuh TVRI, seperti antara Dirut dengan para Direktur, Dirut dengan manajemen level menengah, karyawan Federasi Serikat Pekerja-TVRI dengan non FSP. Ini semua menyatu dengan permasalahan-permasalahan TVRI bails aktual ataupun "dosa turunan" sehingga menambah kompleksnya persoalan TVRI.Satu hal yang pasti, TVRI saat ini tidak bisa di`icategorikan TV publik, karena prinsip-prinsip umum TV Publik belum diimplementasikan secara baik. Kesimpulannya saat membicarakan perubahan status hukum TVRI, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perubahan melainkan juga terdapat faktor politik."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Tesis ini membahas konstruksi pcmberitaan berita politik yang mengarah pada praktik pragmatisme politik dalam konteks pemberitaan selebriti politisi. Hal ini berawal dari pergeseran pers dalam menempatkan kepuasan khalayak yang sekadar memenuhi dorongan pragmatis politik, sosial dan psikhis. Gejala ini mengaburkan peran media sebagai institusi yang mendorong pendidikan politilc. Pers lebih memihak pada Iogika ekonomi media yang berorientasi komersial. Jumalisme politik yung puritan mengalami metamorfosis menjadi komodiiikui politik melalui ikon selebriti politisi. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif yang mcncrapkan analisis framing untuk mengetahui frame beritanya dun Critical Discourse Analysis versi Fairclough sebagai instrumen analisanya pada level mesa dan makro.

---

This thesis discusses the construct of political news that is related to political pragmatism practices in the context of politician-celebrity journalism. it stars with the press' should in placing public satisfaction that only fulfills the drive of political, social, and physiological pragmatism. This phenomenon fades the media role that is commercial-oriented. The puritan political journalism experiences metamorphosis becoming political accommodation through politician celebrity icon. This analysis is qualitative which applies framing analysis to define news frame and Critical Discourse Analysis of Fairclough version as its analysis instrument in meso and macro level. The recommendation of this research is awaking the importance of media literacy to the readers upon newspaper journalism in political landscape which originally is a social construct of a system that prevails in media?s capitalism structure."

"Proses deliveri TV set yang panjang membutuhkan produk disimpan dan ditumpuk di gudang penyimpanan dalam waktu yang cukup lama sampai ke dealer negara tujuan. Selama pengiriman, perusahaan deliveri tidak mengindahkan aturan seberapa banyak TV set yang boleh ditumpuk sehingga produk menerima beban yang lebih besar. Penulis menganggap kegagalan yang timbul pada Cabinet Front TV kemungkinan terjadi selama proses pengiriman produk.Dalam Tugas Akhir ini dibahas tentang analisa tegangan, regangan dan defomtasi yang teijadi pada Cabinet Front TV set. Tujuan dari analisa ini untuk mengetahui seberapa banyak tumpukan maksimum yang dapat dita han oleh Cabinet front sampai mengalami kegagalan.Analisa yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Pro-Engineer untuk pemodelan dan Pro-mechanica untuk Geometric element analysis. Metoda selanjutnya dilakukan pengujian mekanis Stacking test didalam chamber room dengan syarat-syarat sesuai standar pengujian JIS dan pengujian di warehouse pada suhu kamar. Penulis melakukan analisa terhadap pembebanan statis dengan menganggap produk yang paling bawah mempakan yang paling kritis karena menerima beban paling besar. Analisa awal diberikan beban sesuai dengan jumlah tumpukan yang diijinkan. Selanjutnya diberikan beban tumpukan yang jauh lebih besar melebihi beban awal untuk menemukan jumlah tumpukan maksimum sampai produk niengalami kegagalan.Hasil akhir analisa Pro-mechanica menunjukkan bahwa tegangan yang terjadi pada jumlah tumpukan sesuai standar safety (6 TV set) masih dibawah tegangan break. Kemudian dilakukan pengujian stacking 6 TV set di warehouse selama 2 minggu dan chamber room (temperature tinggi) selama 10 hari dan kondisi appearance Cabinet Front hasilnya OK. Analisa pro-mechanica dilakukan lagi dengan beban 16 tumpukan dengan hasil mendekati tegangan yield yang diijinkan. Penulis memprediksikan tegangan break terjadi pada jumlah tumpukan 20 TV set yang merupakan tumpukan maksimum."

"Perkembangan stasiun televisi di Indonesia semakin marak setelah 10 stasiun TV Swasta dan TVRI melaksanakan siarannya setiap hari. Untuk mempertahankan eksistensinya, maka persaingan gencar antar stasiun TV Swasta pun terjadi.TRANS TV sebagai salah satu stasiun TV Swasta yang relatif masih muda menunjukkan eksistensinya dengan menempati peringkat ke-4 di antara stasiun TV Swasta pada usianya 10 bulan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana manajemen TRANS TV melaksanakan strategi programming untuk menarik pemirsa yang didukung faktor promosi, teknologi, dan masalah sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk diketahui strategi penjualan slot iklan TRANS TV untuk memperoleh iklan semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai stasiun TV Swasta.Metodologi yang dgunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui in depth interview dengan para narasumber/informan yang diambil dengan teknik snow ball. Dari hasil interview tersebut dan didukung oleh data-data sekunder diperoleh gambaran yang jelas dan terurai mengenai permasalahan dalam penelitian.TRANS TV memiliki manajemen yang solid dengan mengandalkan budaya perusahaan yang diidentifikasikan sebagai good corporate governance. Perubahan yang mendasar dalam strategi programming yang semula mengutamakan acquisition program menjadi in-house production membawa implikasi pada perubahan kebijakan human capital dan strategi keuangan. Strategi penjualan yang 'menjemput bola' juga menghasilkan revenue yang tinggi, sementara overhead cost yang rendah. Hal ini berpengaruh pada bargaining position yang baik dalam bidang penjualan. Aktivitas promosi dilakukan baik dengan on air dan off air promo, sedangkan pemanfaatan teknologi digunakan serba digital. Selain itu sumber daya manusia yang digunakan TRANS TV adalah 80% berusia muda di bawah 27 tahun dan 20% tenaga yang sudah berpengalaman.Setelah mendapatkan temuan-temuan penelitian, maka dibuatkan ikhtisar, kesimpulan dan implikasi baik dari sisi akademis, yaitu perlunya penelitian lebih lanjut mengenai strategi TV Swasta secara lebih mendalam, juga dengan membandingkan dengan stasiun TV Iainnya. Sedangkan implikasi praktis, penelitian semacam ini menjadi masukan dan pemahaman bagi pengelola media elektronik, khususnya televisi, maupun mitra kerja media televisi."

"Keadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakatnegara berkembang masih dihadapkan dengan berbagai masalah,diantaranya masalah kesehatan. Departemen Kesehatan RIsebagai instansi yang berwenang terhadap masalah ini,berusaha mengatasinya dengan mengadakan penyuluhan diberbagai media massa dengan tu juan khusus yaitu peningkatankemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalambidang kesehatan. Salah satu media massa yang dipergunakan adalahtelevisi (TV), karena TV mempunyai fungsi-fungsi yang rnernbuat media ini lebih efektif sebagai sarana penyebaranpesan-pesan kesehatan, antara lain rnelalui acara sinetron.TVRI adalah badan siaran rnilik pemerintah, yangtidak menayangkan iklan bagi surnber dananya melainkanhanya mernperoleh dana dari iuran televisi dan subsidi dariAPBN, sehingga menyebabkan adanya keterbatasan danauntuk produksi dan siarannya . Namun demikian TVRI didukungoleh keunggulan jangkauannya yang luas sebesar 900. ooo kmpersegi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan · kondisikondisitadi , maka oleh Departemen Kesehatan RI, TVRIdipilih sebaga i media untuk penayangan sinetron denganpesan-pesan kesehatan, atmaha pen anaan produksi sinetronini diperoleh dari Depatemen Kesehatan RI.Sinetron seba,gai acara. hiburan yang disisipi pesanpendidikan kesehatan, memerlukan alur cerita yang terpaduagar tidak iari dari fungsi utamanya dimana , sinetronadalah sebagai acara hiburan. Dengan pendekatan e ntereducationmaka disajikan sebuah cerita engenai kehidupankeluarga dokter muda, yaitu melalui cerita sinetron seriSartika.Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimanapesan-pesan kesehatan ini dikemas, dengan melakukan metodepenelitian analisis isi pesan. Dari analisis isi yangdilakukan terhadap pesan-pesan kesehatan dalam sinetronSartika periode Agustus 1989 sampai dengan Pebruari"