Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agriculture is the biggest economic sector in Indonesia, and uses about 95 % of developed land. To optimize agricultural sector in land, recommendation on the availability of technology, location, and specific commodity are required. Those recommendation depend on typology of region that characterized by physical and social economic environment and also social infrastructure as rich asset culture. This study use landform approach and it is used as mapping unit. Landform data can support information regional potency and would be a database for Indonesian region planning as a whole. Making a good identification of regional potency, tent to reduce of error on plan of using land in the region. The aim of this study were: a). To know distribution pattern and area of land that suitable for agro industry commodity base on delineation of landform and administration; b) To develop spatial model developing of agro industry plantation by comparing between providing of land agro industry and characteristic of landform to achieve sustainable development. The problems that want to be answered is how distribution pattern of land suitability for agro industry commodity and how many land forms are suitable for agriculture. Data and information are provided on geographic information system (GIS) with user interface is map on scale 1:100.000. Collecting data use observation, systematic and non direct method. Data's consist of primer and secondary. Analysis used ranking method, and qualitative properties. Parameter which used are spatial and non spatial or attribute. Those parameter consist of 11 (eleven) types, those are mean temperature, precipitation, length of dry month, drainage, texture, soil depth, pH, slope, erosion hazard, inundation, and outcrops. Technical of analysis is overlay (for spatial analysis) and joint item (for tabular analysis). Analysis results showed that the suitable level in Sasamba area are class S2 (moderately suitable), class S3 (marginally suitable), and not suitable (N). Based on administration boundary (kecamatan), showed that the area that is recommended for development of agroindustry (area has more than 20.000 ha) are Kecamatan Samarinda Ilir (26.567 ha) , Samboja (65.576 ha), Loajanan (58.986 ha), Muarajawa (49.073 ha). Based on morphology, land suitability for development of agro industry appointed on plain (79,48 %) and hilly area (20,52 %). Based on morphogenesis, land suitability for development of agro industry located on Denudasional (59,53 %), Fluvial (22,05 %), Marine (12,60 %), Structural (5,82 %)."

"Sugar is one of Indonesia’s strategic commodities, but its production fluctuates over time and is still unable to comply with the national sugar demand. This condition may even get worst with climate change. Although climate-smart agriculture is a promising thing, it is basically a genuine concept for many farmers in Indonesia, including sugarcane growers. The paper briefly reviews and argues agronomic practices as a climate-smart agriculture approach adapted by sugarcane growers in Indonesia to increase its production under the changing climate. Some agronomic practices can be adopted by the Indonesian sugarcane growers as climate-smart agriculture, i.e., efficient irrigation, improved drainage of sugarcane plantations, the use of suitable sugarcane cultivars, green cane harvesting-trash blanketing, the amendment of soil organic matter, crop diversification, precision agriculture, and integrated pest management. From the Indonesian government’s side, research should be propped as there is limited information about the effectiveness of each aforementioned agronomic intervention to alleviating the adverse effect of climate change and to improving sugarcane growth. Practically, to ensure the success of climate-smart agriculture implementation in the Indonesian sugar industry, multistakeholders, i.e., sugarcane growers, researchers, civil society, and policymakers, should be involved, and the government needs to link these stakeholders."

"A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "