Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"ABSTRAKPendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional. "

"Based on the message from Indonesian Government regulation No. 19 year 2005, English is a compulsary subject in both secondary and tertiary education and its assessment is carried out nationally based on the graduates' standard competence...."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta, pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif di SDN Semanan 09 Pagi, maka dapat diketahui bahwa SDN Semanan 09 Pagi memiliki kapasitas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut, meskipun kebijakan sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di DKI Jakarta. Karena SDN Semanan 09 Pagi merupakan suatu institusi pendidikan formal yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan-aturannya sendiri dan memaksakan agar aturan-aturan itu ditaati, maka SDN Semanan 09 Pagi dapat dipandang sebagai suatu bidang sosial semi otonom. Pada tahun pelajaran 1999/2000, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan yang membebaskan biaya pendaftaran siswa baru kelas I yang kemudian diikuti dengan pemberian dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN dalam rangka membebaskan para siswa SDN dari iuran bulanan pada tahun pelajaran 2003/2004. Sebagai bidang sosial semi otonom, SDN Semanan 09 Pagi rentan terhadap peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ketika menerima dana bantuan biaya pendidikan bagi siswa SDN secara penuh pada tahun pelajaran 2003/2004, berbagai kebijakan SDN Semanan 09 Pagi yang mewajibkan para orang tua murid untuk membayar berbagai macam iuran berinteraksi dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan kebijakan baru yang membebaskan para orang tua murid dari berbagai macam iuran yang dulu wajib dibayarkan kepada sekolah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode pencitraan sedi diterapkan oleh guru TK dan bagaimana citraan anak didik terhadap pesan pendidikan yang termuat dalam media seni...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan oleh pemerintah daerah terhadap pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 dan 2014 dan APBD kabupaten/kota. Hasil empiris dengan model tobit menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah menurunkan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Menurut kelompok pendapatan, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi total pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga di semua kelompok pendapatan. Menurut jenis pengeluaran, peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi pengeluaran iuran sekolah di semua kelompok pendapatan. Sementara itu, pengeluaran pendidikan pemerintah yang meningkat signifikan mengurangi biaya peralatan sekolah, transport dan kursus pada kelompok pendapatan rendah dan menengah dan tidak signifikan memengaruhi rumah tangga di kelompok pendapatan tinggi.

---

This study aims to determine the effect of education spending by local governments on education expenditure by households according to income groups. This study uses data from Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 and 2014 and local government budget (district/city). Empirical results from tobit model indicate that an increase in local government expenditure on education reduces household expenditure on education. According to income groups, education expenditure by the government significantly reduces total education expenditure by household in all income groups. By type of expenditure, an increase in education spending by the government significantly reduces school tuition spending in all income groups. Meanwhile, an increase in education spending by the governma on education significantly reduced the cost of school equipment, transport and courses in the low and middle income groups and did not significantly affect households in the high income group."

"Penelitian ini berfokus pada peran mediasi strategi dan sikap guru terhadap hubungan dukungan sekolah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif dengan penerimaan anak berkebutuhan khusus di madrasah ibtidaiyah inklusif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari 930 siswa reguler dan 42 orang wali kelas dari partisipan siswa yang berasal dari madrasah ibtidaiyah inklusif di berbagai daerah di Indonesia. Partisipan guru diberikan tiga buah kuesioner yaitu Perceived School Support for Inclusive Education (PSSIE) (Ahmmed, 2013) yang mengukur persepsi guru terkait dukungan sekolah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif, Alat Ukur Strategi Guru untuk Interaksi Sosial (Candraresmi, 2016) dan The Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Versi Indonesia (MATIES_VI) (Sihombing & Kurniawati, 2014) yang mengukur sikap guru terhadap pendidikan inklusif. Sedangkan siswa reguler diberikan satu buah alat ukur Peer Acceptance Scale (PAS) (Maryam, 2016) untuk mengukur penerimaan teman sebaya. Analisa mediasi dilakukan untuk melihat apakah strategi dan sikap dapat berperan menjadi mediator dalam hubungan dukungan sekolah dan peneriman teman sebaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan sikap guru pada komponen kognitif dapat berperan dalam memediasi hubungan dukungan sekolah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif dengan penerimaan teman sebaya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan dukungan sekolah, strategi interaksi sosial, dan komponen kognitif dari sikap guru yang positif terhadap pendidikan inklusif agar tercapai kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

---

This study focuses on the role of mediating strategies and teacher attitudes towards the relationship between school support for the implementation of inclusive education and the acceptance of children with special needs in inclusive madrasah ibtidaiyah. Participants in this study consisted of 930 regular students and 42 teachers of student participants who came from inclusive madrasah ibtidaiyah in various regions in Indonesia. Teacher participants were given three questionnaires, namely Perceived School Support for Inclusive Education (PSSIE) (Ahmmed, 2013) which measures teachers' perceptions regarding school support for implementing inclusive education, Teacher Strategy Measurement Tool for Social Interaction (Candraresmi, 2016), and The Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Indonesian Version (MATIES_VI) (Sihombing & Kurniawati, 2014) ) which measures teacher attitudes towards inclusive education. Meanwhile, regular students are given one measuring instrument for the Peer Acceptance Scale (PAS) (Maryam, 2016) to measure peer acceptance. Mediation analysis is carried out to see whether strategies and attitude can act as a mediator in the relationship between school support and peer acceptance. The results showed that the strategies and attitudes of teachers on the cognitive component could play a role in mediating the relationship between school support for the implementation of inclusive education and peer acceptance. The implication of this research is that school support, social interaction strategies, and cognitive components of positive teacher attitudes towards inclusive education are needed in order to achieve success in the implementation of inclusive education."