Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"ABSTRAKPerkembangan pembangunan di Jakarta cenderung mengubah tanah menjadi kedap air. Daerah yang sebelumnya merupakan media yang bisa dirembesi air diubah menjadi daerah yang ditutupi berbagai jenis bangunan seperti permukiman, pertokoan, jalan, dll. Sementara itu kebutuhan akan air bersih yang berasal dari air tanah cukup tinggi, yaitu menurut Transoto (1988) 78 %, sedang dari hasil penelitian ini di lapangan adalah 94,7 %. Kebutuhan air bersih yang berasal dari air tanah diperkirakan akan semakin meningkat, karena tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi (3,0%/tahun), dan meningkatnya jumlah pertokoan, perkantoran serta industri, sementara kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) DKI masih sangat terbatas untuk memasok air bersih.Sebagai akibat dari kekedapan permukaan tanah terhadap air di DKI maka timbul berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan pada musim kemarau, (karena persediaan air tanah kurang) dan intrusi air laut.Permasalahan di atas erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya air hujan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan air hujan yang di terapkan mereka selama ini. Untuk meliput persepsi masyarakat terhadap air hujan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan IMB, terutama Koefisien Dasar Bangunan dan ruang terbuka, maka dalam penelitian ini dicoba untuk meneliti seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibagi ke dalam 4 zone.Pembagian zone didasarkan pada perbedaan topografi, dan sifat air tanah. Pada masing-masing zone diambil tiga tempat yang diharapkan dapat menggambarkan zone secara keseluruhan. Sedangkan untuk kelurahan contoh dipilih daerah yang terdapat dibagian tersebut, karena diasumsikan bahwa pada daerah yang terpadat kebutuhan akan air tanah adalah sangat tinggi, dan daerah yang tertutup oleh bangunan atau kedap air lebih luas.Menurut hasil penelitian ini, di zone 2 rasa air tanahnya sekarang adalah payau, sedangkan pada tahun 1979 (Sandy, 1979) rasa airnya masih tawar. Dengan demikian intrusi air laut telah meluas sampai ke zone 2 dalam selang waktu 9 tahun terakhir.Dalam hubungan dengan pengelolaan air hujan yang diterapkan masyarakat ataupun perkantoran, ternyata masyarakat lebih banyak yang membuang air ke selokan atau sungai, tanpa usaha untuk mengembalikannya ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang mengalirkan air hujan ke dalam kolam atau bak resapan. Ada juga yang membiarkan air hujan itu jatuh dari atap ke halaman, tetapi hal ini bukan untuk mengupayakan air hujan masuk ke dalam tanah. Nampaknya masyarakat selama ini masih menganggap bahwa air hujan merupakan limbah yang secepat mungkin harus dibuang atau dialirkan ke sungai, bukan sebagai suatu sumberdaya yang harus diselamatkan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan air hujan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menggunakan air hujan untuk berbagai keperluan, sedang yang terbanyak mempergunakan air hujan tersebut adalah masyarakat di zone pantai atau zone 1.Sebagian rumah yang dibangun developer telah menerapkan pengelolaan air hujan dengan cara mengalirkan hujan dan atap lewat rantai ke bak resapan. Bak resapan tersebut terletak di sudut teras, akan tetapi bak ini terbuka dan volumenya juga kecil. Tetapi oleh sementara pemilik rumah tersebut, sistem yang begini telah diubah dengan mengalirkan air dari atap ke selokan, berarti kualitas pengelolaannya menjadi turun. Dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memiliki KDB (koefisien Dasar Bangunan) di atas 41 % baik di zone 1, 2, 3 dan maupun di zone 4. Sedangkan dalam peraturan pemerintah KDB diharuskan 40 %. Di samping itu khusus untuk bagian selatan Jakarta pemerintah DKI telah menetapkan bahwa pada setiap kapling harus ada ruang terbuka sebesar 85 % agar air berkesempatan meresap ke dalam tanah lebih banyak. Ternyata dari hasil penelitian ini, umumnya (96 %) masarakat memiliki ruang terbuka di bawah 69 %, bahkan 25 % dan diantaranya hanya 0-17 % saja yang mempunyai ruang terbuka.Dari analisis regresi dan korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengelolaan air hujan di zone pantai atau zone 1 ternyata bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menggunakan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik dari orang yang berpendidikan lebih rendah, akan tetapi hubungannya adalah nyata. Sedangkan masyarakat yang bermukim di zone 2 dan 3 ternyata orang yang berpendidikan lebih tinggi menerapkan sistem pengelolaan air hujan yang lebih jelek dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah. Khusus bagi masyarakat yang bermukim di zone 4, sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi hampir tidak ada bedanya dengan sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih rendah.Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air hujan oleh masyarakat di zone 1 (pantai) ternyata orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi hubungannya tak nyata. Di zone 2 dan 3 juga orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dari pada orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan hubungannya adalah nyata. Akan tetapi di zone 4 temyata orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, dan hubungannya nyata.

---

ABSTRACT

The development of Jakarta tends to alter land to become impermeable areas which are functioning among others to absorb rainwater, have been changed into buildings, settlements, business centers, roads, etc. In the meantime, the capability of public water supply of Jakarta is limited. Only less then 40 % of 7.5 million populations is supplied with tap water. In the study area there are kampungs that only have 33.8 % tap water supplies. Therefore, the need for clean water is substituted mostly by using river water and pumping the groundwater. It was assumed that the exploitation of groundwater will increase proportionally with the population growth rate of 3.0 % per year.

This has become even more serious due to the lack of appropriate management of rainwater by the community. The prospect of rainwater as a resource is neglected, and rainwater is even regarded as a problem.

The rapid growths of buildings are also made worse due to the fact that most people do not follow the regulation concerning license to build. They neglect the limit of the allowable building base coefficient. The allowable building basic coefficient is 15 %, while the fact shows that in the study area the coefficient is increasing to 41 %. These conditions gave rise to a lot of environmental problems, such as drought, intrusion of seawater, particularly into densely populated areas where high-rise buildings were built.

With the population of 7.5 million people and the water consumption of 200 liter per day per person, there is a daily need for clean water of 15 million cu.m. While the whole Jakarta area (approximately 560.sq. km with its 2,000 mm annual rainfall) may have a daily supply of rain-water of 32 million cu.m. If during the rainy season (with is 6-7 months annually) 50 % of the rainwater can be met. Therefore, there is an urgency to develop rainwater conservation campaign.

The conservation of rainwater will serve as a resource, reducing the use of groundwater or dirty river water."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."

"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

---

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."

"Air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena fungsinya yang utama yaitu untuk kelangsungan hidup manusia. Bertambahnya jumlah penduduk namun tidak disertai dengan bertambahnya supply air minum, adanya tuntutan hidup sehat, serta pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sehingga menciptakan persaingan. Kecamatan Pademangan merupakan wilayah yang rawan akan penyediaan air bersih. Memicu masyarakat sekitar untuk beralih menggunakan AMDK sebagai kebutuhan akan air minum yang bersih dan higienis. Penelitian ini ingin mengkaji persaingan AMDK yang berlangsung di tingkat retail dalam Kecamatan Pademangan. Penggunaan teknik overlay peta dan skoring adalah untuk menghasilkan wilayah persaingan di Kecamatan Pademangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kecamatan Pademangan merupakan wilayah dengan tingkat persaingan sedang yang mencakup sebagian besar wilayah di Kecamatan Pademangan yaitu wilayah industri, pemukiman teratur, pemukiman tidak teratur serta wilayah perdagangan. Wilayah dengan tingkat persaingan sedang, sangat didominasi oleh ketersediaan AMDK merk baru, variasi merk dan keragaman kemasan AMDK dengan kelas sedang.

---

AbstractWater is a fundamental requirement to be met because the main function is to human survival. Increase of population but is not accompanied by increased supply of drinking water, the demands of a healthy life, and encourage economic growth in industrial growth in Package Drinking Water (bottled drinking water) so as to create competition. Subdistrict Pademangan is a region prone to water supply. Triggering the surrounding community to switch to using bottled drinking water as the need for clean drinking water and hygienic. This study wanted to assess the competition that took place in bottled drinking water in Sub Pademangan retail level. The use of map overlay techniques and scoring is to generate competition in the Sub-region Pademangan. Based on the research results can be seen that Pademangan District is a region with a level of medium competition are covering most areas of the District Pademangan ie industrial areas, residential regular, irregular settlements and trade areas. Areas with the level of competition is, very much dominated by the availability of a new brand bottled drinking water, variety and diversity of packaging brand bottled drinking water with the class being."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."

"ABSTRAKPulsator merupakan unit proses pengolahan gabungan yang menggabungkan peristiwa flokulasi dan sedimentasi dalam klarifikasi (proses penjernihan) air baku menjadi air bersih.Unit proses ini memanfaatkan Sludge Blanket (selimut lumpur) untuk menyaring lumpur yang terbentuk pada peristiwa flokulasi. Pulsator adalah salah satu model unit proses dan sekian banyak jenis Sotids Contact Ctarifiar (unit pengendapan yang memanfaatkan sistem kontak antar lumpur) yang memanfaatkan lapisan lumpur untuk mempercepat proses pengendapan dalam aliran arah ke atas.Keistimewaan pulsator ialah dengan memanfaatkan gerakan pulsasi dan hasil penghisapan air satinggi AH secara berkaia, yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya endapan lumpur dldasar tanki yang mudah terjadi pada jenis Solids Contact Clarttier.Salah satu penerapan unit proses tersebul terdapat di Instalasi PDAM Buaran Jakarta Timur yang memanfaatkan air baku dari Saluran Kanal Tarum Barat dimana pada saat-saat tertentu kualitas air baku mengalami fluktuasi yang besar, sampai unit pulsator tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Dengan tujuan untuk meneliti pemasalahan ini, dibuatlah model miniatur unit yang berasal dari Scale Down (pengurangan dimensi ) unit sesungguhnya, dengan tujuan agar sifat-sifat dan proses yang terjadi tidak akan jauh berbeda.Model dibuat dari bahan mika (t = 10 mm), berukuran skala Iaboratorium (0.77 x 0.65 x 0.4 ma) dilengkapi dengan unit Mixing ( pengaduk (cepat) pada pernbubuhan koaguian ) dan unit pengkondisian ( dengan pompa pengaduk ) untuk membuat air baku buatan. Untuk menunjang proses pulsasi sendiri, pulsator juga dilengkapi dengan sebuah pompa vakum.Air baku yang digunakan berasat dari Saluran Kanal Tarum Barat, dan untuk pengkondisian kekeruhan digunakan deposit lumpur saluran tersebut, dengan tujuan sifat dan karakterisik kualitas air baku tidak akan jauh berbeda.Variabel penelitian meliputi tingkat kekeruhan air baku (1000 - 7000 NTU), waktu dan frakuensi pembukaan katup, ketinggian pulsasi serta dosis dan jenis koagulan yang dipakai.Debit pengolahan sebesar 1 m3/jam.Parameter yang dianalisis antara lain : Dosis koagulan, frekuensi katup, ketlnggian puisasi. dan derajat pH. Penelitian dilakukan di lapangan pada Instalasi PDAM Buaran, sedangkan pemenksaan parameter ( pH dan derajat kekeruhan ) dilakukan di laboratorium lnstalasi PDAM Buaran. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Dasember 1995 berakhir bulan Januari 1996.Dari hasil penelitian, kemampuan pengolahan dapat ditingkatkan sampai 7 x disain rencana yang semula direncanakan memiliki kemampuan pengolahan 1000 NTU (maksimal 2000 NTU) pada pereobaan memiliki kemampuan pengolahan sampai 7000 NTU, dan memberikan hasil yang menyatakan hubungan antara dosis/kombinasi dengan fungsi waktu, frekuensi pembukaan ltatup dan A pulsasi untuk menghasilkan air sesuai syarat baku mutu yang telah ditetapkan.

---

"