Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji tentang perencaaaan pembangunan yang berjudul "Kajian Pelaksanaan Proses dan Mekanisme Perencanaan Pambangunan Daerah : Studi Kasus Propinsi Kalimantan Selatan". Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berarti segala produk hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 secara otomatis jadi tidak berlalu lagi. Begitu juga peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah (P5D). Apabila sebelum diberlakukannya otonomi daerah peranan pemerintah pusat dalam hal perencanaan pembangunan daerah sangat kuat maka sesudah diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya kemandirian daerah yang lebih dominan.Dengan mengacu pada proses dan mekanisme perencanaan pembangunan ideal, metode penelitian kualitatif deskriptif serta penelitian dokumen dan lapangan maka diperoleh hasil kajian sebagai berikut : 1). Secara konseptual maka konsep perencanaan pembangunan yang diterapkan di Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah ideal namun dalam pelaksanaannya belum optimal, 2), Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang ideal, yaitu : kemampuan aparatur Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehubungan dengan pendidikan formal dan non formal mereka, alokasi dana bagi monitoring, evaluasi dan pengendalian program/proyek., kemampuan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal koordinasi guna pencapaian keserasian dan keterpaduan program/proyek di daerahnya, kualitas data serta peran Gubernur Kepala daerah sebagai manajer pembangunan dan DPRD sebagai wakil rakyat."

"Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas.Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan."

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan aplikasi ekonometri dan sosiometri dengan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan indikator sosial bagi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Permendagri no 9 tahun 1982). Penelitian dengan pendekatan ini yang secara khusus dilakukan ditingkat daerah baik ditingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kodya belum pernah dilakukan. Implementasi perencanaan pembangunan dan pengendaliannya di tingkat daerah dilakukan secara deskriptif dikarenakan berbagai kendala, baik tenaga, data, maupun berbagai kendala lain seperti peralatan, tenaga ahli, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu model makro ekonomi-sosialdemografi-budaya di DKI yang didasarkan atas metode yang melibatkan data berkala yang ada, teori yang ada paket program yang tersedia.Penelitian ini akan bermanfaat bagi PEMDA DKI secara umum, dan secara khusus bagi BAPPEDA terutama pada perencanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan berbagai analisis kebijakan baik intervensi maupun prioritas prioritas pelaksanaan dan berbagai analisis proyeksi. Model ini akan menjadi contoh bagi provinsi provinsi lain, utamanya dalam penerjemahan permendagri no.9 tahun 1982. Metode yang dipergunakan adalah ekonometri yang mencakup empat tahapan secara simultan, ialah konstruksi model, mengumpulkan data yang akan dipergunakan, estimasi parameter, dan analisis. Dari model ini kemudian secara iterasi mungkin akan kembali direvisi setelah dilakukan penerapan terhadap data aslinya. Penerapan model terhadap empiris yang ada diperlukan ahli statistik, programer TSP dan ahli modeling sehingga pelaksanaan penerapan model akan lebih efisien.Data yang dipergunakan adalah data sekunder dad BPS, Kantor Statistik DKI, PEMDA, BAPPEDA, Dinas yang terkait, dan apabila diperlukan harus melakukan survai kecil ke lapangan. Data ini seyogyanya dipergunakan data berkala selama Orde Baru.Estimasi parameter, validasi model dan simulasi dilakukan dengan menggunakan paket program TSP versi 4, yang bisa dioperasikan dalam Komputer PC dengan fasilitas Harddisk + Co-dMath 8087. Jadi perangkat yang dibutuhkan adalah satu set komputer dengan co math 8087 + software TSP.Analisis dilakukan didasarkan atas tiga dimensi analisis ialah analisis struktur yang membahas apakah struktur model keterkaitan antar variabel secara umum sudah benar dan bisa dibenarkan oleh berbagai fihak. Besar kecilnya parameter keterkaitan apakah secara teoritis sudah bisa dibenarkan. Kemudian secara keseluruhan apakah model ini memang valid untuk dipergunakan analisis selanjutnya.Kemudian analisis Kebijakan bisa dilakukan dengan memberikan shock terapi pada satu atau lebih variabel kebijakan, kemudian dikaji bagaimana implikasinya terhadap berbagai variabel output atau variable-variabel lainnya. Dampak ini bagaimana derajat sensitifitasnya, lamanya implikasi yang terjadi, dan kemungkinan berbagai alternatif optimasinya. Terakhir adalah analisis proyeksi dengan menggunakan model makro ekonometri ini, dengan memberikan nilai proyeksi pada variabel independennya (Exogen) selama periode tertentu maka dengam mensimulasikan model ini bisa didapatkan hasil proyeksi dengan berbagai alternatif yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dikonstruksikan sangat sensitif terhadap berbagai perubahan yang terjadi baik pada variabel eksogen maupun pada variabel endogen. Model secara struktural meunjukkan keterkaitan yang simultan antara berbagai variabel ekonomi, demografi, sosial, dan budaya. Disamping itu model menunjukkan daya proyeksi yang cukup tinggi, yang telah di validasi dengan menggunakan analisis multiplier dengan memberikan berbagai terapi pada veriabelvariabel tertentu. Disamping itu berbagai analisis kebijakan bisa dilakukan dengan mengubah satu atau lebih variabel eksogen, endogen, maupun satu atau lebih parameter yang telah diestimasikan selama selama ini. "