Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The rapid urban population growth in Indonesia has caused a high increased in the demand of public services. One of the most important urban public services needed is water supply. Palembang is one of the big cities in Indonesia which has a problem in providing services in water supply. The local water company, PDAM Tirta Musi, has been established since 1929 to provide such service. This thesis attempts to evaluate PDAM Tirta Musi's Palembang performance in providing water supply, especially with regards to financial and services aspects. As a matter of comparison, its performance will be compared to PDAM Surabaya and PDAM Bogor the first is the second langest city in Indonesia, while the second one is a regent which is also a sub urban area. The results show that, service-wise and financially, PDAM Kotamadya Surabaya and especially PDAM Bogor were better than PDAM Tirta Musi Palembang. The performance of PDAM Tirta Musi is categorized as unsatisfactory and illiquid. There are at least two factors that have caused unsatisfactory performance of PDAM Tirta Musi Palembang in financial and services aspects. These concern with the poor water management and human resources."

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"ABSTRAKProgram pembangunan prasarana kota terpadu merupakan model pembangunan kota di dalam nuansa keterpaduan potensi seperti sumberdaya penopang prasarana. potensi teknologis, koordinasi terpadu kelembagaan terkait dan keterpaduan perundang-undangan, untuk menopang perwujudan penyediaan air bersih. pengendalian air kotor, pengendalian drainage, pembangunan jalan, program perbaikan kampung, penyediaan sarana sosial dan sarana umum.
Dalam proses pembangunan air bersih perkotaan. ditempuh melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. mulai dari tingkat kebijaksanaan, tingkat institusional, tingkat organisasi sampal tingkat operasi. Secara institusi, awal pengambilan keputusan melibatkan instansi Pemerintah Daerah TK. II dan Pemerintah Tingkat I serta instansi Pemerintah Pusat.
Berlandas pada hasil penelitian pembangunan air bersih di Kota Tasikmalaya, hasilnya mencoba melihat keterpaduan pembangunan melalui untuk mencapai tujuan-tujuan keterpaduan pembangunan prasarana kota, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pelayanan publik.
Penelitian kasus pembangunan air bersih di wilayah Kota Tasikmalaya, merupakan upaya penelitian yang menitikberatkan pada upaya melibatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan; seberapa jauh konsistensi keputusan pembangunan ditetapkan pada level kebijaksanaan, kontinum pada level Institutional, Organizational Level sampai pada Operational level dan Out-Come.
Indikator penelitian yang diperoleh dari kondisi keberadaan proyek pembangunan air bersih di lapangan (Kotatif Tasikmalaya) terdapat deviasi (penyimpangan) dilihat dari waktu penyediaan, biaya yang disediakan dan penambahan dan perubahan-perubahan teknik keenjiniringan dan bentukbentuk adendum kerja lainnya.
Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat teknis proyek ternyata bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tingkat kebijaksanaan. Tingkat strategic. tingkat operasional dan pada tingkat teknis.
Pada tingkat kebijaksanaan statment keuangan, statement teknis. statement non-teknis/peraturan/ketetapan berdampak pada lnstitusional Level, Organization level sampai Technicallevel di tingkat operasional.
Keputusan penetapan pinjaman dalam mata uang asing. keputusan memilih teknologi yang berasal dari luar negeri dan berhadapan dengan masalah delivery ; atau adanya keputusan-keputusan baru dilaksanakan pada tingkat kebijaksanaan.
Kesemuanya akan digambarkan dalam proses penelitian dan pada tahap selanjutnya diberikan rekomendasi untuk penyempurnaan koordinasi pembangunan dalam wahana keterpaduan, baik pada Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Tk. I sampai pada Pemerintah Daerah Tk. II, termasuk lingkup lembaga vertikal yang diatur melalui asas dekonsentrasi."

"Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal penyediaan air bersih sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri nomar 5 tahun 1977 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/KPTS/1984. Berdasarkan SK tersebut target cakupan pelayanan PDAM Kota Bogor (termasuk kota sedang) adalah 80 % pelayanan. Sebelum terjadi perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk target tersebut telah terpenuhi, namun dengan perkembangan yang teljadi cakupan pelayanan PDAM saat ini sebesar 53 %.Agar dapat terpenuhi target raihan, PDAM hams melakukan pengembangan jaringan pipa air bersih di wilayah baru. Untuk itu sisa kapasitas produksi yang ada (idle capacity) perlu dievaluasi dengan pertambahan pelanggan yang dapat dilayani.Total kapasitas produksi sebanyak 1102 liter/detik. Jumlah yang didistribusikan sebanyak 954 liter/detik. Sisa produksi = 1102 lt/det - 974 lt/det = 128 lt/det.Dengan kondisi sisa produksi tersebut diatas dan pertumbuhan penduduk pada saat ini serta untuk memenuhi kebuluhan di masa mendatang jaringan sistem yang ada perlu dievaluasi, apakah masih diperlukan penambahan unit-unit pengolahan."

"Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di DKI Jakarta, khususnya pelayanan air minum, Pemda DKI Jakarta I PAM Jaya telah mengadakan kerjasama kemitraan (public- private partnership) dengan swasta. Kemitraan dilakukan sejak tahun 1997, yaitu dengan PT. Thames PAM Jaya (TPJ) untuk wilayah Timur Jakarta, dan dengan PT. Palyja, untuk wilayah Barat Jakarta, dengan batas fisik sungai Ciliwung, yang membelah dari Selatan ke Utara. Kerjasama dengan swasta merupakan salah satu terobosan bagi Pemda DKI Jakarta dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga masyarakat serta mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa dan pelayanan setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Terdapat dua sisi kepentingan dalam kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta di sini, yaitu kepentingan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (bersifat sosial), dan di lain pihak kepentingan swasta yang berorientasi kepada keuntungan finansial (profit oriented). Peningkatan kinerja yang diharapkan dari kemitraan PAM Jaya dengan swasta ini dilihat dari 2 (dua) indikator utama yaitu aspek teknis dan pelayanan kepada masyarakat, yang keduanya saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Penelitian aspek teknis mengemukakan data-data yang dicapai dari target teknis, sebelum dan sesudah kemitraan yang telah berjalan selama 3 tahun, yang mencakup kondisi-kondisi cakupan pelayanan, kapasitas produksi, kebocoran air, jumlah pelanggan dan kualitas air. Sedangkan penelitian aspek pelayanan berkaitan dengan kepuasan pelanggan, yaitu bagaimana kenyataan pelayanan yang diterima dibanding dengan harapan pelayanan yang didambakannya. Ringkasan hasil penelitian yang diperoleh adalah : (1) Pada aspek teknis, walaupun terdapat peningkatan kinerja aspek teknis dari sebelum kemitraan (akhir tahun 1997) , hingga akhir tahun 2000, namun apabila dibandingkan dengan target yang hendak dicapai terdapat adanya deviasi (kesenjangan) yang cukup signifikan. Dalam 3 tahun pertama kemitraan, dari seluruh kondisi indikator aspek teknis, tidak satupun yang mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. (2) Pada aspek pelayanan, dari ke tiga faktor pelayanan yaitu : kualitas air, administrasi dan tarif, tidak satupun kinerja pelayanan yang kenyataannya sesuai dengan harapan pelanggan. Dibanding dengan sebelum dilaksanakannya kemitraan, kinerja pelayanan yang dirasakan pelanggan setelah kemitraan, terdapat kecenderungan semakin menurun. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah 3 tahun kemitraan PAM Jaya dengan swasta, belum tercapainya kinerja pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain disamping faktor-faktor yang bersifat teknis, pada kemitraan tersebut, tidak terwujud suatu bentuk kerjasama saling komplementer, yang tetap menjaga independensi, serta adanya hubungan timbal balik dengan prinsip saling mempertukarkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan strategis, sebagaimana bentuk kerjasama dalam aliansi stratejik. Adanya perubahan budaya kerja dan budaya organisasi dari bentuk birokrasi pemerintahan kepada bentuk perusahaan swasta yang memerlukan sikap mental bagi karyawan eks PAM Jaya untuk dapat menyesuaikannya."

"ABSTRAKPulsator merupakan unit proses pengolahan gabungan yang menggabungkan peristiwa flokulasi dan sedimentasi dalam klarifikasi (proses penjernihan) air baku menjadi air bersih.Unit proses ini memanfaatkan Sludge Blanket (selimut lumpur) untuk menyaring lumpur yang terbentuk pada peristiwa flokulasi. Pulsator adalah salah satu model unit proses dan sekian banyak jenis Sotids Contact Ctarifiar (unit pengendapan yang memanfaatkan sistem kontak antar lumpur) yang memanfaatkan lapisan lumpur untuk mempercepat proses pengendapan dalam aliran arah ke atas.Keistimewaan pulsator ialah dengan memanfaatkan gerakan pulsasi dan hasil penghisapan air satinggi AH secara berkaia, yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya endapan lumpur dldasar tanki yang mudah terjadi pada jenis Solids Contact Clarttier.Salah satu penerapan unit proses tersebul terdapat di Instalasi PDAM Buaran Jakarta Timur yang memanfaatkan air baku dari Saluran Kanal Tarum Barat dimana pada saat-saat tertentu kualitas air baku mengalami fluktuasi yang besar, sampai unit pulsator tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Dengan tujuan untuk meneliti pemasalahan ini, dibuatlah model miniatur unit yang berasal dari Scale Down (pengurangan dimensi ) unit sesungguhnya, dengan tujuan agar sifat-sifat dan proses yang terjadi tidak akan jauh berbeda.Model dibuat dari bahan mika (t = 10 mm), berukuran skala Iaboratorium (0.77 x 0.65 x 0.4 ma) dilengkapi dengan unit Mixing ( pengaduk (cepat) pada pernbubuhan koaguian ) dan unit pengkondisian ( dengan pompa pengaduk ) untuk membuat air baku buatan. Untuk menunjang proses pulsasi sendiri, pulsator juga dilengkapi dengan sebuah pompa vakum.Air baku yang digunakan berasat dari Saluran Kanal Tarum Barat, dan untuk pengkondisian kekeruhan digunakan deposit lumpur saluran tersebut, dengan tujuan sifat dan karakterisik kualitas air baku tidak akan jauh berbeda.Variabel penelitian meliputi tingkat kekeruhan air baku (1000 - 7000 NTU), waktu dan frakuensi pembukaan katup, ketinggian pulsasi serta dosis dan jenis koagulan yang dipakai.Debit pengolahan sebesar 1 m3/jam.Parameter yang dianalisis antara lain : Dosis koagulan, frekuensi katup, ketlnggian puisasi. dan derajat pH. Penelitian dilakukan di lapangan pada Instalasi PDAM Buaran, sedangkan pemenksaan parameter ( pH dan derajat kekeruhan ) dilakukan di laboratorium lnstalasi PDAM Buaran. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Dasember 1995 berakhir bulan Januari 1996.Dari hasil penelitian, kemampuan pengolahan dapat ditingkatkan sampai 7 x disain rencana yang semula direncanakan memiliki kemampuan pengolahan 1000 NTU (maksimal 2000 NTU) pada pereobaan memiliki kemampuan pengolahan sampai 7000 NTU, dan memberikan hasil yang menyatakan hubungan antara dosis/kombinasi dengan fungsi waktu, frekuensi pembukaan ltatup dan A pulsasi untuk menghasilkan air sesuai syarat baku mutu yang telah ditetapkan.

---

"

"Penelitian ini membahas bagaimana privatisasi air mempengaruhi kualitas pelayanan dan ketidakadilan dalam akses dan distribusi air. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara membagikan kuesioner. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Privatisasi air diterapkan karena PAM Jaya dianggap tidak memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Jakarta. Berdasarkan konsep privatisasi dan kualitas pelayanan publik, penelitian ini menemukan bahwa pasca privatisasi air telah terjadi perbedaan pelayanan, ketidakadilan akses dan distribusi air.

---

This thesis examines how water privatization affect the quality of services and injustice on access and water distribution. This thesis used the quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach is done by distributing questionnaires. The qualitative approach is done by in depth interview. Water privatization is implemented due to PAM Jaya consider does not have technical and financial ability to improve the quality of water services in Jakarta. Based on the concept of privatization and the quality of public services, this thesis find that after privatization there are different services, inequality on access and water distribution."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."